ROHIMAT RESDIANA BEREAKSI TERKAIT DIRINYA SEBAGAI KETUA DPD KNPI KABUPATEN PANGANDARAN YANG BELUM DIDEFINITIFKAN
Lensaperistiwa.com Pangandaran – Rohimat Resdiana, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Pangandaran namun belum didefinitifkan, merasa heran atas tindakan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat yang mengambil alih Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Pangandaran.
Rohimat menyatakan, bahwa keputusan ini tampak seolah tidak ada kegiatan lain yang lebih penting, dan menganggapnya sebagai langkah yang kurang bijak.
Setelah rapat pimpinan DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, Rohimat dan Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) menyampaikan kepada Organisasi Kepemudaan dan Keanggotaan (OKK) Jawa Barat agar Musda dilaksanakan setelah Pilkada.
“Hal ini, menurutnya, penting untuk menjaga kesatuan dan menghindari resistensi politik yang bisa memecah belah pemuda. Selain itu,” Ucap Rohimat kepada wartawan beberapa hari yang lalu.
Rohimat Resdiana menjelaskan tiga alasan utama mengapa Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Pangandaran harus ditunda:
1. Menghindari resistensi Pilkada, yang dapat menyebabkan perpecahan di kalangan pemuda dan mengganggu persatuan mereka.
2. KNPI adalah wadah bagi PK (Pemuda) dan OKP (Organisasi Kepemudaan), bukan organisasi kader. Untuk menjalankan roda organisasi, KNPI bergantung pada hibah daerah, yang diputuskan oleh kepala daerah. Oleh karena itu, ketua KNPI di daerah harus memiliki hubungan dekat dengan kepala daerah, agar lebih mudah dalam melobi hibah dan menghindari kendala terkait pendanaan.
3. Jika Musda diadakan setelah Pilkada, akan diketahui calon kepala daerah (CAKADA) mana yang menang di Pangandaran. Dengan demikian, ketua KNPI yang terpilih nantinya bisa lebih dekat dengan CAKADA tersebut, sehingga dapat memudahkan koordinasi dan dukungan.
Alasan-alasan ini disampaikan Rohimat demi memastikan keberlangsungan organisasi KNPI dan kepentingan pemuda Pangandaran terjaga.
Rohimat menjelaskan bahwa KNPI bergantung pada hibah dari pemerintah daerah, dan oleh karena itu, Ketua KNPI di daerah sebaiknya memiliki hubungan dekat dengan kepala daerah yang terpilih.
Ia mengingatkan bahwa DPD KNPI Provinsi Jawa Barat harus lebih banyak mendengar aspirasi pemuda di daerah dan tidak membuat keputusan sepihak tanpa melibatkan pengurus lokal.
“Jika Musda dilaksanakan tanpa keterlibatan DPD, MPI, dan Dewan Penasehat, ia menegaskan tidak akan bertanggung jawab atas keberlangsungan KNPI Kabupaten Pangandaran ke depannya.” Tegas Rohimat yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Priode 2024-2029 dari Fraksi PDI-Perjuangan.
Rohimat juga menyatakan kekecewaannya atas pemberitahuan Musda yang dilakukan tanpa koordinasi yang baik, dan menyesalkan kurangnya komunikasi dari pihak DPD KNPI Provinsi dalam menangani masalah organisasi ini.
Rohimat Resdiana menambahkan bahwa hal paling penting yang ia perhatikan adalah bahwa dirinya baru menerima surat pemberitahuan mengenai pelaksanaan Musda di Jawa Barat pada pukul 01.30 WIB pagi itu.
“Namun, hingga saat ini, ia belum menerima Surat Keputusan (SK) Carateker dan bahkan belum pernah melihatnya. Dirinya menyayangkan tindakan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat, yang menurutnya, kurang profesional dalam mengelola organisasi sekelas KNPI. ( Rk )