Pemkab Bekasi Dukung Sukses Sensus Ekonomi 2026, Perkuat Fondasi Pembangunan Berbasis Data
Lensaperistiwa.com – CIKARANG SELATAN
Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, tepat sasaran, dan berbasis data. Komitmen tersebut diperkuat melalui sinergi antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah pusat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) bertajuk “Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026: Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” yang diselenggarakan di Nuanza Hotel & Convention, Cikarang Selatan, Selasa (21/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, serta jajaran kementerian, perangkat daerah, dan pelaku industri.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan dunia usaha, hingga peningkatan daya saing ekonomi nasional.
> “Sensus Ekonomi 2026 adalah milik kita bersama. Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Data yang lengkap dan akurat akan menjadi landasan keputusan yang tepat untuk masa depan Indonesia dan masa depan perusahaan yang lebih baik,” ujarnya.
Amalia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi berlangsung mulai Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan tujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian nasional. Melalui pendataan tersebut, seluruh pelaku usaha, termasuk sektor industri pengolahan yang menjadi penopang utama ekonomi, diharapkan dapat tercatat secara lengkap.
Ia juga memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan pelaku usaha dijamin kerahasiaannya. Sistem pengamanan data yang diterapkan BPS didukung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Peruri, dan PT Telkom Indonesia sehingga data perusahaan tidak akan dipublikasikan maupun dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menyampaikan bahwa data statistik yang akurat memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan berbagai kebijakan ketenagakerjaan nasional, mulai dari pengembangan pelatihan vokasi, penyusunan informasi pasar kerja, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, pemerintah terus memperkuat program peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui tambahan anggaran pelatihan vokasi sebesar Rp1,7 triliun bagi 300 ribu peserta, serta peningkatan kuota pemagangan menjadi 150 ribu orang agar kebutuhan tenaga kerja industri dapat terpenuhi secara optimal.
> “Ketika data industri semakin lengkap melalui Sensus Ekonomi 2026, kami dapat mengarahkan program pelatihan vokasi dan pemagangan secara lebih spesifik sesuai kebutuhan dunia usaha. Dampaknya tentu akan meningkatkan daya saing industri sekaligus kesejahteraan pekerja,” katanya.
Sebelumnya, sebagai bentuk dukungan terhadap agenda nasional tersebut, Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama Kepala BPS Kabupaten Bekasi Krido Saptono telah mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bekasi pada 8 Juli 2026 di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dalam kesempatan itu, Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting dalam menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia membutuhkan data ekonomi yang valid untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Plt. Bupati Bekasi juga mengajak seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar, untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Data yang akurat akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujar Asep.
Melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Bekasi, BPS, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data berkualitas yang menjadi fondasi dalam memperkuat daya saing daerah, mempercepat investasi, mengembangkan sektor industri, serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Bekasi yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.
