Breking News

DPMPTSP Kota Sukabumi Melaksanakan Gelar Pelayanan Terpadu UMK

lensaperistiwa.com – Sukabumi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi bersama beberapa instansi seperti Kantor Kementerian Agama, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda serta Dinas Tenaga Kerja pada 21 November 2023 di Gedung Korpri menggelar berbagai layanan yang ditujukan bagi para pelaku usaha. Kegiatan yang digelar secara online dan offline ini merupakan bagian dari Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang diadakan secara serentak oleh DPMPTSP Jawa Barat diberbagai kota dan kabupaten.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dalam sambutan yang disampaikannya secara virtual menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong jumlah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam rangka memaksimalkan potensi UMK di Jawa Barat yang diperkirakan mencapai angka 4,5 juta usaha. Adapun melalui Gebyar Pelayanan Terpadu UMK diseluruh Jawa Barat ditargetkan lebih dari 3515 UMK bisa mengantongi NIB.

Senada dengan hal tersebut Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, saat diwawancarai menerangkan bahwa kegiatan ini membantu upaya Pemerintah Kota Sukabumi melalui DPMPTSP untuk memperbanyak jumlah UMK yang memiliki legalitas. Saat ini menurutnya baru sekitar 10 ribu UMK di Kota Sukabumi yang memiliki NIB dari total jumlah pelaku usaha yang diperkirakan mencapai lebih dari 35 ribu.

“Kota Sukabumi memiliki sekitar 35 ribu pelaku usaha mikro dan kecil, sekarang baru 10 ribuan yang memiliki NIB, jadi masih ada PR walaupun setiap hari kita targetkan 100 – 150 pelaku usaha memiliki NIB.” Jelasnya

Ia pun menerangkan bahwa NIB merupakan perizinan yang harus dimiliki oleh UMK karena dengan kepemilikan NIB, para pelaku usaha bisa memproses berbagai perizinan lainnya seperti sertifikat halal dan Hak Kekayaan Intelektual.

“Ini tantangan sebetulnya bagi pelaku usaha karena setiap perizinan seperti HAKI, BPOM, Sertifikat Halal diawali dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Jadi penguatan dukungan pemerintah salah satunya adalah pelaku usaha harus memiliki NIB baru difasilitasi P – IRT, Sertifikat halal dan lainnya. Salah satu permasalahan UMK adalah legalitas, baru nanti ke pemasaran, pembiayaan dan dukungan SDM.” Ujarnya

Gebyar Pelayanan Terpadu UMK Kota Sukabumi dalam pelaksanaannya dimeriahkan pula dengan Gelar Pangan Muraph yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, serta didukung oleh Bank BJB ketenagakerjaan ( humaskotasmi/ edy ).

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *