Walikota Sukabumi Sepakati Tunjangan Buat Para Dewan Dicabut atau Dihentikan

Sukabumi – lensaperistiwa.com
Aksi demonstrasi yang digelar oleh Gabungan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya bersama elemen buruh, tani, pengemudi ojek online, dan masyarakat lainnya sempat memanas, namun akhirnya berujung dengan kesepakatan bersama. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyetujui tuntutan para demonstran untuk mencabut tunjangan bagi anggota DPRD Kota Sukabumi.

Dalam aksi yang berlangsung pada Senin (1/9/2025) tersebut, massa melakukan long march dari Kantor Wali Kota Sukabumi menuju Kantor DPRD dan Polres Sukabumi Kota. Wali Kota Ayep Zaki hadir langsung didampingi Wakil Wali Kota, Kapolres Sukabumi Kota, Dandim 0607/Kota Sukabumi, serta Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda.

Wali Kota Ayep Zaki menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik aspirasi mahasiswa dan buruh yang meminta pembatalan tunjangan bagi anggota DPRD. Ia menegaskan bahwa hasil kesepakatan tersebut akan segera disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti.

“Kami mendukung aspirasi teman-teman mahasiswa dan buruh terkait pembatalan tunjangan anggota DPRD. Pemerintah Kota akan menindaklanjuti hal ini ke tingkat provinsi,” ujar Ayep Zaki.

Ia juga berharap agar seluruh anggota DPRD Kota Sukabumi lebih meningkatkan kinerja dan benar-benar menampung aspirasi masyarakat. Tak lupa, Ayep Zaki menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, dan masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, membenarkan adanya kesepakatan tersebut.

“Alhamdulillah, situasi sudah kondusif. Saya turut mendampingi Pak Wali Kota bersama Ibu Kapolres dan Dandim. Kami menyetujui permintaan para demonstran agar tunjangan anggota DPRD dibatalkan, dan Pak Wali Kota telah menyampaikannya langsung kepada peserta aksi,” jelasnya.

Wawan menegaskan, momentum ini harus menjadi pengingat bagi seluruh anggota DPRD bahwa tanpa rakyat, mereka tidak akan bisa duduk di kursi legislatif.