DPRD Maluku Lakukan Kunjungan Kerja Pada Sekolah di Kota Ambon

lensaperistiwa.com – Ambon

Komisi IV DPRD Maluku lakukan kunjungan kerja ke beberapa sekolah di kota Ambon seperti, SMA Siwalima di Waiheru Kecamatan Teluk Kota Ambon Rabu, 04 Oktober 2023.

Dalam kunjungan itu, Komisi IV bertemu dengan tujuh siswa kelas XII yang diduga lakukan bulying terhadap siswa kelas XI yang berujung pada laporan orang tua ke polisi. Saat bertemu Komisi IV, para siswa mengaku jika yang di lakukan adalah keselahan hal itu diketahui para dewan guru.

Kami, ditugaskan oleh guru agama untuk monitor adik kelas yang tidak Sholat Jumat, dan adik kelas itu ternyata sudah sering tidak sholat. Kami, panggil baik-baik tapi dia tetap bersikeras tidak mau sholat. Saya tidak memukulnya, tapi karena jengkel saya hanya menjitaknya, kata salah satu dari tujuh siswa itu.

Mendengar penjelasan siswa tersebut, Ketua Komisi IV, Sam Atapary terkejut.

“Jika kalian berganti posisi, apakah kamu bisa menerima jika kamu dipukul?” katanya terkejut.

Menurut Sam, penjelasan siswa tersebut menggambarkan jika kekerasan yang dilakukan merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh para murid.

Siswa ini melihat kekerasan dilakukan oleh kakak kelas mereka dan meniru perlakuan ini. Dan ini harus dihentikan. Mulai saat ini tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun. Kalau ada pelanggaran dilakukan teman atau adik kelas, harus dilaporkan ke guru, bukan kalian langsung bertindak kasar kepada adik kelas , ketus Atapary.

Sementara itu, saat bertemu pengurus OSIS, Atapary menjelaskan jika Pemda Maluku sangat terpukul lantaran perlakuan tersebut viral di media sosial.

“Dan ini bukan yang pertama, sudah berulang, dan ini hal negatif. Kondisi ini jadi dasar kami berkunjung,” jelasnya.

Dalam penilaiannya, pihak yang harus disalahkan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku. Untuk itu, pihaknya akan lakukan pertemuan dengan Disdikbud Maluku guna membahas hal ini.

Dikatakan, kekerasan di SMA Siwalima sudah akut, harus ada upaya peningkatan kualitas pendidikan dan memutuskan mata rantai kekerasan dan ringan tangan.

“Contoh, saat olahraga siswa lakukan sit up dan dilakukan dengan enjoy beda dengan sit up yang dilakukan akibat bulying dari kakak kelas karena akan menciptakan karater turun menurun perlakuan kekerasan,” jelasnya.

Atapary juga menjelaskan, kenapa SMA Siwalima jadi sorotan pada ada kesalahan kecil.

“Sekolah ini jadi sorotan karena lembaga pendidikan ini milik Pemda Maluku, memperoleh subsidi untuk makan dan biaya lainnya termasuk asrama selain dana BOS,” jelasnya.

Selain itu, siswa yang bisa bersekolah di sini diseleksi dari semua lulusan SMP kabupaten dan kota.

“Mereka yang diterima pastinya memiliki intelektual lebih, makanya begitu ada gerakan kekerasan sedikit langsung jadi sorotan,” jelasnya.

Terjadinya kekerasan di SMA Siwalima kata Atapary lantaran ada sistem yang salah.
“Siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem ini pastinya Disdikbud Maluku. Ibu kadis harus turun berdialog, mendeteksi dan sebagai penanggung jawab harus membangun satu sistem yang harus diikuti sekolah ini,” tegasnya.

Selama ini lanjut Atapary, manajemen ini tidak jalan, kenapa kejadian kekerasan terus berulang padahal Kadis sudah menyatakan tidak akan terjadi lagi, tetapi masih saja terjadi.

“Seharusnya yang perlu disalahkan dinas pendidikan karena tidak membangun satu sistem yang baik. Padahal mengatur hal ini tidak butuh anggaran, hanya membangun karakter orang tanggung jawab, orang tua, guru, siswa dan ini termasuk bagian dari sistem pembelajaran yang ada di sini. Bagaimana sains kebijakan dilakukan dengan sistem secara terpadu sehingga hal-hal yang sering terjadi bisa di antisipasi secara dini,” ungkapnya.