lensaperistiwa.com – Tanggamus
Kinerja KPU kabupaten Tanggamus menjadi sorotan berbagai pihak mulai dari penjaringan seleksi dan penempatan anggota dari PPK, PPS dan KPPS terkesan tergesa-gesa dan kurangnya koordinasi dengan instansi lain.
Diketahui banyak dugaan kecurangan dalam praktiknya dan terkesan kocok bekam, hal ini banyak disampaikan para peserta seleksi yang merasa di dzolimi oleh pihak KPU. Selain itu keluarnya surat edaran bupati Tanggamus yang menyatakan larangan bagi ASN khususnya guru untuk menjadi panitia pemilu setelah KPU melantik panitia pemilu.
Menanggapi hal tersebut DPD Pekat IB Tanggamus mengajukan audensi ke KPU untuk mendapat informasi yang valid dari KPU kabupaten Tanggamus.
Ketua DPD Pekat IB Tanggamus angkat bicara tentang transparansi publik terhadap penempatan anggota dari PPK PPS dan KPPS
“apabila memang benar adanya dugaan main mata dan adanya KKN dalam proses seleksi penerimaan para panitia itu atau semua itu hanya sebagai formalitas saja, bukan rahasia umum lagi dilapangan banyak ditemukan kejanggalan dalam penetapan PPK, PPS dan ASN (guru) yang di loloskan dalam seleksi tersebut. Kami DPD Pekat IB berharap kepada aparat penegak hukum (APH) agar sama-sama memantau segala bentuk kekeliruan yg terjadi dalam penyeleksian PPK PPS dan KPPS di KPU Tanggamus,” ujar Herwinsyah (ketua ormas DPD Pekat IB Tanggamus)
Sampai berita ini di turunkan ketua KPU kabupaten Tanggamus belum dapat di konfirmasi,(Amrizal)
