Puluhan Mahasiswa BEM Kema Unpad PSDKU Pangandaran unjuk rasa di depan gerbang Gedung DPRD Pangandaran
Lensaperistiwa.com – Pangandaran
Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM Kema) Universitas Padjadjaran (Unpad) PSDKU Pangandaran unjuk rasa di depan Gedung DPRD Beberapa hari lalu .
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti isu nasional, dampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), serta persoalan kualitas pendidikan di Kabupaten Pangandaran.
Ketua BEM Kema Unpad PSDKU Pangandaran, Hisyam Maulana, mengatakan aspirasi yang disampaikan tidak hanya mewakili kepentingan mahasiswa, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal berbagai persoalan publik, mulai dari kebijakan nasional hingga persoalan pembangunan di daerah.
“Kami datang bukan hanya untuk membuat keributan atau mencari masalah. Kami ingin mengawal isu nasional dan kebijakan pemerintah, sekaligus menyampaikan berbagai kekurangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujar Hisyam .
DPRD memiliki peran strategis dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat
Ia menjelaskan, DPRD memiliki peran strategis dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan penyampaian rekomendasi kepada pemerintah daerah. Hisyam mengapresiasi kehadiran ketua DPRD yang bersedia menerima mahasiswa dan mendengarkan aspirasi mereka. Meski sempat terjadi ketegangan pada awal aksi, mahasiswa berupaya mengendalikan emosi sehingga dialog antara mahasiswa dan wakil Rakyat dapat berlangsung.Ujarnya.
Salah satu persoalan yang disampaikan mahasiswa adalah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Pangandaran yang, menurut Hisyam, mencapai lebih dari 15 persen. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor pembangunan, tidak hanya pendidikan, tetapi juga pariwisata dan pelayanan publik lainnya.
DPRD dan Pemkab harus mengantisipasi dampak pengurangan anggaran
Karena itu, mahasiswa mendorong Pemkab Pangandaran dan DPRD mengantisipasi dampak pengurangan anggaran tersebut agar tidak berujung pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Hisyam, pemerintah daerah perlu menjelaskan prioritas penggunaan anggaran serta langkah yang disiapkan untuk menjaga keberlangsungan program-program penting di tengah keterbatasan fiskal.ujarnya .
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, mengingat kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain persoalan anggaran, mahasiswa juga menyoroti kualitas pendidikan di Kabupaten Pangandaran, terutama kemampuan dasar siswa dalam membaca dan menulis. Hisyam menilai pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan akses ke perguruan tinggi. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kualitas pendidikan sejak jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama.
“Pendidikan ini perlu disiapkan juga di daerah. Tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi pemerintah daerah harus fokus membangun kualitas sumber daya pelajar dan mempersiapkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua BEM Kema Unpad PSDKU Pangandaran, Yuzhar Davarabani, menyampaikan bahwa persoalan kemampuan membaca dan menulis siswa perlu menjadi perhatian bersama.
Ia merujuk pada penelitian yang disebut pernah dilakukan oleh salah seorang dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad pada 2022, yang menurut keterangannya menyoroti masih adanya siswa SMP yang mengalami kesulitan membaca dan menulis.
Yuzhar mendorong pemerintah daerah mengevaluasi kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar agar persoalan tersebut dapat ditangani sejak awal.
Menurutnya, perbaikan pendidikan harus dimulai dari fondasi yang kuat, bukan hanya berfokus pada transisi siswa dari sekolah menengah atas menuju perguruan tinggi.
Ia berharap pemerintah daerah menjadikan peningkatan kualitas pendidikan sebagai
