Breking News

Aksi Mahasiswa Ampera Demo Kejati Maluku Segera Periksa Plh Setda Bursel

lensaperistiwa.com – Ambon

Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) Maluku, melakukan aksi demostrasi didepan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Jl. Sultan Hairun, Kamis (25/05/2023).

Aksi tersebut dengan tujuan mendesak Kejati Maluku agar segera melakukan dan kemudian menetapkan tersangka Plh Setda kabupaten Buru Selatan (Bursel) Umar Mahulete sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa (Simdes). Di Kabupaten Buru Selatan.

Dalam aksi tersebut Ampera berharap agar masalah diselesaikan dengan jalur Hukum.

“Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) Maluku, meminta agar masalah ini betul-betul diselesaikan dengan jalur Hukum.” teriak Adri salah satu kordinator aksi.

Di katakanya, masalah ini ketika tidak digubris maka Kejati Maluku telah cacat hukum dalam mengadili kasus dugaan korupsi Aplikasi Simdes yang di tanda tanggani oleh CV. Ziva Pazia.

Ardis berharap, Kejati Maluku mampu menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya.

Selaku pimpin Kordinator Lapangan (Korlap) Ardis L, saat melakukan aksi di depan kantor Kejati Maluku itu juga disertai beberapa bukti kasus korupsi Aplikasi Simdes.id yang dilakukan oleh Plh Setda Burse yang tertara di dalam poin tuntutannya.

“Pada Tahun 2019 Aplikasi Simdes.id dikerjakan oleh CV. Ziva Piazia tidak sesuai dengan kondisi sikon di lapangan dan ternyata ada penyelewengan anggaran.” ungkap Ardis

Lanjutnya, Sesuai dengan nota dari pihak CV.Zivia Pazia setiap desa menyetor harga aplikasi sebesar Rp 30.000.000 dan mematok harga aplikasi tersebut sebesar 17.500.000 dan beberapa peyediaan komputer/Leptop sebesar 10.000.000 dan Bimtek 2.500.000,

“Dari penyetoran sebesar Rp 30.000.000 perdesa dikenai pajak PPN 10% Sebesar 2.727.272 dan PPH sebesar Rp 409.090, Anggaran tersebut disembunyikan oleh Mantan Kadis PMD yang menjabat sebagai Plt Setda Buru Selatan yang menguras kerugian Daerah itu” ketus Adri.

Lanjutnya, dari aplikasi Simdes.id tidak jelas dan anggaran itu disembunyikan bahkan masuk pada kantong pribadi dan masalah ini pada tahun 2019.

Anggaran untuk penyetoran itu dalam pembelanjaan Komputer/Leptop tidak ada dan alat-alat tersebut rusak dan tidak digunakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) memaksakan seluruh kepala Desa untuk menyetor uang sebesar 30 juta yang bersumber dari dana Desa (DD) & Alokasi Dana Desa (ADD).”

Maka dari itu, Ampera Maluku berharap, Kejati Maluku serius dalam menengani masalah ini kemudian segera menetapkan Umar Mahulette sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Di waktu yang sama Kasi Penkun dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba, mengatakan.

Rasa terima kasih kepada para peserta aksi, yang mana telah memberikan aspirasi nanti, kami Tim Penyidik Kejati Maluku yang bekerja bekerja ujar Kareba .

Jika ada dukungan tambahan data yang ingin disampaikan maka Kejati Maluku memberikan rasa terimah kasih kepada pihak- pihak yang telah membatu dalam apdet data kasus ini.

Kareba mengatakan “Kejaksaan tidak akan terintervensi oleh kepentingan apapun dan tidak akan main-main sampai perkara ini rampung dan dilimpahkan ke Pengadilan,” ujar Kareba.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *