Tunjangan PPPK-Non ASN Belum Dapat DPRD-OPD Adakan Rapat

Lensaperistiwa.com Ambon Agenda Rapat Komisi I DPRD Provinsi Maluku dengan sejumlah instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov), Maluku. Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku Rabu, (22/01/2025), membahas terkait pembahasan pembayaran sejumlah gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun non ASN yang masih tertunda dan informasi pemberhentian atau di rumahkan sejumlah pegawai non ASN di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Ketua Komisi I DPRD Maluku Solichin Buton kepada sejumlah wartawan menyebutkan, Komisi telah melaksanakan pertemuan dengan sejumlah OPD guna memberikan jalan keluar terkait? Realita pembayaran gaji sejumlah begawai PPPK maupun non ASN dan langkah Pemerintah terkait dengan sejumlah pegawai non ASN yang segera di rumahakan hal demikian kami lakuan atas dasar gejolak Pemerintah Pusat (Pempus), beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut ada 3 indikator penting yang di sepakati antara wakil rakyat dengan instansi vertikal Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
1) Komisi l DPRD Maluku meminta agar seluruh pegawai non ASN yang mendapatkan berita bahwasanya akan di rumahkan, sebagai wakil rakyat meminta agar nasib seluru non ASN yang telah terdaftar segera dikembalikan sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku, “karena, menyangkut dengan nasip masyarakat kecil.”
2) Komisi l DPPRD Maluku mendukung penuh tim yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah (Pembda), untuk secepatnya melakukan miskomunikasi dengan Pemerintah Pusat (Pempus), lewat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Mentri Dalam Negri (Mendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KPAN) Republik Indonesia, guna merealisasikan hak gaji yang masih tertunda oleh para non ASN antar waktu maupun, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar secepatnya di bayarkan.
3) Komisi juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera membayar gaji para non ASN maupun PPPK yang masih tertunda, sahut Buton.
Ditanya soal berapa OPD yang hadir pada rapat dimaksut pihakya menyebutkan; ada 47 OPD yang hadir pada rapat tersebut, ia merasa sukacita atas kehadirat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tentu; membuat semangat yang baru di tahun 2025 dalam berbagai aktivitas dan rutinitas antara lembaga wakil rakyat dengan Pemerintah Daerah guna menyelesaikan berbagai persolan yang terjadi sekarang ini.
Di tanya juga soal langkah kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pemberhentian nasip pegawai non ASN di bilik kerja masing-masing. Langkah apa yang di ambel wakil rakyat?
Pihaknya menyebutakan hasil kordinasi dengan instansi terkait seluruh non ASN akan segera di kembalikan dalam tugas bilik pekerjaan masing-masing, “tidak ada alas lain untuk harus di rumahakan harus kembalikan pada poksi masing-masing kerja karena mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama, kalau mereka di rumahkan lalu nasib mereka bagemana nah, ini yang harus kita perjuangkan,” ketusnya (*)