Data dan Nurani Menyatu di Banyuwangi: Perlinsos Jadi Harapan Baru Penyaluran Bansos

Lensaperistiwa – Banyuwangi

Matahari menyengat di atas langit Sumberrejo. Di beranda rumah kecil di ujung gang, seorang perempuan menunduk memeriksa tumpukan berkas. Satu per satu nama warga ia teliti.

Ia Siti Badriyah, Operator Dasa Wisma yang menjadi tumpuan masyarakat Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

Hampir setiap hari, pintu rumahnya terbuka untuk siapa saja. Warga datang silih berganti membawa harapan, pertanyaan, juga keluhan. Ada yang meminta bantuan pendaftaran, ada yang sekadar bertanya, “Bu, kenapa nama saya belum muncul di daftar bantuan sosial?,” kata Siti kepada InfoPublik.id, Sabtu (24/1/2026).

“Kadang mereka datang dengan nada tinggi, marah, bahkan menuduh saya pilih kasih. Tapi saya tahu, mereka lelah menunggu bantuan. Mereka hanya ingin didengar,” ujarnya.

Program bantuan sosial berbasis Perlindungan Sosial (Perlinsos) diperkenalkan pemerintah pusat untuk memastikan data warga miskin lebih akurat. Di Sumberrejo, sosialisasi berlangsung sederhana di musala; karpet digelar, mikrofon seadanya. Lurah, kader Dasa Wisma, RT, dan RW berkumpul.  “Tugas kami bukan duduk menunggu di kelurahan. Kami turun ke masyarakat, ke pos RT, ke perkumpulan warga. Semua kami datangi,” tutur Siti.

Langkah sederhana itu memantik antusiasme. Warga berbondong-bondong mendaftar agar terdata dalam sistem nasional bansos digital. Namun, di balik semangat, harapan tinggi kerap berujung kecewa. Pada fase awal pendataan, emosi lebih sering meledak.

“Waktu itu ada yang marah, ada yang curiga,” kenang Siti. “Bahkan ada yang bilang, ‘Kalau orang miskin tidak dapat bantuan, nanti kamu yang kena batunya!’”

Siti memilih sabar. “Kami hanya membantu pendaftaran. Keputusan ada di sistem. Semua by data,” tegasnya. Seiring waktu, penjelasan yang konsisten menumbuhkan pengertian.

Suatu sore, seorang pria paruh baya yang mengidap penyakit menahun datang tergopoh-gopoh. Berbulan-bulan ia menunggu kabar. Hari itu, namanya terpanggil.

“Dia sujud di depan saya sambil menangis,” kata Siti dengan suara bergetar. “Saya ikut menangis. Seperti beban di dada ikut luruh.”

Bagi Siti, momen itu menutup semua tudingan. “Saat yang berhak akhirnya menerima haknya, itu kebahagiaan terbesar,” ujarnya.

Setiap pagi, Siti mengenakan seragam batik dan mengajar anak-anak PAUD. Pukul 11.30, ia menutup buku pelajaran, berganti jilbab, lalu menuju posyandu. “Pagi saya guru, siang saya kader sosial,” katanya tersenyum.

Ia hafal anak-anak stunting yang pernah didampingi, termasuk Baldam, yang kini tumbuh lincah. Di sela tugas, Siti membantu pengurusan rumah tidak layak huni dan keluhan sosial lain. “Ini panggilan hati, bukan sekadar pekerjaan,” ucapnya.

Siti tidak bekerja sendiri. RT dan RW aktif memverifikasi data di lapangan. “Mereka tahu betul siapa yang benar-benar miskin dan siapa yang hanya pura-pura,” ujarnya. “Kalau rumahnya sederhana tapi punya sawah luas, RT pasti tahu.”

Hasilnya terasa: penerima yang tidak tepat sasaran menurun drastis. “Karena semua bergerak bersama,” tambahnya.

Masalah tetap ada. Beberapa warga terblokir karena kendala administratif ganda KTP atau data kependudukan tidak sinkron. “Ada yang terblokir karena pernah terdaftar ganda,” jelas Siti.

Solusinya ditempuh melalui SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di kelurahan. “Begitu dicek dan diklarifikasi, kami bantu perbaiki,” katanya.

Bagi Siti, Perlinsos bukan sekadar alat, melainkan penyembuh kecurigaan. “Dulu banyak tuduhan tak berdasar. Sekarang warga bisa melihat data sendiri,” ucapnya.

Transparansi menumbuhkan kepercayaan. “Saya lebih tenang. Bahkan ada warga yang dulu marah kini datang minta maaf,” ujarnya.

Pilot Project yang Menguatkan Kepercayaan

Camat Banyuwangi, Hartono, mengatakan  digitalisasi membawa kejelasan dalam penyaluran. “Sekarang kami bisa memverifikasi langsung. Kalau ada data tidak sesuai, bisa kami tindak lanjuti,” kata Hartono. Ia mengakui, ketimpangan dulu kerap terjadi: yang mampu masih menerima, sementara yang miskin terlewat.

“Sekarang tidak bisa lagi. Semua by system. Kalau ada sertifikat tanah, mobil, atau aset lain, otomatis terdeteksi,” jelasnya.

Tim Perlinsos pusat sempat memantau pelaksanaan di kantor kecamatan, dari pukul 14.00 hingga menjelang petang. “Semua pihak hadir lurah, operator, kader Dasa Wisma. Mereka senang karena kini kami menjelaskan dengan data, bukan asumsi,” tuturnya.

