Diduga Tak Senang Diberitakan, Oknum Kepala Dinas Berjiwa Preman Tantang Wartawan

PRABUMULIH lensaperistiwa.com– Sikap arogan yang diduga ditunjukkan seorang oknum kepala dinas terhadap insan pers semakin menjadi sorotan. Tidak hanya diduga menantang wartawan di sebuah acara besar, suasana tidak menyenangkan juga disebut terjadi ketika wartawan berinisial SN mendatangi kantor dinas untuk meminta penjelasan.
SN mengungkapkan, kejadian bermula saat dirinya bertemu dengan oknum kepala dinas tersebut dalam sebuah acara besar yang digelar beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, menurut pengakuan SN, sang pejabat menunjukkan sikap arogan dan terkesan menantang dirinya di hadapan banyak orang.
SN menduga sikap tersebut berkaitan dengan pemberitaan yang sebelumnya diterbitkan mengenai oknum kepala dinas maupun instansi yang dipimpinnya.
Tidak ingin persoalan tersebut berlarut-larut, SN kemudian berinisiatif menemui kembali oknum kepala dinas itu untuk meminta penjelasan sekaligus mengklarifikasi sikap arogan yang sebelumnya ditunjukkan kepadanya.
Namun, bukannya mendapatkan penjelasan secara baik-baik, SN mengaku justru kembali mendapatkan perlakuan yang dinilainya tidak menyenangkan.
Bahkan, menurut pengakuan SN, salah seorang staf kepala dinas tersebut sempat memukul meja di dalam kantor dinas. Tindakan itu membuat suasana pertemuan menjadi tidak nyaman dan menimbulkan kesan adanya sikap intimidatif terhadap dirinya sebagai wartawan.
“Seharusnya persoalan ini bisa dibicarakan dengan baik. Saya datang untuk meminta penjelasan, bukan mencari keributan. Kalau memang keberatan dengan pemberitaan, silakan sampaikan keberatan atau gunakan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap SN.
Perilaku yang diduga ditunjukkan oleh pejabat maupun staf tersebut patut disayangkan apabila benar terjadi. Sebab, kantor pemerintahan semestinya menjadi tempat pelayanan publik yang menjunjung tinggi etika, profesionalitas, dan keterbukaan, bukan tempat mempertontonkan sikap emosional terhadap insan pers.
Sebagai pejabat publik, kepala dinas seharusnya memahami bahwa kritik dan pemberitaan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam kehidupan demokrasi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Apabila terdapat pemberitaan yang dianggap tidak sesuai, pejabat atau pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan mekanisme hak jawab maupun hak koreksi.
Bukan dengan cara menunjukkan sikap arogan, apalagi tindakan yang berpotensi ditafsirkan sebagai intimidasi terhadap wartawan.
Kini, publik menantikan penjelasan dari kepala dinas yang bersangkutan mengenai dugaan peristiwa tersebut. Klarifikasi juga diperlukan terkait perilaku salah seorang stafnya yang disebut sempat memukul meja saat SN datang meminta penjelasan.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak kepala dinas dan staf yang bersangkutan masih perlu dimintakan untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Pers bukan musuh pejabat. Wartawan bukan pihak yang harus ditakuti ataupun diintimidasi. Kritik dan pemberitaan merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.(tim)






