Dari Sawah ke Davos, Cerita Indonesia Menjaga Nasi di Piring Rakyat

Lensaperistiwa – Jakarta

Salju turun pelan di Davos, Swiss. Pegunungan Alpen berdiri megah, membingkai sebuah kota kecil yang setiap awal tahun berubah menjadi pusat percakapan dunia.

Di ruang-ruang konferensi World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026, para pemimpin global berbicara tentang masa depan ekonomi, perang dagang, kecerdasan buatan, dan perubahan iklim.

Namun pada Kamis (22/1/2026), dari podium utama, Presiden Prabowo Subianto membawa topik yang terdengar sederhana, bahkan membumi: beras.

Di hadapan para kepala negara, pimpinan korporasi raksasa, dan ekonom dunia, Prabowo tidak membuka pidatonya dengan jargon teknokratis. Ia menyampaikan sebuah capaian yang selama puluhan tahun menjadi mimpi sekaligus luka bangsa ini.

“Kami telah mencapai swasembada beras,” ujar Presiden. “Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, produksi beras kami adalah yang tertinggi dalam sejarah Indonesia,” lanjut Prabowo.

Kalimat itu bergema jauh melampaui Davos. Ia seakan menjembatani dua dunia yang kontras: ruang elite global dengan sawah-sawah di desa, tempat jutaan petani menggantungkan hidup pada musim, hujan, dan harga gabah.

Mimpi Lama yang Tak Pernah Benar-Benar Padam

Swasembada beras bukanlah gagasan baru. Indonesia pernah mencapainya pada masa lalu, lalu kehilangannya, lalu mengejarnya kembali. Setiap periode pemerintahan membawa janji yang sama, dengan hasil yang kerap berbeda. Impor beras menjadi cerita berulang—kadang dianggap penyelamat, kadang dicap sebagai simbol kegagalan.

Di desa-desa, petani terbiasa mendengar istilah “stok aman nasional” sementara harga gabah di tingkat mereka tak selalu aman. Mereka bekerja di sektor yang disebut strategis, namun sering berada di posisi paling rapuh.

Karena itu, ketika Prabowo menyebut bahwa target swasembada yang ia pasang empat tahun justru tercapai dalam satu tahun, pernyataan itu terasa mengejutkan. Bukan hanya bagi dunia internasional, tetapi juga bagi publik di dalam negeri yang sudah lama skeptis.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Kerangka Sampel Area (KSA) per November 2025 mencatat produksi beras nasional Januari–Desember 2025 diproyeksikan mencapai 34,71 juta ton. Angka ini melonjak 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya—lonjakan yang jarang terjadi dalam satu tahun.

Di balik angka itu ada kerja panjang: perbaikan tata kelola, keberanian politik, dan keputusan yang tak selalu populer.

Produksi yang meningkat berdampak langsung pada stok. Sepanjang 2025, stok beras Bulog mencapai 3,25 juta ton dan sempat menyentuh 4,2 juta ton pada Juni—angka tertinggi sepanjang sejarah. Awal 2026, total stok beras yang dikuasai pemerintah dan masyarakat mencapai 12,53 juta ton, naik hampir 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Bagi negara, stok bukan sekadar angka logistik. Ia adalah simbol rasa aman. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia diguncang krisis pangan akibat pandemi, konflik geopolitik, dan perubahan iklim. Negara-negara eksportir menutup keran, harga melonjak, dan negara pengimpor terombang-ambing.

Indonesia memilih jalan berbeda: memperkuat produksi sendiri, meski harus menata ulang banyak hal di dalam negeri.

Regulasi yang Turun ke Sawah

Dalam pidatonya di Davos, Prabowo menegaskan bahwa capaian ini tidak datang dari satu kebijakan ajaib. Pemerintah memilih melakukan reformasi regulasi secara besar-besaran.

“Kami telah menghapus ratusan regulasi yang tidak masuk akal, regulasi yang menghambat keadilan, yang menciptakan budaya korupsi,” kata Presiden.

Salah satu reformasi paling dirasakan petani adalah penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, sebanyak 145 regulasi dipangkas. Rantai birokrasi yang selama ini panjang dan berliku dipersingkat.

Bagi petani kecil, ini bukan soal pasal dan ayat, melainkan soal waktu tanam yang tidak lagi tertunda karena pupuk datang terlambat. Sawah kembali mengikuti musim, bukan menunggu keputusan meja.

