Fraksi Partai Golkar Menolak LPJ Pemrov Maluku 2022
Lensaperistiwa.com – Ambon
Penolakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) 2022 oleh fraksi partai Golkar yang di bacakan oleh Anos Yermias pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akir fraksi-fraksi terhadap ramperda tentang laporan pertanggungjawaban LPJ pelaksanaan APBD Provinsi Maluku tahun 2022.
Yermias menyampaikan “fraksi parti Golkar merupakan parti yang telah berkiprah pada kabupaten/kota di Maluku tentu ini telah mendorong partai Golkar Maluku untuk terus memberikan kontribusi besar bagi seluruh masyarakat Maluku.” 03 Agustus 2023.
Lewat progaram-progaram yang telah di paparkan oleh Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno atas capaian capaian yang unggul selama ini. Namun, seiring dengan komitmen partai Golkar sejak awal pemerintahan Gubernur Maluku priode 2019/2024 fraksi partai Golkar telah menjalankan perang penting lewat gagasan dan fungsi yang bertujuan untuk kemajuan daerah ini, ketus Yermias.
Fraksi partai Golkar telah menjunjung tinggi kerja juang Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur. Dalam kerangka struktur pemerintahan, fraksi partai Golkar telah menilai pentingnya tranparnsi pelaoran LPJ keuangan daerah Maluku untuk mengetahui kinerja pemerintahan.
Senada dengan itu fraksi partai Golkar menyoroti pelaporan keuangan pemerintah daerah Maluku tahun 2022 yang memiliki dampak signifikan untuk kemajuan masyarakat Provinsi Maluku.
-Selama masa kepemimpinan Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno telah terjadi penurunan investasi pendapatan daerah lewat respontabilitas yang di dapat sangat menurun.
– Ketergantungan lewat sektor tertentu seperti pajak derah pada pendapatan transfer lewat pemerintah pusat sangat terbatas.
– Tingkat penurunan pada pajak daerah dan reproduksi menurun.
– Aspek belanja daerah, penjelasan pembangunan infrastruktur dan tata ruang mengalami penurunan yang sangat signifikan.
-Dampak pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan belum terteh secara baik.
– pendapatan dereh lebih rendah daripada utang daerah.
-Persoalan transfer sangat rendah ke pemerintah pusat (Pempus).
Perencanaan pembinaan ibu kota Provinsi Maluku di pulau Seram gagal. Dengan kegagalan ini menyebabkan penyempitan keleluasaan belanja daerah untuk program dan kegiatan akibat beban hutang, sebesar 700 milyar yang banyak menimbulkan persoalan pasca melakukan pendandatangan MoU dengan pihak ketiga karena tanpa melalui koordinasi dengan DPRD.
“Atas alasan dan kondisi riel yang terjadi kekinian, Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku meyakini, bahwa sejumlah persoalan dan kegagalan tersebut dipastikan memiliki dampak kedepan terhadap pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.”
Kedepan kita jangan lagi membiarkan terjadinya penurunan pendapatan, tidak lagi terjadi inefisiensi belanja, harus mengelola defisit fiskal dengan bijaksana, dan mampu mendiversifikasi sumber pendapatan kita. Jangan lagi melakukan tindakan dan kebijakan pemerintahan diluar tata aturan Perundang-undangan. Semua ini harus dijalankan dengan komitmen yang kuat demi stabilitas pemerintahan, ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan di Provinsi Maluku, ujar Yermias.
Fraksi partai Golkar dengan tegas menolak LPJ Pemrov Maluku tahun anggaran 2022, tutup Yermias.(*)