Sekjen DPC PKB OKI Umroh Bareng Bupati Terpilih, Picu Kontroversi.
OKI,Lensaperistiwa com. – Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Harimandani, tertangkap kamera sedang menjalani ibadah umroh bersama Muchendi, Bupati OKI terpilih periode 2025-2030.
Momen kebersamaan ini diunggah langsung oleh Harimandani melalui akun Facebook pribadinya, Selasa (10/12/2024), dengan latar Masjid Nabawi, Madinah.
Dalam unggahannya, Harimandani menyebut pertemuan tersebut terjadi secara kebetulan saat ia hendak melaksanakan salat magrib.
“Saat itu juga saya mengucapkan selamat kepada beliau,” tulis Harimandani dalam unggahannya.
Lebih lanjut, Harimandani mengungkapkan pesan dari Muchendi untuk seluruh masyarakat OKI, khususnya tim pemenangan pasangan 01. “Beliau (Muchendi) mengatakan bahwa sekarang tidak ada lagi 01 maupun 02, mari kita bersama membangun OKI lebih maju,” ujar Harimandani.
Muchendi juga disebut menegaskan bahwa visi dan misi pasangan MURI (Muchendi-supri) dan JADI (Ja’far-abdi) pada Pilkada OKI 2024 memiliki kesamaan. “Beliau siap menerima masukan apa pun demi mewujudkan visi bersama untuk kemajuan Kabupaten OKI,” tulis Harimandani.
Namun, unggahan ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Beberapa pihak menduga ada “main mata” antara Harimandani dan Muchendi.
Dugaan ini semakin mencuat lantaran Ketua DPC PKB OKI, HM Dja’far Shodiq, yang menjadi rival Muchendi dalam Pilkada, gagal memenangkan pemilihan.
“Kegagalan ini menyiratkan adanya konflik internal di PKB. Seharusnya partai mendukung penuh kadernya, bukan justru melemahkan,” ujar Welly, seorang aktivis politik lokal, Kamis (12/12/2024).
Pengamat politik Sirni Lestari juga menyebut bahwa isu ini dapat mencoreng integritas partai. “Jika benar ada campur tangan yang tidak sehat, ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi di OKI. Kepercayaan publik terhadap partai politik bisa terkikis,” jelas Sirni.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPC PKB OKI belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut. Masyarakat berharap adanya klarifikasi terbuka untuk mengakhiri polemik yang berkembang.
