Breking News

Ombudsman RI Perwakilan Maluku Gelar Sosialisasi Sebelum, Lakukan Penilaian Kepatuhan

lensaperistiwa.com – Ambon

Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2024, Ombudsman RI Perwakilan Maluku gelar sosialisasi yang pada 27 Mei 2024 bertempat di Swiss Bel-Hotel Ambon.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu Institusi Pemerintah agar penyelenggara pelayanan publik dengan baik dan prima sesuai dengan Standar menurut UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamat dalam sambutannya mengatakan mendasari kegiatan ini sebagaimana upaya untuk pencegahan praktik maladministrasi dengan cara menilai kondisi pelayanan publik secara komprehensif yang menghasilkan opini pelayanan publik.

“Pencegahan praktik maladministrasi dengan cara menilai kondisi pelayanan publik melalui beberapa indikator secara komprehensif yang menghasilkan opini pelayanan publik di pelayanan yang mendasar,” ketus Slamat.

Berdasarkan hasil penilaian di tahun 2023, hanya Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Polres Maluku Tengah yang berada di Zona Hijau.

Ini menunjukkan bahwa harus lebih kerja keras kedepannya dengan mencermati indikator, objek apa saja yang di nilai setiap tahun dan mengevaluasi dengan bijak kemudian berkomitmen untuk mengurangi egosentris dan melengkapi standar-standar pelayanan publik.

Hasan juga menekankan bahwa penggunaan informasi dan teknologi (IT) seperti website, aplikasi pengaduan SP4N-Lapor dan media sosial milik Pemerintah juga masuk dalam proses penilaian.

Media sosial atau website juga dimanfaatkan dalam penyebaran informasi penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Olehnya, sumber daya manusia (SDM) yang ahli dalam bidang tersebut juga harus ada di sebapkan hal tersebut masuk dalam indikator penilaian.

Media sosial atau website bukan hanya untuk memberikan informasi acara seremonial tapi dipergunakan dalam memberikan informasi terkait dengan 14 komponen standar pelayanan yang ada pada instansi kerja dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Di waktu yang sama Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku, Syuryadi Sabirin dalam sambutannya pihaknya mengapresiasi kegiatan sosialisasi tersebut dan mengarahkan setiap OPD, instansi vertikal lainnya maupun, lokus penilaian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui keberlanjutan dan replikasi inovasi pelayanan publik sebagai alat untuk menggerakan roda pemerintahan menuju pelayanan publik yang lebih baik dan berimbang.

Untuk itu,dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, diperlukan komitmen yang kuat, untuk melakukan pelayanan publik yang baik tidak harus berdiri sendiri tanpa dukungan, elegan oleh orang lain dalam membawa perubahan, agar apa yang menjadi harapan masyarakat dapat menjadi indeks pelayanan publik yang baik ke depan ketusnya.

Pihaknya berharap dengan adanya sosialisasi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ini, OPD dan instansi vertikal lokus penilaian dapat meningkatkan Pencapaian Pelayanan Publik terstandar pada tahun 2024.

Kegiatan ini dihadiri Perwakilan Wilayah Pertanahan Provinsi Maluku, Sektor Pengawasan Internal Kapolda Maluku, Kepala Biro Perencanaan Kapolda Maluku, Kapolresta Se-Maluku, Kepala Kantor Pertanahan se Maluku, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Maluku, Kepala Bagian Organisasi Se-Maluku, serta stakeholder terkait.(*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *