Plt. Bupati Bekasi Lantik 1.564 Anggota BPD, Perkuat Sinergi Membangun Desa yang Maju, Transparan, dan Sejahtera
Lensaperistiwa.com – CIKARANG PUSAT
Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebanyak 1.564 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2026–2034. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Rabu (22/7/2026), menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan desa, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Bekasi menegaskan bahwa BPD memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam menyerap aspirasi masyarakat, mengawal pembangunan, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semangat tersebut mendapat respons positif dari para anggota BPD yang baru dilantik, salah satunya Anggota BPD Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Heri Jakaria. Ia menyatakan siap mengemban amanah dengan memperjuangkan berbagai program yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
“Yang kita perjuangkan bukan sekadar keinginan masyarakat, tetapi yang benar-benar menjadi kebutuhan. Pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas,” ujar Heri.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan perlu didukung melalui program beasiswa bagi pelajar dari keluarga kurang mampu agar memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak.
Di bidang kesehatan, Heri mendorong peningkatan layanan ambulans desa, optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta perhatian kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat anggota keluarganya sakit.
“Kalau kepala keluarganya sakit dan tidak bisa bekerja, tentu keluarganya juga perlu mendapat perhatian. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” katanya.
Sementara itu, pada sektor ketenagakerjaan, Heri melihat Desa Karangbaru memiliki potensi besar karena berada di kawasan industri yang dikelilingi sekitar 60 perusahaan. Potensi tersebut, menurutnya, harus dimanfaatkan melalui sinergi antara pemerintah desa, Karang Taruna, dan dunia usaha agar semakin banyak warga desa memperoleh kesempatan bekerja.
“Kita ingin angka pengangguran di Desa Karangbaru dapat ditekan dengan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain menjalankan fungsi penyalur aspirasi masyarakat, Heri menegaskan bahwa BPD juga memiliki tanggung jawab mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pembangunan desa, pelayanan publik, serta bersama pemerintah desa membahas berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan desa.
Ia menekankan bahwa hubungan antara BPD dan kepala desa merupakan hubungan kemitraan yang saling mendukung dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“BPD adalah mitra kepala desa. Kami bersama-sama membahas rancangan peraturan desa, mengawal aspirasi masyarakat, sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan desa agar tetap transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Heri memastikan seluruh anggota BPD akan menjaga netralitas dan mengawal setiap tahapan penyelenggaraan Pilkades agar berlangsung aman, jujur, adil, dan demokratis.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memilih kepala desa berdasarkan kapasitas, integritas, serta kemampuan memimpin, sehingga mampu membawa desa semakin maju dan berkembang.
Pelantikan 1.564 anggota BPD ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dalam memperkuat pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik. Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, diharapkan pembangunan desa di Kabupaten Bekasi semakin berkualitas, partisipatif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
