DUKUNG KEBIJAKAN PEMKAB PANGANDARAN, RIBUAN MASSA MPPP MELAKUKAN AKSI DAMAI KE GEDUNG DPRD PANGANDARAN
lensaperistiwa.com – PANGANDARAN
Ribuan massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran (MPPP), melakukan aksi damai ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran untuk melakukan audiens dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.Rabu (13/12/2023 ),
Tujuan massa aksi tersebut, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat mendukung kebijakan Pemkab Pangandaran, untuk melakukan pinjaman .
Perwakilan MPPP, Rohimat, mengatakan, bahwa ia bersama sejumlah 2.804 massa aksi ini datang ke kantor DPRD untuk mempertanyakan soal adanya isu yang menyebutkan bahwa DPRD menolak pinjaman sebesar Rp 350 miliar, maka kami selaku dari pihak MPPP perlu untuk mengklarifikasi hal ini, dan ternyata setelah hal itu kami pertanyakan langsung ke pimpinan DPRD Pangandaran, ternyata hal itu tidak benar, karena DPRD hanya menerima aspirasi atau tuntutan dari masyarakat.
” Kami atas nama Masyarakat Peduli Pembangunan Pangandaran (MPPP) siap untuk mengawal kebijakan itu, serta kami siap menjadi garda terdepan untuk menjaga kondusifitas, ujarnya.
Masih dikatakan Rohimat , selain menanyakan hal tersebut, juga ia selaku MPPP juga menyampaikan beberapa pernyataan, antara mendukung Pemkab Pangandaran dalam pemulihan APBD serta meyakini Paripurna tanggal 28 November2023 lalu sah dan mengikat menurut perundang-undangan yang berlaku.
” Maka itu kami atas nama MPPP mendukung sepenuhnya pinjaman sebesar Rp 350 miliar untuk mereaktifitasi program-program unggulan Pemkab Pangandaran di tahun 2024,” ujar Rohimat.
Rohimat menambahkan,, soal portofolio pinjaman Pemkab Pangandaran senilai Rp 350 Miliar, hal ini tidak boleh dipolitisasi yang nantinya malah muncul kebencian. Sebaliknya harusnya semua elemen bisa mencari solusi dengan kondisi Kabupaten Pangandaran saat ini, dan jika solusi yang ditawarkan pemda tidak sependapat maka harus bisa menghadirkan solusi lainnya.
” Jikalau emang portofolio tidak setuju, lalu yang mana yang bisa menjadi solusi untuk kondisi sekarang ini, tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, H. MM, mengaku pihaknya memang hanya menerima aspiras dari masyarakat terkait penolakan pinjamam Pemkab Pangandaran ke bank, itu yang salah faham.
“Kemarin kita hanya menerima surat, dan tentu DPRD wajib menampung aspirasi siapapun untuk menindaklanjuti sesuai undang-undang, ujarnya.
Terkait video pernyataan Ketua DPRD Pangandaran, itu pun tersebar dengan narasinya seolah DPRD setuju dengan penolakan itu.
“Padahal kan disitu juga ada perkataan saya bahwa aspirasi ini saya terima dan akan ditindaklanjuti, tegasnya.
Terlepas apakah isu penolakan itu dipolitisasi atau tidak, Asep hanya berharap jangan sampai hal itu malah menimbulkan kebencian antar masyarakat Pangandaran.karena di tahun politik ini sangat rentan dengan pro dan kontra. Mari kita bangun kembali Pangandaran yang lebih baik lagi.
“Jangan saling menyalahkan, kita ini bersama yang ada dalam perahu besar yaitu Pangandaran, ujarnya.
( Ratna )