Komisi III DPRD Maluku Tinjau Sejumlah Pelabuhan Jelang Nataru
Lensaperistiwa.com Ambon
Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan peninjauan langsung (on the spot) ke sejumlah pelabuhan di Kota Ambon, dan Maluku Tengah (Malteng) Selasa, (16/12/2026).
Peninjauan dilakukan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Hunimua, guna memastikan kesiapan infrastruktur dan pelayanan transportasi laut menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Peninjauan difokuskan pada fasilitas bongkar muat, ruang tunggu penumpang, serta aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.
Selai itu, Komisi III juga menyoroti pengelolaan pelabuhan yang dinilai masih perlu ditingkatkan, terutama terkait kebersihan lingkungan serta kelancaran arus barang dan penumpang.
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, didampingi Sekretaris Komisi III, Abdullah Kelilauw, serta anggota Komisi III lainnya.
Dalam kesempatan itu, Komisi III berdialog langsung dengan pihak pengelola pelabuhan dan instansi terkait, untuk menyerap berbagai keluhan serta masukan di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Komisi III pada 1 Desember 2026.
Ia menegaskan, kunjungan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk melihat kondisi riil kesiapan pelabuhan.
“Hasilnya, kami menemukan sejumlah kekurangan di Pelabuhan Yos Sudarso, seperti penumpukan penumpang yang tidak diimbangi dengan ketersediaan toilet dan kamar mandi. Ditambah lagi adanya perbaikan di area Pelindo yang menyebabkan penumpang harus berdesak-desakan,” ujar Alhidayat.
Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, Komisi III telah berkoordinasi dengan General Manager Pelindo dan akan mengundang secara resmi Pelindo, Pelni, ASDP, serta Dinas Perhubungan untuk memastikan seluruh kekurangan tersebut segera dibenahi.
“Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 17 Desember. Sementara hari ini tanggal 16, kondisi di lapangan masih belum siap. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain persoalan fasilitas, Komisi III juga menerima keluhan dari masyarakat terkait pengelolaan tiket, dan adanya pihak yang bukan petugas resmi namun ikut mengatur penumpang di atas kapal.
Menurut Wajo, kondisi tersebut tidak boleh terjadi karena dapat mengganggu ketertiban dan keselamatan pelayaran.
Komisi III DPRD Maluku menegaskan komitmennya, untuk terus mengawasi kesiapan pelabuhan dan pelayanan transportasi laut agar masyarakat dapat merayakan Nataru 2026 dengan aman dan nyaman.(*)