Hartono optimistis dampak nyata akan terasa. “Dengan data yang makin spesifik, penerima bantuan lebih tepat. Saya yakin angka kemiskinan di Banyuwangi bisa turun signifikan.”

Di sisi lain, digitalisasi tidak menjauhkan pemerintah dari warga. “Saya lebih sering turun ke lapangan. Dari 18 kelurahan, saya ingin tahu langsung kondisi warganya,” katanya.

Ia mengisahkan pertemuan dengan nenek-nenek yang hidup sendiri, duda lansia, hingga anak yatim. “Dulu mereka tak tahu siapa camatnya. Sekarang saling kenal. Ini bukan sekadar tugas, tetapi silaturahmi,” ujarnya.

Untuk kasus warga yang tidak layak namun terdaftar, kecamatan memakai pendekatan kekeluargaan. “Tidak bisa langsung diputus. Kami jelaskan pelan-pelan. Banyak yang akhirnya sadar dan sukarela berhenti menerima,” kata Hartono. “Bansos bukan soal angka. Ini soal rasa keadilan.”

“Keberhasilan pilot project ini kerja bersama: camat, lurah, RT/RW, sampai kader seperti Bu Siti Badriyah. Tanpa mereka, teknologi tak bermakna,” tegasnya. Ia berharap Perlinsos meluas ke daerah lain agar bansos semakin adil dan efisien.

Desil, Kuota, dan Mekanisme Sanggah

Di sisi lain, Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, menyoroti dilema aparatur desa dan pendamping: sering harus menjawab keluhan warga sementara dasar penetapan penerima belum terbuka dan tidak seragam.

“Pernah tidak ditanya warga: ‘Kenapa saya tidak dapat bansos?’ lalu Bapak Ibu tidak punya jawaban? Atau diprotes karena penerimanya itu-itu saja?” ujar Andy di  sosialisasi Perlinsos di Pendopo Bupati Banyuwangi, Jumat (23/1/2026).

Andy juga menyinggung temuan lapangan: warga yang dinilai mampu, termasuk memiliki kendaraan, tetapi tercatat sebagai penerima.

Menurutnya, kondisi itu perlu diselesaikan melalui pembenahan data dan mekanisme penetapan yang lebih objektif. Andy mengingatkan kuota bansos berkorelasi dengan angka kemiskinan. “Banyak bantuan sosial sama dengan banyak orang miskin. Jangan berlomba dapat bantuan. Pilihannya dua: bantuan banyak atau masyarakatnya tidak ada yang miskin,” katanya.

Ia menekankan bahwa jika angka kemiskinan turun, kuota bansos yang dihitung berdasarkan indikator kemiskinan juga cenderung menurun. Maka, bansos yang terbatas harus benar-benar diberikan kepada yang paling membutuhkan agar penurunan kemiskinan lebih cepat.

Dalam paparannya, Andy menegaskan pentingnya data presisi untuk seluruh program penanggulangan kemiskinan mulai dari pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, hingga pencegahan kemiskinan antargenerasi. Nilai subsidi dan bansos nasional besar, tetapi efektivitas turun ketika penyaluran tidak tepat sasaran.

Ia menyebut bansos Kementerian Sosial seperti PKH dan BPNT perlu diperkuat akurasinya karena masih ada indikasi salah sasaran. Penyebabnya antara lain mekanisme pendataan lama yang sangat dipengaruhi usulan dan verifikasi manual sehingga kualitas data bergantung pada ketelitian serta integritas pelaksana di tingkat bawah.

Di Perlinsos, penilaian kelayakan menggunakan desil, yakni pengelompokan tingkat kesejahteraan dari paling rendah hingga paling tinggi. “Desil itu pengelompokan orang dari yang paling tidak mampu sampai yang paling mampu,” jelas Andy.

Keberadaan desil membantu memastikan bantuan menyasar kelompok paling membutuhkan. Namun ia mengakui, masih ada penerima pada desil tinggi yang lolos. Situasi ini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan alasan kuat melakukan pembenahan data dan cara penetapan secara sistemik.

Ia menekankan perbedaan antara status layak dan status ditetapkan menerima. Jumlah warga yang layak kerap lebih besar dari kuota tersedia, sehingga diperlukan pemeringkatan untuk menentukan prioritas. “Yang layak belum tentu langsung menerima. Ada kuota. Maka harus ada pemeringkatan,” ujarnya.

Pesan ini penting untuk komunikasi publik sejak awal terutama saat pengumuman hasil dan masa sanggah agar tidak menimbulkan salah paham.

Perlinsos dirancang menghadirkan transparansi, termasuk membuka alasan “layak” atau “tidak layak” berbasis data. Dengan demikian, kepala desa dan pendamping tidak lagi menjadi pihak yang selalu disalahkan karena keputusan bukan berbasis subjektivitas personal, melainkan penilaian data.

Selain itu, disiapkan mekanisme sanggah sebagai ruang koreksi bila warga menilai data tidak sesuai kondisi riil. Proses koreksi ini krusial untuk menurunkan exclusion error (yang layak tetapi tidak masuk), sekaligus mencegah inclusion error (yang tidak layak tetapi masuk).

Target uji coba Perlinsos, kata Andy, adalah menekan tingkat salah sasaran ke level jauh lebih rendah dibanding sebelumnya, dengan dukungan kolaborasi pemerintah daerah, perangkat desa, dan pendamping di lapangan. “Yang menghadapi warga sehari-hari itu kepala desa dan pendamping. Karena itu, mari jaga kepercayaan masyarakat dan jalankan program ini bersama,” pungkasnya.