Saat Reses, Tanti Herawati Tampung Keluhan Warga Soal Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan
Lensaperistiwa – Kota Bekasi
Ketua DPD PSI Kota Bekasi sekaligus anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Tanti Herawati (Hera), menerima berbagai keluhan warga terkait persoalan pendidikan dan kesehatan selama pelaksanaan reses masa sidang tahun 2025. Kegiatan reses tersebut digelar di sejumlah kelurahan, termasuk Bekasi Jaya, Aren Jaya, dan Jaka Setia.
Salah satu masalah yang paling banyak disampaikan warga adalah sulitnya mendapatkan akses pendidikan di sekolah negeri. Sistem penerimaan yang ketat membuat sejumlah orang tua gagal mendaftarkan anaknya ke SD maupun SMP negeri, sehingga terpaksa menyekolahkan anak ke sekolah swasta dengan biaya lebih tinggi.
Selain itu, warga juga mengeluhkan layanan kesehatan, terutama proses administrasi BPJS yang dinilai rumit dan sering menyulitkan masyarakat. Sistem rujukan dan mekanisme pelayanan medis dianggap masih memerlukan pembenahan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Dalam sesi reses tersebut, seorang warga bernama Mega dari Kelurahan Bekasi Jaya menyampaikan apresiasinya kepada Hera yang dinilai sering turun langsung membantu warga. Mega mengaku pernah dibantu mendapatkan kamar rawat inap dan menerima bantuan sembako saat keluarganya mengalami kesulitan.
Menanggapi aspirasi yang masuk, Hera menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kota Bekasi. Sebagai anggota Komisi IV, ia menyatakan siap mengawal kebijakan pemerintah agar dua sektor tersebut semakin berpihak kepada masyarakat.
“Saya akan mendorong agar warga mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang semakin baik,” ujarnya dalam reses tersebut.
Selain menampung keluhan warga, Hera juga membagikan paket sembako sebagai bentuk kepedulian sosial. Ia berharap kegiatan reses tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.
Hera menegaskan bahwa pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga merupakan prioritas yang harus terus diperjuangkan melalui kebijakan daerah dan pengawasan anggaran yang efektif.(ADV)
