Breking News

Demo Tolak RUU Omnibus Law Ratusan Tenaga Kesahatatan Datangi DPRD Maluku

lensaperistiwa.com – Ambon

Ratusan tenaga kesehatan melakukan aksi demontrasi digedung DPRD kota Ambon hingga berlanjut ke DPRD Provinsi Maluku. Orasi itu mereka menyampaikan penolakan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan.

Masa aksi yang berfokus pada Nakes pusat sampe daerah itu, tiba di gedung DPRD pukul 10.00 WIT dengan membawa pamplet bertuliskan penolakan RUU Kesehatan (Omnibus Law) Senin, (08/05/2023).

Dalam orasi itu, Ketua IDI Maluku, Saleh Tualeka mengatakan RUU Omnibus Law Kesehatan menimbulkan polemik bagi keberlangsungan profess kedokteran di Indonesia termasuk di Maluku. Berbagai manuver yang di rancang RUU dapat memicu profesi Kedokteran dan seluru Nakes ikut teranacam.

Hal tersebut memicu upaya mengdisintegrasikan profesi kedokteran dan Nakes itu juga teranacam atas rancangan RUU Omnibus Lauw hal tersebut dimana, berbagai diskriminasi dan upaya kriminalisasi dokter di masa depan, menjadikan area perang terbuka sudah di depan mata.
“Potensi kriminalisasi dokter dapat terjadi karena tidak adanya hak imunitas pada profesi dokter yang berhubungan dengan tingginya tuntutan pidana dan perdata di masa depan,” ketus Tualeka.

RUU Kesehatan telah menghapus beberapa pasal terkait hak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berpotensi melemahkan posisi dokter dan tenaga kesehatan.

Regulasi dan gejolak itu, dapat menimbulkan defensif medicine artinya dokter akan mempertahankan dirinya dengan berbagai sumber daya pemeriksaan, sehingga timbul pembiayaan kesehatan yang tinggi dan akan dibebankan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, tenaga kesehatan merekomendasikan, Pertama, perlunya perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Kedua, perlunya penguatan Organisasi Profesi Tunggal.

Ketiga, RUU Kesehatan Omnibus Law terindikasi/berisiko terjadinya kapitalisasi di sektor kesehatan, maka Pemerintah dirasa perlu untuk tetap menerapkan prinsip yang kuat dalam mengutamakan pelayanan, kepentingan dan kebutuhan pasien serta mengayomi dan melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Asis Sangkala mengatakan DPRD akan mengawal semua tuntutan yang disampaikan tenaga kesehatan berkaitan dengan pembahasan RUU Kesehatan.

“DPRD secara kelembagaan akan menindaklanjuti semua tuntutan ke DPR RI, Presiden, Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM untuk dipertimbangkan,” ungkapnya

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *