Irwadi: Bulog, Oprasi Dikontrol oleh BKPN

Lensaperistiwa – Ambon

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku menggelar rapat, bersama dengan PT Bulog Maluku-Maluku Utara, terkait dengan penyerapan hasil panen petani yang sempat ditolak oleh PT Bulog Maluku-Maluku Utara, agenda rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Maluku. Senin (29/09/2025)

Ketua Komisi II DPRD Maluku Irawadi SH, saat ditemui wartawan mengatakan fungsi Bulog hanya sebagai operator. Sementara, semua kebijakan yang diakukan adalah dari badan ketahanan pangan Nasional.

“Nah, dari badan inilah yang mengeluarkan regulasi dan dilaksanakan oleh bulog, jika ada hal-hal teknis, terkait dengan penentuan harga, seperti SPHP, baik itu berupa gabah kering giling dan yang lainnya. tetap berjalan pada aturan.”

Memang kata Irawadi, terjadi miskomunikasi antara petani dengan bulog, karena harganya ditetapkan sesuai dengan prosudural menurut surat edaran dari badan ketahanan pangan seharga Rp 8000, akan tetapi, kemudian bulog menawarkan dengan harga Rp 7600, untuk itu terjadi persoalannya pada 3 minggu yang lalu, disitu ada terjadi transaksi, katanya.

“Sebenarnya tidak perlu ditransaksikan, karena telah ditetapkan harga oleh pemerintah, dan kini harga kembali normal,.”

Selain itu, dalam rapat ini pembahasannya terkait pembangunan gedung bulog dibeberapa Kabupaten kota di Maluku.

Menurutnya, rencana pembangunan gudang dibeberapa kabupaten kota agar memperpendek penyaluran distribusi.

“Direncanakan memperpendek penyaluran distribusi beras, kemudian jua ada minyak goreng dan gula didaerah-daerah tertentu, seperti MBD dan KKT, itu adalah program bulog kedepan,” papar ketua Komisi II itu.

Sementara itu, disinggung terkait apakah Komisi II DPRD Maluku, akan melakukan pengawan di wilayah tersebut lokasi bulog . Irawati menyebut, pihaknya sesuaikan dengan anggaran.

“Anggaran lagi kosong, jadi kemungkinan belum di laksanakan,” pungksanya dengan santai.(*)