Breking News

Lambatnya Akses Listrik, Masyarakat Bursel Butuh Perhatian DPRD Maluku

Lensaperistiwa.com – Ambon

Puluhan Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat Buru Selatan (Bursel) melakukan aksi demostran didepan kantor DPRD provinsi Maluku Senin, (08/07/2024).

Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPRD provinsi Maluku dapat memperhatikan akses listrik yang ada di kabupaten Buru Selatan (Bursel), Maluku.

Masa aksi berharap, DPRD Maluku dapat melakukan proses pengawalan di beberapa desa yang ada di Bursel terkait akses Listrik.

Menurut masa aksi akses listrik masih menjadi masalah utama, sekalipun ada kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan akses listrik secara global, akan tetapi masih ada juga jutaan masyarakat yang tidak memiliki akses listrik yang efisien aman dan berkelanjutan tarhadap sumber daya enrgi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Desa Waewali, Waemulang dan Wamkana yang terakomodir dalam beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Buru Selatan. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat belum merasakan manfaat penyedian akses listrik oleh pemerintah, ujar Kordinator Aksi (Korlap) Farly Nurlatu.

Hal demikian di karenakan adanya keterlambatan penyediaan sumber daya energi di Bursel kata dia, dengan demikian telah berdampak signifikan di berbagai aspek contoh kongkrit sektor kehidupan masyarakat juga tidak stabil di karenakan persedian sumber daya yang masih lamban akibatnya kurangnya askes listrik yang terbilang tak ada baik dalam kehidupan social, pendidikan, kesehatan, dan lain sebaiknya.

Dikatakan, ada beberapa titik lokasi yang bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor penyebab keterlambatan, dampak yang ditimbulkan, serta memberikan rekomendasi untuk percepatan pemasukan listrik di desa Waewali, Waemulang, Wamkana dan beberapa desa lainnya yang belum terjangkau secara merata.

Keterlambatan pemasukan listrik merupakan masalah yang kompetatif evesien kemudian, memerlukan kerjasama di berbagai aspek untuk dapat diselesaikan secara merata. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang terkoordinasikan, merupakan salah satu langkah dalam melihat gejolak infrastruktur, yang sementara terombang ambing. “Manusia adalah kunci untuk percepatan elektabilitas,” paparnya.

Dengan implementasi rekomendasi yang telah disusun, diharapkan Desa Waewali, Waimulang, Wamkana dan juga beberapa desa lainnya dapat segera menikmati manfaat listrik yang akan mendorong peningkatan kualitas hidup dan perkembangan ekonomi lokal.

Selain itu ada beberpa poin tuntutan masa aksi yakni:

1. Mendesak Kepala PLN wilaya provinsi maluku untuk segera mencopot kapala ranting PLN namrole yang di nilai gagal menjalankan tugas dan tanggu jawab.

2. Mendesak kepala PLN Wilayah Provinsi maluku segera mencopot kepala ranting PLN leksula yang di nilai gagal menjalankan tugas dan tanggu jawab.

Selanjutnya.

1. Kami meminta keseriusan DPRD provinsi maluku komisi II dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap program pemerintah daerah tentang listrik.

2. Kami meminta DPRD provinsi komisi II memanggil dan mengevaluasi pihak PLN wilayah provinsi maluku yang diniali gagal menjalankan tugas dan tanggung jawab.

3. Spesial untuk anggota DPRD provinsi maluku daerah pemilihan kabupaten buru dan buru selatan yang hari ini gagal mengawal kepentingan public buru selatan.

Setelah menyampaikan aspirasi didepan kantor DPRD Maluku masa aksi pun diterima oleh ketua dan wakil Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw dan Saudah Tuankotta/Tethool yang mewakili Komisi II DPRD Maluku.

“Terima kasih, akan saya sampikan beberapa tuntutan ini kepada teman-teman Komisi II agar dapat memperhatikan akses listrik yang ada di beberapa Desa di Bursel,” demikian kata ketua Komisi III Richard Rahakbauw.(*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *