Penonaktifan BPJS Warga Jadi Sorotan DPRD Kota Bekasi
Lensaperistiwa, Kota Bekasi – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, menanggapi keluhan masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tiba-tiba nonaktif saat hendak digunakan untuk berobat.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara objektif dan tidak hanya menyalahkan satu pihak. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak “buta fakta” dalam memahami persoalan yang terjadi di lapangan.
Bambang menjelaskan bahwa penonaktifan kepesertaan BPJS PBI berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan yang dilakukan pemerintah pusat melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan data tersebut menyebabkan sebagian masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan menjadi tidak lagi tercatat dalam sistem.
Ia menilai persoalan ini bukan semata kesalahan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program, melainkan berkaitan dengan mekanisme pembaruan data sosial yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan iuran.
Karena itu, Bambang meminta agar pemerintah daerah bersama pihak terkait melakukan pendataan ulang secara akurat terhadap masyarakat yang memang masih membutuhkan bantuan layanan kesehatan.
Ia juga mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait agar masyarakat tidak dirugikan akibat perubahan data yang tidak tersosialisasi dengan baik.
Menurutnya, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas, sehingga persoalan administratif tidak sampai menghambat warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Dengan adanya koordinasi yang lebih baik serta pembaruan data yang akurat, diharapkan persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS yang dikeluhkan masyarakat dapat segera diselesaikan. (ADV)
