Breking News

Temuan Ombudsman RI Perwakilan Maluku di Puskesmas Banda Neira Bermasalah

lensaperistiwa.com – Ambon

Pantau Pelayanan Sektor Kesehatan, Ombudsman Maluku Jaring Keluhan Nakes.
Banda Neira – Pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan di daerah kepulauan masih mengalami berbagai masalah, hal ini terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah Banda Neira dan Puskesmas Waer.

Kunjungan Ombudsman RI perwakilan Maluku pada Senin, (29/04/2024), di Banda Neira, Ombudsman RI perwakilan Maluku menemukan, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua nakes di RSUD Banda Neira dan Puskesmas Waer salah satunya tentang ketersediaan dokter spesialis, insenti nakes dan juga alat-alat kesehatan.

Kita temukan banyak permasalahan yang belum terselesaikan mengenai ketersediaan alat kesehatan, dokter spesialis ataupun sistem digitalisasi soal perekaman kesehatan pasien.

Salah itu, satu dokter di RSUD Banda Neira yang tidak disebutkan namanya menyampaikan berbagai keluhan yakni mengenai tabung oksigen murni, dokter spesialis, pasien BPJS yang tidak dapat tercover karena faktor geografis dan tidak ada tenaga spesialis, anak dan penyakit dalam serta SISRUTE yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena system error.

Ketersedian Oksigen murni terbatas sehingga harus di cover konsentrat. SOP Kapal terkadang memperlambat penanganan pasien karena aturan yang berbelit, medical record yang didigitalisasi tidak bisa langsung terimplementasi karena website/aplikasi sering down karena jaringan, ketus dokter tersebut.

Permasalahan lain juga mengenai pembayaran insentif tenaga Kesehatan yang sampai sekarang belum dibayarkan. Menanggapi hal tersebut, Hasan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tengah (Malteng) agar, lebih berkonsentrasi di sektor Kesehatan, dan membuat langkah strategis suplai alat Kesehatan yang merata disetiap RSUD maupun puskesmas.

Tentunya hal ini menjadi catatan khusus bagi Pemerintah Daerah Maluku Tengah supaya lebih berkonsentrasi di sektor Kesehatan sehingga pemenuhan alat. Tenaga Kesehatan di setiap penyelenggara pelayanan itu merata, ujarnya.

Ombudsman RI Maluku akan segera melakukan tindakan korektif dan mengadakan pertemuan dengan pimpinan daerah guna penyelesaian permasalahan tenaga kesehatan di Kecamatan Banda Neira.

“Semua keluhan sudah tercatat dan akan kami sampaikan kepada pihak yang memiliki otoritas di sektor Kesehatan dan tentunya pimpinan daerah, kami juga akan memantau saran korektif tersebut sampai dilaksanakan,”

Perlu di ketahui kunjungan tersebut disambut oleh Plh. Direktur RSUD Banda Neira, Imran Taha kemudian melalui Anggota Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Maluku, Jacoba Noya memberikan masukan terkait pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan publik di lingkup RSUD Banda Neira.
“Hal yang paling penting adalah bagaimana prosedur itu harus dipublikasikan, penanganan pengaduan memiliki tim khusus yang di SK kan. Pada intinya, 14 komponen standar pelayanan public harus di tempel dan di publikasikan,” ungkapnya.(*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *