Breking News

PLT WALIKOTA BEKASI, ADA ATURAN ADMINISTRASI NEGARA YANG HARUS KITA IKUTI

lensaperistiwa.com – Kota Bekasi

Plt walikota Bekasi Dr.Tri Adhianto memberikan waktu press conference terkait pemberitaan yang beredar bahwa plt wali kota Bekasi melakukan pembatalan acara olah raga bersama yang akan diadakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sabtu 29 Juli 2023 yang akan dihadiri oleh capres Anis Baswedan di Stadion Patriot Chandrabaga kota Bekasi.

Untuk menjawab pertanyaan dari awak media terkait polemik itu, dalam keterangannya Senin 31 Juli 2023 yang didampingi Sekda dan Kadispora Zarkasih, Plt Walikota Bekasi menjelaskan,  “Setelah adanya permohonan yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), itu kemudian dibahas ditingkat dinas olah raga dan kemudian setelah dilakukan berjenjang kemudian dikeluarkanlah ijin (Rabu 26/7/2023)
Karena disana juga ada berupa  berita acara terkait dengan hak dan kewajiban apa-apa yang boleh apa yang tidak”.

Tetapi kemudian hari Kamis ada undangan yang kemudian dilakukan di Polres yang dihadiri oleh Metkom PSSI disanalah diberitahu ada ketentuan terkait dengan pertandingan liga.
Metkom mengatakan bahwa selama 1x 48 jam tidak diperbolehkan adanya kegiatan selain pertandingan sepak bola.
Oleh karena itu itulah kondisi yang ada, saya kira ini yang perlu kita luruskan bahwa sepanjang ketentuan yang ada, sepanjang kewewenangan itu ada dipemerintah kota Bekasi itu kita berikan.

Tetapi kewewenangan itu pada saat stadion sudah disewakan dan itu dipergunakan sesuai yang direncanakan untuk sepak bola itulah kemudian ternyata kita harus menghormati ada aturan yang kemudian lebih tinggi dari apa yang menjadi kewewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dan pada saat itu juga Plt meminta maaf dan mengakui kelemahan dari bawahannya khusuanya Dinas Pemuda dan Olahraga yang menjadi evaluasi kedalam terkait ketidak tahuan statuta PSSI yang tertera di pasal 17 ayat 2.

Jadi pada intinya plt menegaskan bahwa itu tidak ada penghambatan.
Tetapi kami pemerintah kota Bekasi memandang dari sisi administrasi negara,  ya itulah realitanya, administrasi negara harus kita ikuti aturan yang ada bahwa ada kewewenangan pemerintah daerah, dimana ada kewewenangan diluar pemerintah kota Bekasi.

Menjawab pertanyaan awak media terkait adanya rencana PKS untuk membawa masalah ini ke jalur hukum,  Plt mengatakan “Ya kalau saya, kita pemerintah kota ini menaungi seluruh masyarakat  pasti ada yang puas dan tidak puas saya kira itu menjadi hak warga negara yang kemudian melakukan upaya-upaya hukum dan lain sebagainya dan bagaimana juga kita harus menghormati hukum yang ada karena itu kita tinggal lihat saja apakah kemudian ada  hal-hal yang kemudian  dilanggar oleh pemerintah daerah,  karena ini bukan pribadinya Plt  walikota, ini adalah pemerintah daerah yang itu tadi, ada aturan hukum administrasi tata kelola pemerintahan”, paparnya.

Dan kalau kita ingat tahun sebelumnya Plt juga menjelaskan PKS juga menggunakan stadion dan diberikan ijin oleh pemerintah kota Bekasi. ( Bejes)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *