MIP Batal di SBB, KNPI Minta Pemda Siapkan Proyek Strategis Pengganti
Lensaperistiwa – Maluku Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) meluapkan kekecewaan atas pembatalan pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) di kawasan Waesarisa.
Ketua DPD KNPI SBB, Muhammad Fahrul Kaisuku, kepada wartawan di Ambon Kamis, (26/02/2026) pihaknya menyebut kegagalan menghadirkan proyek strategis tersebut menjadi pukulan telak bagi harapan seluru masyarakat, SBB khususnya generasi muda di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa itu.
“Kami kecewa dan marah, karena sejak awal masyarakat SBB sudah menaruh harapan besar terhadap MIP. Dari sisi luasan dan kesiapan lahan, Desa Waesarisa sangat layak. Proyek ini semestinya menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan membuka ribuan lapangan kerja,” tegas Fahrul.
Meski demikian, KNPI SBB mengaku memahami dinamika dan kalkulasi investor dalam menentukan lokasi proyek.
Fahrul menyebut, MIP bukan proyek yang bersumber dari APBN maupun APBD, melainkan investasi pihak ketiga, sehingga keputusan akhir berada di tangan investor.
Ia menilai faktor konektivitas dan infrastruktur menjadi pertimbangan utama, terutama kedekatan dengan Bandar Udara Pattimura dan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang dinilai memudahkan akses logistik dan distribusi.
Namun begitu, kegagalan MIP tidak boleh membuat daerah SBB kembali tersisih dari peta pembangunan strategis di Maluku.
“Kami mendesak Pemda SBB segera menyiapkan proyeksi strategis baru yang konkret dan terukur sebagai pengganti MIP. Jangan sampai kita hanya berhenti pada kekecewaan,” ujarnya.
Selain itu, KNPI SBB juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengambil melakuan langkah tegas dengan mengeksekusi proyek strategis pengganti di SBB sebagai bentuk komitmen pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Pemprov Maluku harus hadir. Jika MIP tidak jadi di SBB, maka harus ada proyek besar lain yang dieksekusi di daerah ini. SBB tidak boleh terus tertinggal,” tandas Fahrul.
DPD KNPI SBB itu, menegaskan pihaknya tetap mendukung iklim investasi di Maluku, namun meminta agar keadilan pembangunan menjadi prioritas, sehingga seluruh Kabupaten/Kota, termasuk SBB, mendapat ruang pertumbuhan ekonomi yang setara.(*)
