Breking News

Gugatan Sengketa Pilkada di Maluku Masuk Tahap Persidangan

lensaperistiwa.com -Ambon

Sengketa pelanggaran pilkada 14 Februari 2024 kini mencuak beberapa pejabat yang merasa dirinya di buat tak adil dalam kotenstasi pesta demokrasi seperti terjadi pelanggaran atau kecurangan hasil penghitungan suara pada pesta demokrasi di beberapa TPS Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) telah mengajukan gugatan pelanggaran pilkada di Bawaslu Provinsi Maluku.

Anggota DPRD Provinsi Maluku aktif Julius Patipelohy kepada sejumlah wartawan di Ambon Selasa, (23/04/2024) pihaknya menyebutakan, dugaan kecurangan pilkada telah kita ajujakan pelaporan ke pihak berwajib atas dasar terjadi kecurangan pada pemilu serentak 14 Februari kemarin, hal tersebut sesuai dengan perundang undangan yang berlaku bedasarkan mekanisme Undang -Undang pilkada.

Dalam proses tersebut telah melewati sidang pertama tepat pada tanggal 17 April 2024 dengan pembacaan laporan berkas. Sidang pertama tidak di hadir seluruh terlapor dari 20 terlapor.

Kemudian undangan yang di terima sebanyak tiga (3) undangan dengan agenda bacaan para terlapor yang di hadiri terlapor ke 20 dari sejumlah terlapor yang ada sementara trapor satu (1) sampai ke 19 tidak hadi dalam menghadiri undangan tersebut.

Kehadiran terlapor ke 20 memberikan jawaban kepada majelis hakim yang ada nah dengan demikian agenda ke dua (2) berlanjut dengan pembacaan sejumlah pembuktian yang ada dari terlapor ada juga agenda ke tiga (3) adalah kesimpulan namun setelah agenda tersebut berjalan setelah majelis melakukan pemeriksaan mendengar keterangan dari piahak terlapor maka majelis hakim melakukan skor sidang dengan alasan pihak terlapor belum siap untuk menjawab jawabannya.

Nah dengan demikian agenda pembuktian sidang tersebut tidak dapat berjalan di karenakan mekanisme jawaban tidak dapat berjalan dengan agenda yang sama tentang sengketa pilkada 2024 yang terdiri dari tuju (7) anggota DPRD Provinsi Maluku aktif yang mana telah membuat laporan resmi ke Bawaslu Provinsi Maluku terkait dengan duggan kercurangan pelanggaran administrasi pemilu 14 Februari 2024 yang di lakuan oleh calon nomor urut dua (2) Muhammad Risaponi dari partai Hanura pihaknya menduga telah terjadi mani politik pada pilkada kamarin.

“Pengajuan gugatan perkara ke Bawaslu Provinsi Maluku dengan nomor perkara 004/LP/ADM/-TL/Bawaslu Provinsi Maluku/31/.00/lV/2024.”

Di tanya soal pihak Muhammad Risaponi pihaknya menyebutkan dari terlapor 01 sampe ke 19 ketua dan sekertaris KPPS, TPS satu (1) sampai ke TPS sembilan (9) negri Morela itu teralapor satu (1) sampai 18, telah melakukan gugatan ke
Bawaslu Provinsi Maluku berserta bukti yang ada, ketus dia.

Dalam konteks politik pemilu pasti ada saja terjadi pelanggaran dengan demikian dengan adanya pengaduan gugatan terlapor ke Bawaslu Provinsi Maluku agar ke depan tidak lagi terjadi pelanggaran pilkada yang berkelanjutan ketusnya mengakiri.(*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *