Tahapan Pemulihan Kesehatan Pascabencana: Dari Rumah Sakit hingga Puskesmas
Lensaperistiwa – Jakarta
Di tengah lumpur, jembatan darurat, dan rumah-rumah yang hilang tersapu banjir, satu hal terus dijaga agar tetap menyala: harapan hidup masyarakat. Di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra, bencana hidrometeorologi tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menguji ketahanan sistem pelayanan kesehatan. Dalam situasi inilah negara hadir, memastikan layanan kesehatan tidak ikut runtuh bersama derasnya air.
Bagi Kementerian Kesehatan, bencana bukan sekadar peristiwa alam, melainkan ujian atas kecepatan respons, kekuatan koordinasi, dan keberpihakan pada keselamatan warga. Prinsipnya tegas: layanan kesehatan tidak boleh berhenti, bahkan satu hari pun.
“Ketika bencana terjadi, yang paling pertama harus kita pastikan adalah rumah sakit kembali berfungsi, karena itu menyangkut hidup dan mati,” ujar Koordinator Krisis Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan, Sumarjaya, dalam dialog Kemenkes di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Pemulihan Bertahap, Terukur, dan Berprioritas
Pemulihan layanan kesehatan dilakukan secara bertahap namun terencana. Rumah sakit menjadi prioritas utama, disusul puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan dasar lainnya. Dari 87 rumah sakit yang terdampak bencana, sembilan sempat berhenti beroperasi. Namun dalam dua pekan pertama, seluruhnya berhasil diaktifkan kembali.
Pemulihan tidak berhenti pada pembukaan layanan semata. Layanan krusial seperti hemodialisis menjadi perhatian khusus karena menyangkut pasien dengan ketergantungan tinggi pada alat dan jadwal terapi yang ketat.
“Layanan dialisis tidak bisa menunggu. Alhamdulillah, seluruh rumah sakit yang melayani hemodialisis sudah kembali beroperasi,” tegas Sumarjaya.
Perbaikan peralatan medis, dukungan teknis, serta kolaborasi lintas rumah sakit dan donatur menjadi kunci agar layanan penyelamat nyawa ini kembali berjalan normal.
Tahap kedua menyasar layanan kesehatan primer. Sebanyak 867 puskesmas terdampak bencana, dengan 152 di antaranya sempat lumpuh total. Per 1 Januari 2026, hampir seluruh puskesmas telah kembali beroperasi.
Dua puskesmas di Aceh Timur dan Aceh Tenggara yang mengalami kerusakan berat akan dibangun ulang menggunakan konsep bangunan modular. Fasilitas ini dirancang agar dapat digunakan hingga lima tahun sambil menunggu pembangunan permanen.
Tahap Ketiga: Pemulihan Fasilitas Pendukung yang mencakup perbaikan sarana dan prasarana penunjang layanan, mulai dari komputer, alat kesehatan, hingga fasilitas pendukung lainnya. Fokus utama adalah mengembalikan fungsi dasar pelayanan kesehatan agar masyarakat kembali mendapatkan layanan yang lengkap dan aman.
Di balik pemulihan fasilitas, kerja lapangan para tenaga kesehatan menjadi fondasi utama. Emergency Medical Team (EMT) yang tergabung dalam Tenaga Cadangan Kesehatan diterjunkan sejak hari pertama bencana untuk memastikan layanan tetap berjalan di wilayah terdampak.
“EMT tipe 1 mobile berjumlah tujuh orang. Mereka dilatih bekerja dalam kondisi ekstrem, mulai dari keterbatasan listrik dan air hingga harus berjalan kaki berjam-jam menuju lokasi terdampak,” jelas Sumarjaya.
Saat ini, Tenaga Cadangan Kesehatan beranggotakan sekitar 27.000 tenaga kesehatan, termasuk ratusan dokter spesialis, yang telah dibekali pelatihan manajemen krisis kesehatan agar siap bergerak cepat dan adaptif di lapangan.
Koordinator Lapangan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Kementerian Kesehatan, Budiman, menyampaikan bahwa tantangan akses menjadi ujian tersendiri di sejumlah wilayah terdampak.
“Ada desa yang hanya bisa dijangkau lewat jembatan darurat, sling, atau berjalan kaki empat hingga enam jam. Namun tim kesehatan tetap kami tempatkan agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan,” ungkapnya.
Dari Kuratif ke Preventif
Pascabencana, tantangan kesehatan tidak hanya berupa luka fisik. Kerusakan lingkungan, sanitasi darurat, dan tekanan psikologis memicu munculnya berbagai penyakit. Kementerian Kesehatan mencatat ISPA, diare, dan penyakit kulit sebagai kasus yang paling banyak ditemukan.
Karena itu, layanan kesehatan diperluas dari pendekatan kuratif ke preventif dan promotif. Vaksinasi dilakukan di lokasi pengungsian, surveilans penyakit diperkuat, serta penyediaan air bersih dan sanitasi darurat dilakukan melalui pembangunan sumur bor dan fasilitas sementara.
“Tenaga kesehatan tidak hanya mengobati, tetapi juga mencegah munculnya masalah kesehatan baru melalui upaya kesehatan lingkungan, edukasi, dan dukungan psikososial, terutama bagi anak-anak,” kata Budiman.
Seluruh respons kesehatan pascabencana dikoordinasikan melalui Health Emergency Operation Center (HEOC) dari tingkat pusat hingga daerah. Laporan situasi harian menjadi dasar pengambilan keputusan agar pemulihan berlangsung merata dan berkelanjutan.
Bagi Kementerian Kesehatan, tujuan akhirnya bukan sekadar membuka kembali layanan, melainkan memastikan sistem kesehatan kembali kuat dan siap melayani masyarakat secara aman.
“Kami tidak hanya ingin layanan kembali berjalan, tetapi benar-benar pulih seperti semula agar tenaga kesehatan dan masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman,” pungkasnya.
