Komisi III DPRD Maluku Sorot Potensi PAD
Lensaperistiwa.com – Maluku
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengambil langkah konkret dan inovatif dalam menggali serta mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pihaknya kepada wartawan di Ambon Rabu (06/05/2026), ia bilang pertemuan intensif antara Komisi III DPRD Maluku dan Bapenda telah digelar beberapa hari lalu.
Menurutnya, pertemuan tersebut difokuskan pada strategi peningkatan PAD sebagai fondasi utama kemandirian fisikal daerah. Ia menilai potensi pendapatan di Maluku masih sangat besar, namun belum tergarap secara merata.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif melalui Bapenda menjadi prioritas utama guna mengurai berbagai hambatan dalam pemungutan pendapatan, ujar Wajo.
Ia menjelaskan, dalam pembahasan mencakup optimalisasi berbagai sumber PAD, mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan.
Ia menegaskan, “daerah tidak harus terus bergantung pada Transfer dari Pemerintah Pusat (Pempus) harus utamakan PAD.”
Dalam pertemuan itu, kata dia, disepakati sejumlah langkah strategis yang akan segera dieksekusi, termasuk percepatan penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital (e-system).
Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisir kebocoran sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
Selain itu, Komisi III juga mendorong Bapenda melakukan inventarisasi ulang terhadap objek pajak potensial yang belum terdata atau belum berkontribusi optimal, terutama di sektor pariwisata dan perdagangan.
Dirinya menekankan akan pentingnya keseimbangan antara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, melalui penagihan aktif atas tunggakan serta perluasan basis wajib pajak tanpa memberatkan warga kecil.
Penertiban retribusi daerah juga menjadi perhatian, terutama dalam penyesuaian tarif dan mekanisme pemungutan agar tetap selaras dengan daya beli warga namun tetap berkontribusi bagi kas daerah.
“Target PAD harus realistis namun ambisius. Kami minta Bapenda menyajikan data yang akurat dan strategi yang terukur, sementara DPRD akan terus melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi.”
Ia menambahkan, peningkatan PAD bukan sekadar target administratif, melainkan menjadi prasyarat penting dalam membiayai pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Maluku.
Optimalisasi PAD adalah soal kemandirian daerah. Semakin besar kontribusi yang dihasilkan sendiri, semakin besar pula kendali pemerintah daerah dalam menentuk arah pembangunan.
Sebagai tindak lanjut, dari rapat Komisi III DPRD Maluku bersama Bapenda maka Komsi akan membentuk tim gabungan untuk memantau langsung implementasi strategi akan optimalisasi PAD ujar Politisi Senior PDIP ini.(*).
