Reses Komisi ll DPRD Maluku di Malteng Menemukan Banyak ‘Persoalan’
Lensaperistiwa – Ambon
Beberapa hari lalu komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku melakuan reses, atau waktu kusus dalam agenda kerja anggota DPRD pada wilayah pemilihan dapil yakni, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) di Pulau Pisang Kecamatan Banda dan beberapa lokasi lain; kunjungan itu, wakil rakyat menemukan rata – rata masyarakat masih tergolong ekonomi rendah, ujar ketua komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Maluku Irwadi kepada sejumlah wartawan di rumah rakyat Karang Panjang Ambon beberapa 16 September 2025.
Irwadi menyebut kunjungan komisi telah melihat secara mendetail kesulitan masyarakat. Selain itu berbagai infrastruktur dan suadaya lain juga belum di perhatikan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat (Pempus) seperti, pembangunan fasilitas Sekolah Dasar (SD), maupun maslah listrik dan sumber air bersih dari kekurangan yang ada syukur Alhamdulillah listrik teleh di penuhi dengan baik, kemudian air bersih, untuk sementara masyarakat masih menggunakan sumur sebagai kebutuhan sehari – hari.
Jika dilihat secara kasat mata maslah pendidikan yang menjadi prioritas utama namun setelah kami mencermati di wilayah tersebut jumlah siswa sangat terbatas dikarenakan keseluruhan kepala keluarga berjumlah 25 (KK) untuk itu alternatifnya adalah para siswa diharuskan bersekolah di desa tetangga, kemudian untuk infrastruktur pendidikan Sekolah Dasar (SD) juga sulit karena jumlah siswa tergolong sedikit, kata dia dengan nada santai.
Kami juga mengunjungi desa Nusantara; ditemukan beberapa persoalan yakni krisis air bersih maupun infrastruktur jalan lingkar gunung api Banda, Ia mengaku proses ini membutuhkan kalaborasi dan adaptasi dengan pihak desa setempat maupun pemerintah daerah Maluku Tengah (Malteng) dan pemprov Maluku dalam melihat persolan tersebut, katanya.
Ada juga desa Kampung Baru masyarakat sangat membutuhkan alat tangkap ikan maupun peralatan nelayan lain, guna aktifitas sehari hari, ini perlu di lihat. “Jika dilihat secara geografis pulau Banda masuk dalam katagori wilayahnya adalah lautan untuk itu butuh sentuhan pemerintah dengan menambahkan armada kapal dalam membantu transportasi antar pulau maupun antar kota kecamatan/ kabupaten dan kota provinsi.”
Pihaknya menyadari bahwa selama ini rute kapal Pelni masih beroperasi antara kota provinsi dan kabupaten yakini melayani Tulehu Banda dan sabuk Nusantara melayani Ambon Banda namun belum cukup, ia minta kepada dinas terkit dalam hal ini perhubungan provinsi Maluku agar melakukan penambahan armada untuk transportasi laut di perairan Banda, sahur dia.
Kemudian di kecamatan Amahai Negeri Haruru kota Masohi dan negeri Rutah dari hasil reses komisi ll wakil rakyat menemukan bahwasanya sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani dan nelayan mereka sangat membutuhkan bibit semi, dan pupuk organik guna bercocok tanam dan peralatan nelayan. Infrastruktur jalan tani juga dikeluhkan masyarakat warga meminta agar perlu di lihat oleh pemerintah daerah ketusnya mengakiri .(*)