Dampak kebijakan ini tercermin dalam indikator kesejahteraan. Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 mencapai 125,35—tertinggi sepanjang sejarah. Rata-rata NTP tahun 2025 berada di angka 123,26, tertinggi dalam 33 tahun terakhir.

Artinya sederhana: pendapatan petani lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Ada ruang untuk memperbaiki rumah, menyekolahkan anak, atau sekadar tidak berutang setelah panen.

Di level makro, sektor pertanian mencatat sejarah. Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian pada Triwulan I-2025 tumbuh 10,52 persen, tertinggi sepanjang masa. Kontribusinya terhadap PDB nasional pada Triwulan III-2025 mencapai 14,35 persen, menempati posisi kedua setelah industri pengolahan.

Pertanian yang selama ini dipandang sebagai sektor tradisional kembali menunjukkan perannya sebagai fondasi ekonomi.

Namun keberhasilan ini tidak datang tanpa perlawanan. Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menilai penghentian dan pembatasan impor pangan sebagai titik balik kedaulatan pangan.

“Kebijakan ini memang merugikan kelompok tertentu,” ujar Said Didu. “Namun mutlak diperlukan untuk melindungi kepentingan negara dan petani,” lanjut Said.

Presiden menugaskan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk berada di garis depan. Tugas itu berarti menghadapi praktik lama yang sudah mengakar. Salah satu yang paling menonjol adalah manipulasi kualitas beras.

Pemerintah menindak 212 dari 268 merek beras yang terbukti menjual produk tidak sesuai mutu, berat, dan harga eceran tertinggi. Praktik mengemas beras medium sebagai premium—dengan selisih keuntungan hingga Rp5.000 per kilogram—dinilai merugikan petani dan konsumen sekaligus.

“Ini bukan sekadar soal kualitas beras, tapi soal monopoli dan keadilan,” kata Said Didu. Ia menyebut langkah tegas ini sebagai upaya mengakhiri dominasi segelintir pelaku usaha atas pangan pokok rakyat.

Indonesia di Peta Pangan Dunia

Upaya itu mulai mendapat pengakuan global. Prediksi Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mencatat produksi beras Indonesia musim tanam 2024/2025 mencapai 34,6 juta ton—tertinggi di ASEAN, melampaui Thailand dan Vietnam.

Di tengah turunnya harga beras dunia hingga 44,2 persen, Indonesia mampu menjaga stabilitas di dalam negeri. Stok cukup, harga relatif terkendali, dan ketergantungan impor ditekan.

Keberhasilan serupa terlihat pada jagung. Produksi nasional Januari–Desember 2025 mencapai 16,11 juta ton, meningkat 6,44 persen. Dengan surplus 0,46 juta ton, Indonesia tidak melakukan impor jagung pakan.

Pada sisi perdagangan, sektor pertanian kembali menjadi penopang ekonomi. Ekspor pertanian Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,76 triliun, meningkat 33,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Impor pertanian justru turun 9,59 persen. Neraca perdagangan pertanian melonjak 165,69 persen—sebuah pembalikan arah yang signifikan.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pangan adalah pintu masuk menuju visi yang lebih besar: Indonesia bebas dari kemiskinan dan kelaparan.

“Indonesia memiliki visi yang jelas untuk menyediakan kualitas hidup yang baik bagi warganya,” ujarnya. “Hidup bebas dari kemiskinan dan kelaparan.”

Optimisme itu tidak berhenti pada beras. Presiden menyatakan keyakinannya bahwa dalam empat tahun ke depan Indonesia akan swasembada jagung, gula, dan protein. Di tengah ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian global, target itu terdengar ambisius. Namun pengalaman setahun terakhir memberi dasar untuk percaya.

Pidato di Davos mungkin hanya berlangsung beberapa puluh menit. Namun gema kebijakan yang dibawanya menjalar ke sawah, gudang, pasar, hingga meja makan rakyat. Swasembada beras bukan hanya soal tidak impor. Ia adalah tentang keberanian negara memilih berpihak, tentang kebijakan yang turun ke tanah, dan tentang petani yang kembali menjadi pusat cerita.

Di tengah dunia yang semakin rapuh oleh krisis, Indonesia mengirim pesan sederhana namun kuat: kedaulatan dimulai dari hal paling mendasar—nasi di piring rakyat.