Breking News

Kejati Maluku Gandeng Kerja Sama Dengan, Forum Keluarga Buton Maluku

lensaperiatiwa.com – Ambon

Dalam rangka merespon problematika di kalangan masyarakat untuk
di lakukanya Penegakan Hukum yang terjadi dikalangan sosial masyarakat maka, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku hadir dalam melakukan Program Jaksa Menjawab.

Hal tersebut telah di lakukan mitra kerja sama antara Pemerintah daerah maupun Pemerintah Kecamatan.

Kejakaksan Tinggi (Kejati) Maluku telah mlekukan kerjasama antara Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon Baguala serta organisasi masyarakat Forum Keluarga Buton Maluku (FKBM), yang di selenggarakan pada aula kantor Desa Waiheru kota Ambon Kamis, (22/06/2023).

Pada kegiatan pelaksanaan Program baru Kejaksaan Republik Indonesia ini, dihadiri oleh Tim Narasumber antaralain Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Wahyudi Kareba, S.Sos.,S.H, Kasi C Bidang Intelijen Kejati Maluku Aizit P. Latuconsina, S.H.,M.H dan Kasi E Bidang Intelijen Kejati Maluku Hasan Tahir, S.H.,M.H serta dihadiri pula oleh Sekretaris Camat Teluk Ambon Baguala, Arthur Solsolay, Kades Waiheru Usman Ely, Kades Nania, La Ana dan Ketua Umum FKBM, Sarifudin serta Badan Pengurus FKBM serta unsur perangkat Desa (Pendes) juga undangan lainnya.

Forum Keluarga Buton Maluku (FKBM) sebagai Ormas yang menggandeng serta bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan berbagai aturan yang telah di gagas bersama, serta berdiskusi membahas seputar persoalan hukum yang saat tini marak terjadi seperti,
indakan arogan yang melanggarar hukum undang-undang.

Kasi Penkum Kejati Maluku Wahyudi Kareba mewakili Pimpinan, mengatakan banyak terima kasih kepada ormas FKBM yang telah peduli akan pentingnya hukum untuk dikenali kepada seluruh masyarakat lewat kerja sama yang di lakukan ini.

“Rasa terima kasih pula kepada jajaran Pemerintah Kecamatan Teluk Ambon Baguala yang sudah membantu memfasilitasi kegiatan dimaksud”.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Masyarakat sangat antusias mengetahui tentang Penerapan hukum yang kerap disepelekan oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya selain itu, masyarakat juga meminta agar Kejati Maluku dapat menjadikan Desa Waiheru dan Desa Nania di jadikan sebagai.

Desa Binaan, juga sesering mungkin dapat memberikan pencerahan hukum bagi masyarakat setempat ujar, Kareba.

Pelaksanaan Program Jaksa Menjawab telah berjalan lancar dengan tetap mengutamakan Protokol Kesehatan Penanganan dan Pencegahan Covid-19.*

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *