Tiga Lembaga! Wakil Rakyat Duduk Rapat Bahas Nasib Maluku
Lensaperistiwa.com Ambon Pertama kalinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi lengkap bersama seluruh perwakilan rakyat di antarnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia,Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RepubIik Indonesia dapil Maluku, membahas strategi konkret mengatasi berbagai persoalan mendasar yang selama ini membelenggu kemajuan di daerah.
Rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku, 14 April 2025 dihadiri 25 anggota DPRD Maluku serta para legislator pusat, yang membahas berbagai isu krusial seperti kemiskinan ekstrem, pendidikan, persoalan infrastruktur, kesehatan, status tenaga honorer, hingga permasalahan hutang daerah PT. Sarana Multi Infastruktur (SMI).
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, ST menegaskan, rapat yang di lakuan bukan hanya seremonial semata melainkan momentum strategis untuk membangun kekuatan kolektif demi keluar dari ketertinggalan.
“Kita bicara soal hidup dan mati orang Maluku. Maluku sampai detik ini berada pada peringkat keempat termiskin ekstrim secara nasional. Hal Ini menjadi cambukan untuk kita; duduk bersama, berkoordinasi dan bertindak. Harapan rakyat Maluku ada pada delapan wakil rakyat di pusat,” ujar Watubun dengan nada tegas.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat dalam merespon gejolak efisiensi yang di lakuan oleh Pemerintah Pusat (Pempus), secara kursial dan terbuka serta mengajak semua pihak, termasuk akademisi, untuk bersinergi dalam menyusun kerangka kebijakan yang berbasis data.
“Kita sudah masuk masa – masa di mana efisiensi nasional di perlukan akan tetapi jangan menjadikanya sebagai alasan untuk menyerah. Justru sekarang saatnya merumuskan formula “kuda – kuda” yang kuat untuk memulihkan semangat perjuangan kita,” sahutnya.
Watubun, memberikan apresiasi atas capaian – capaian para anggota DPR, DPD RI sejauh ini, dalam memperjuangkan rakyat Maluku di pentas Pusat. Ia berharap, semangat kebersamaan yang terbangun dalam pertemuan ini tidak berakhir di ruangan paripurna akan tetapi berlanjut terus menerus.
Di waktu yang sama anggota DPD RI Novita Anakotta, menanggapi berbagai keluhan dan masukan dari DPRD Maluku, termasuk isu efisiensi anggaran dan legalitas koperasi Merah Putih, baru – baru ini mencuat di kalangan masyarakat.
“Efisiensi bukan hal yang menyalahi aturan. Setiap tahun Pemerintahan ada saja perbuhan aturan yang di programkan. Kemudian, DPR RI telah menetapkan APBN yang sudah disetujui DPD. Tapi yang penting, harus dilakukan secara terbuka akuntabel dan responsif,” jelas Novita.
Ia juga menyoroti program koperasi Merah Putih yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, termasuk 900 di Maluku, yang menurutnya harus ditindaklanjuti tanpa membebani APBD.
“Kita harus pastikan Pemerintah Pusat (Pempus), hadir membantu legalitas dan pembiayaan koperasi di daerah. Jangan dibebankan lagi ke APBD karena anggaran kita terbatas apalagi dengan diperlakukannya efisiensi sangat terbatas” ujarnya.
Selain itu pihaknya turut menyinggung status tenaga honorer yang masih belum jelas, serta menegaskan komitmen DPD untuk memperjuangkan nasib mereka bersama kementerian terkait.
Rapat ini juga menyinggung pentingnya keselarasan frekuensi antara Pemerintah Pusat (Pempus) di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Daerah (Pembda) Maluku. Anakotta berharap, keharmonisan ini bisa mempercepat pembangunan dan memperkuat integrasi nasional.
Tidak ada urusan dengan birokrasi Partai. Demokrasi kita boleh berbeda, akan tetapi semngat kita tetap satu dalam memajukan Maluku yang kita cinta bersama.
Pertemuan ini ditutup dengan semangat persatuan, refleksi kebatinan, dan harapan besar bahwa kolaborasi lintas sektor lembaga ini akan menjadi awal dari langkah besar membawa Maluku keluar dari keterburukan dan ketertinggalan.(*)
