Breking News

Warga Suntik Kejati Maluku Terkait, Dugaan Koropsi ADD/DD Negri Utta SBT

Lensaperistiwa.com – Ambon

Dugaan penyalahgunaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Utta Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pelaporan itu, di lakukan warga ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Senin, (04/12/2023).

Salah satu warga Negri Utta yang nggang namanya di publikasi pihaknya menyebutkan, setelah kami, memberikan pelaoporan kepada Kejati Maluku terkait dengan duggan Koropsi Aloksi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDD) Negeri Utta Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur. Duggan ini, masyarakatnya telah melakukan pelaporan ke Aparat Penegak Hukum namun tidak ada perkembangan soal kasus tersebut.

Kami, menilai kekuasaan yang dibangun oleh Kepala Pemerintahan Negeri Utta saudara Hasim Warat, telah merenggut banyak Hak masyarakat di Negeri Utta, mulai dari pembagian BLT yang tidak tepat sasaran dan puluhan Kepala Keluarga (KK) tidak mendapatkan haknya, juga Program Pemberdayaan Masyarakat yang amburadul hingga sampai pembangunan fisik yang tidak sesuai denga mekanisme serta, pertanggung jawaban kegiatan – kegiatan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimanipulasi sejak tahun 2019, 2020 dan 2021.

“Kami masyarakat Negeri Utta sudah sangat resah dengan berbagai kebijakan Kepala Pemerintahan Negeri Utta Sdr. Hasim Warat, yang selalu mengutamakan kepentingan keluarga dan kroni-kroninya dibandingkan kepentingan Desa pada Umumnya. Hal tersebut sudah kami laporkan ke Kejaksaan Cabang Geser dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur sejak tahun 2022, namun hingga saat ini belum ada realisasi pelaksanaan penanganan perkara untuk Desa yaitu Negeri Utta Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur.”

Hari ini puncak perjuangan kami untuk menuntut keadilan di Lembaga Hukum yang sangat kami percayakan yaitu Kejaksaan Tinggi Maluku, kami telah memasukan laporan pengaduan masyarakat melalui Pos Pelayanan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku untuk kiranya dapat ditindak lanjuti, semua data terkait dugaan penyalahgunaan ADD dan DD Negeri Utta Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur telah dilampirkan dalam laporan kami.

“hari ini kami telah memasukan laporan pengaduan kami di Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dugaan penyalahgunaan ADD dan DD Negeri Utta kami sangat berterima kasih karena kami diterima dengan baik dan besar harapan kami agar laporan yang telah di berikan dapat segera ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Maluku” Ucap dia.

Dalam perhitungan, dugaan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Kepala Pemerintahan Negeri Utta dalam tiga tahun anggaran sebesar miliaran rupiah, hal itu telah kami koordinasikan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, namun kami tidak tahu apa yang menjadi alasan sehingga Jaksa di Kejaksaan Cabang Geser dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur belum mau memanggil Kepala Pemerintahan Negeri sejak tahun 2022 hingga sampai saat ini.

Kami sangat percaya dengan Lembaga Hukum Kejaksaan ini, sehingga kami nekat mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk bisa sampai ke Ambon dan memasukan laporan pengaduan terhadap Kejati Maluku, Tolong Jangan Kecewakan Kami, ujarnya mengharapkan.

Dalam pengawalan proses laporan ini, jika Kejaksaan Tinggi Maluku mengabaikan laporan ini maka kami, akan menduduki Kantor Kejaksaan diwilayah SBT dengan jumlah massa yang sangat besar.

Selain itu Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba menyebutkan, membenarkan adanya laporan pengaduan dari Negeri Utta Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur.

Kemudian hari ini Kejati Maluku telah menerima laporan pengaduan dari Masyarakat Negeri Utta di Pos Pelayanan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku, terkait dugaan penyalahgunaan pengelolaan ADD dan DD dan akan segera meneruskannya ke Pimpinan, ketusnya mengakiri.(*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *