Breking News

Dugaan Pemberian Hadiah Pimpinan OPD Pemkot For Mantan Pj Walikota Ambon Terungkap

lensaperistiwa.com – Ambon

Dua tahun kepemimpinan Bodewin Wattimena selaku Pj Walikota Ambon berakhir, Jum’at (24/05/2024).

Penggantinya, Dominggus Boy Kaya, Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Maluku telah dilantik di Islamic Center-Waihaong oleh Pj Gubernur Sadali Ie, Jum’at,(24/05/2024) bersamaan dengan Penjabat Bupati Buru dan Seram Bagian Barat (SBB).

Sebelum Bodewin melepas jabatan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kabarnya telah kumpul di satu lokasi untuk melakukan acara lepas pisah dengan Bodewin, Jum’at siang.

Kabar berhembus dari sumber terpercaya, di momen itu, diduga ada pemberian “hadiah” kepada Pj Walikota bukan berupa benda atau barang dari pimpinan OPD yang telah dikumpulkan di Kepala BPKAD, sehari sebelumnya, Kamis (23/5/2024) jam 11.00 WIT sesuai hasil rapat staf yang dipimpin Asisten III Setkot Ambon Robby Sapulette di ruang Darwin Balaikota, Rabu (22/05/2024).

Namun ternyata, acara lepas pisah tersebut urung dilakukan, dan ditunda atau digeser sampai dengan hari Minggu (26/05/2024) malam di Sari Gurih Resto Lateri. Tidak diketahui apa sebab perubahan agenda itu.

Sumber itu menyebut, tak saja pimpinan OPD, namun juga Kepala Bagian, Lurah hingga Camat ikut diminta kumpulkan sesuatu bukan barang atau benda itu dengan “nilai” yang bervariasi.

“Lurah-lurah 300 ribu, para Camat 500 ribu. Berarti kalau diatas Lurah dan Camat misalnya Kepala OPD dan Kapala Bagian bisa Rp 1 juta per orang. Tinggal dikali, berapa jumlahnya,” ujar sumber yang minta namanya tidak di publikasi itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Edo Hehamahua yang dikonfirmasi perihal informasi “pemberian sesuatu bukan barang atau benda dari pimpinan OPD”, meminta dikonfirmasi ke Asisten III sebagai pimpinan rapat staf.

“Ade konfirmasi ka pak asisten 3 jua yang pimpin rapat, kebetulan beta hadir rapat terlambat lai. Tapi sampe hr ini zn ada yg bt kumpul ade. Nanti silahkan dicek di siapa yg bertugas diberi kewenangan ade,” ujar Edo via WhatsApp, Jum’at (24/05/2024).

Konfirmasi terkait hal serupa juga coba dilakukan ke Kepala Bagian Kesra Pemkot, Fenly Masawoy. Namun Masawoy mengaku tidak tahu menahu, sebab tak mengikuti rapat yang dipimpin Asisten III.

“Bro, jangan cek beta lai soal itu. Beta waktu rapat tnggu lama langsung nae ruangan beres-beres, beta kurang tau soal itu. Baiknya bro cek langsung ke kepala BPKAD saja bro,” ujar di dia di via pesan Messenger Facebook, Sabtu (25/05/2024).

Kepala DP3AMD Kota Ambon, Meggy Lekatompessy yang juga coba dikonfirmasi tentang hal serupa via WhatsApp, tidak merespon.

Di waktu terpisah, Camat Sirimau, Aulia Waliulu
yang coba dikonfirmasi via WhatsApp perihal informasi tersebut mengaku tak tahu.

“Maaf kmrin beta ada keluar sebentar beta bale rapat su selesai, beta jua kurang tau terkait hal itu,” ketus dia, Minggu (26/05/2024).

Sementara Plt Kepala Dinas Kominfo-Sandi, Ronald Lekransy yang juga dikonfirmasi akui tidak tahu menahu perihal informasi atau kabar yang tersiar itu.

Lekransy yang juga juru bicara Pemkot Ambon kemudian mengirim siaran pers berisi sejumlah poin-poin, yang setelah dicek ke Asisten III terkait muatan rapat, Rabu 22 Mei 2024 membicarakan persiapan-persiapan menyambut masa akhir jabatan Pj. Walikota Ambon di tanggal 24 Mei 2024, persiapan acara ramah-tamah pemerintah kota Ambon dan Pj Walikota dan keluarga sebagai wujud ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan selama 2 (dua) tahun ini.

“Acara ini tersebut dirancangkan dalam bentuk doa bersama. Yang direncanakan berlangsung pada 24 Mei 2024 bertepatan di hari terkahir dalam tugas sebagai Pj Walikota Ambon periode 2022-2024. Namun kemungkinan ada perubahan soal agenda itu,” akuinya, Jum’at (24/05/2024) melalui via WhatsApp.

Selain itu, rapat juga membicarakan terkait persiapan menyambut Penjabat Walikota yang baru. Karena ada banyak hal yang perlu disiapkan, baik terkait agenda pembangunan yang perlu diketahui dan dilaporkan kepada Pj Walikota yang baru; termasuk persiapan lainnya seperti ruang kerja, rumah dinas dan lain sebagainya.

Jadi diakui Lekransy, pertemuan itu tidak ada arahan khusus terkait pemberian hadiah ataupun bentuk-bentuk lain seperti yang diberitakan.

“Pemerintah kota bersyukur media masa sebagai bagian dari pilar demokrasi dan mitra pemerintah terus hadir untuk dapat melakukan fungsi kontrol terhadap semua penyelenggaraan pemerintahan & pembangunan di kota ini ; termasuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan penyimpangan terhadap norma yang berlaku,” jelasnya.

Terpisah, Asisten III Setkot Robby Sapulette yang dikonfirmasi via WhatsApp, Jum’at sore menepis bahwa tidak adanya agenda pemberian hadiah kepada Penjabat Walikota di akhir masa jabatannya. “Seng ada agenda itu ade,” singkatnya.

Menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan itu, agendanya hanya resepsi pisah sambut dengan Pj Walikota yang lama dan baru pasca pelantikan, Minggu (26/05/2024).

“Agendanya cuman resepsi saja yang akan dilaksanakan hari Minggu tgl 26 jam 19.00. WIT di Sari Gurih Resto Lateri,” ujarnya.

Namun ketika ditanya terkait adanya informasi tentang kemarin semua pimpinan OPD diminta “menghubungi” Kepala BPKAD untuk “maksud tertentu”, jawaban Sapulette malah timbulkan tanya mengapa??

“Hal itu ditiadakan. Jadi sama skali tidak ada. Begitu ade,” sebutnya.

Terpisah, Ketua KNPI Kota Ambon Hamid Fakaubun yang diminta tanggapannya menegaskan, jika informasi adanya dugaan pemberian sesuatu bukan barang atau benda dari pimpinan OPD kepada Penjabat Walikota Ambon benar, tidak benar atau memang bahasa Asisten III ditiadakan, patut diatensi karena ada kesadaran.

Namun sebaliknya, bila informasi tersebut kemudian benar adanya dan sengaja diendap atau ditutupi oleh para pihak terkait, maka sangat disayangkan dan merupakan pelanggaran hukum karena sebagai salah satu bentuk gratifikasi.

“Jika dugaan itu benar, maka jelas merupakan bentuk gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah, suap, atau fasilitas lainnya yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan tugasnya. Gratifikasi jelas merupakan jenis tindak pidana korupsi yang dilarang, apalagi di level penyelenggara negara, ASN. Semoga saja tidak benar,” ungkapnya mengakhiri.(*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *