Bupati Anwar Sadat Menjadi Narasumber pada Acara Pengukuhan dan Lokakarya penguatan Kelembagaan KKMD Provinsi Jambi

Lensaperistiwa – Tanjabbar
Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri sekaligus menjadi salah satu narasumber pada acara Pengukuhan dan Lokakarya Penguatan Kelembagaan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Jambi, Senin (08/12). Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan di Hotel Wiltop Jambi tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdul Sani, M.Pd.I.
Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan beserta jajaran, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi, Asisten Perekenomian dan Pembangunan Setda Kab. Tanjab Barat, Plt. Kepala Bappeda Kab. Tanjab Barat, Kepala UPTD Kehutanan Provinsi Jambi, Guru Besar, Praktisi, Akademisi, pengurus KKMD, dan masyarakat pemerhati mangrove.
Acara diawali dengan pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Jambi Tahun 2025, sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pelestarian ekosistem mangrove di wilayah ini. Selanjutnya, dilakukan penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba pada berbagai kategori, yaitu Kategori Rehabilitasi Mangrove Terbaik yang diraih Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Kategori Pengelolaan Ekowisata Terbaik, Komunitas Pengelolaan Mangrove Terbaik, dan Kategori Duta Mangrove Nasional yang diraih Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Membacakan sambutan Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani menyampaikan bahwa ekosistem mangrove merupakan aset dunia yang sangat berharga. Meskipun hanya menyumbang 0.7% dari total area hutan tropis di dunia, mangrove memiliki peran vital dalam mitigasi perubahan iklim sebagai penyerap karbon biru, perlindungan garis pantai, serta sebagai habitat keanekaragaman hayati. Kemampuan mangrove menyerap dan menyimpan karbon tercatat hingga 5 kali lipat lebih besar dibandingkan hutan darat, sehingga menjadikannya benteng alami yang sangat penting.
Di Provinsi Jambi, ekosistem mangrove tersebar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, yang memiliki nilai strategis bagi perlindungan pesisir dan kehidupan masyarakat. Namun demikian, kerusakan akibat alih fungsi lahan, penebangan, dan aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan masih terjadi, sehingga mengancam keberlanjutan ekosistem serta mempercepat perubahan iklim. Dampaknya dapat dirasakan melalui meningkatnya risiko abrasi, banjir rob, serta intrusi air laut.
Oleh karena itu, kolaborasi seluruh organisasi yang peduli terhadap pelestarian mangrove sangat diperlukan. Sinergi antara pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam memperkuat edukasi, mendorong pengelolaan berkelanjutan, serta memastikan upaya rehabilitasi dapat berjalan dengan baik. Dengan kerja bersama, kelestarian ekosistem mangrove dan manfaatnya dapat terjaga bagi generasi kini dan yang akan datang.
Sementara itu, dalam paparannya, Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan kunci utama dalam upaya pelestarian ekosistem mangrove. Menurutnya, tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove, pembahasan mengenai pelestarian mangrove hanya akan menjadi wacana tanpa hasil.
“Kalau kita tidak memberdayakan masyarakat pesisir, saya kira hanya omong kosong saja bicara soal mangrove ini,” tegasnya.
Beliau menekankan bahwa masyarakat setempat merupakan garda terdepan dalam menjaga kelestarian mangrove. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas utama, termasuk melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan lingkungan serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk komitmen nyata, pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menganggarkan APBD sebesar Rp4 miliar untuk pembangunan pintu air di wilayah tersebut. Pembangunan pintu air ini sangat vital, karena tanpa keberadaannya, permukiman dan lahan perkebunan masyarakat berpotensi rusak akibat banjir rob yang intensitasnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Selain pembangunan pintu air, Pemkab Tanjung Jabung Barat juga telah membangun jalan rigid beton sepanjang 2 kilometer untuk membuka akses dan meningkatkan mobilitas warga. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa pompong dan alat tangkap bagi nelayan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan hidup dan peningkatan pendapatan mereka. Hampir seluruh masyarakat di kawasan tersebut turut menerima berbagai bentuk bantuan sosial, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir dapat dirasakan secara merata.
Tidak hanya itu, kawasan mangrove di wilayah ini juga telah berkembang menjadi destinasi wisata alam yang menarik minat wisatawan. Setiap minggunya, kawasan tersebut dikunjungi sekitar 200 hingga 300 wisatawan. Aktivitas wisata ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, tetapi juga menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kemudian dapat dialokasikan kembali untuk mendukung program pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Selain berbagai upaya tersebut, Pemkab Tanjung Jabung Barat juga turut memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pembibitan mangrove. Melalui program ini, masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan pembibitan, dan setiap ada kegiatan penanaman mangrove, bibit yang digunakan dibeli langsung dari masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya memperkuat ekonomi warga, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian ekosistem mangrove.
Bupati Anwar Sadat menambahkan bahwa seluruh upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang seimbang antara perlindungan ekosistem mangrove dan peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir. Dengan demikian, agenda pelestarian lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan daerah.






