Respon Pemberitaan, Kapolsek Cilengsi Bantah Tolak Pengaduan MAPHP

Lensaperistiwa.com – Bekasi

Respon pemberitaan lensaperistiwa.com  Kapolsek Cilengsi, Kompol Andry Fran Ferdyawan bantah anggotanya menolak laporan Ketum MAPHP, pasalnya malam itu juga anggotanya telah diterjunkan kelokasi TKP untuk membebaskan korban maka atas pemberitaan tersebut Ia menyatakan keberatan.

“Tidak benar kami menolak laporan penyanderaan tersebut sebab pada malam itu kami langsung menerjunkan anggota yang dipimpin oleh Panwas, dan pada saat itu penyidik telah menganjurkan agar korban membuat laporan, bisa juga pengacaranya yang ditandai dengan Surat Kuasa dan Kartu Pengacara sebab LSM dan Lembaga Sosial tidak dapat membuat laporan pengaduan meskipun diberikan surat kuasa. Jadi tidak benar jika dikatankan kami menolak laporan penyanderaan tersebut” ujar Andry.

Sebagaimana ditayangkan di media ini Kamis (10/11/2022) kemarin dengan judul “Merasa Diancam dan Diintimidasi serta Pengaduannya Ditolak, Dugaan Penyaderaan Pengemudi PT MKA Berujung ke Propam Mabes Polri” diberitakan bahwa Ketum dan Wasekjen MAPHP membuat laporan pengaduan ke Propam karena selain pengaduannya ditolak (tidak diberikan STTL-red), sejak tiba di ruangan penyidik dan dilokasi penyanderaan para penyidik tidak menunjukkan keramahan diantanya tidak bersedia untuk menyebutkan nama dan pangkatnya namun berulangkali mempertanyakan nama anggota MAPHP dan awak media yang datang melapor.

Demikian juga saat di TKP penyidik terkesan mengancam dan mengintimidasi dengan kata – kata serta dengan melakukan pemotretan terhadap kendaraan beserta anggota MAPHP dan awak media juga melarang awak media memasuki lokasi TKP.

Tindakan intimidasi dan pengancaman tersebut berlanjut hingga Minggu (30/10/2022) dengan mendatangi rumah dan Kantor DPP MAPHP.

Alasan lainnya yang disampaikan Ketum MAPHP kepada awak media adalah meski laporan pengaduan pada tanggal 28 Oktober 2022 malam tersebut telah ditolak dan pada tanggal 4 Novermber 2022 Laporan Pengaduan tentang penyandraan tersebut di sampaikan kepada Kapolres Kabupaten Bogor melalui surat bernomor : 252.B.11/DPP-MAPHP/Lap-Adu/XI/2022, dan tembusannya disampaikan kepada Kapolsek melalui Whatsapp dan diantar langsung ke Polsek Cilengsi, namun pada tanggal 4 November 2022 penyidik Polsek Cilengsi  mengirimkan surat Permintaan Keterangan Klarifikasi kepada Sanukri selaku Korban Penyekapan. Hal tersebut dipandangnya merupakan Tindakan tidak konsisten.

Menanggapi keberatan tersebut Ketum MAPHP John W Siajabat menyatakan, saya sudah berupaya menjelaskan kepada Kapolsek melalui selulernya saat beliau menyampaikan keberatan dan saya telah jelaskan sebagaimana yang diberitakan di media masa bahwa kami tidak menampik apa yang telah dilakukan petugas dari Polsek Cilengsi, namun yang kami nyatakan ditolak adalah pembuatan Laporan Polisi (LP-red) .

“Dalam hal ini terjadi perbedaan penafsiran tentang pasal 108 KUHAP yang menyatakan ““Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;”  

Jadi menurut saya tidak harus korban yang melapor, sedangkan penyidik berpendapat yang melapor harus korban dan atau pengacaranya.

Ketika kami jelaskan bahwa surat kuasa dapat dibuat malam itu, tapi menurut penyidik, LSM dan Lembaga Sosial lainnya tidak memiliki Legal Standing  (kedudukan hukum-red) untuk membuat Laporan Pengaduan.

Berita terkait lainnya :

PT. MKA Diduga Sandera Pengemudi 12 Hari Diberi Makan 6 Kali

MAPHP : Penyanderaan Pengemudi di PT MKA Merupakan Kejahatan Korporasi Dengan Acaman Delapan Tahun Penjara

Dugaan Penyanderaan Pengemudi PT MKA Berujung ke Propam Mabes Polri

Dijelaskan John, selain mengacu kepada Pasal 108 KUHAP, permintaan akan STTL juga berpedoman Ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI  Nomor 6 tahun 2019 Tentang  Penyidikan tindak pidana  pasal 1 ayat (13) “Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan, ayat (14) Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, dan ayat (15) Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.

“Jadi menurut pandangan saya, penerbitan Sprin Lidik No : 14/X/2022/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2022 dengan rujukan Laporan Informasi Nomor : R/14/X/2022/JBR/Res Bogor/Sek Cilsi, tanggal 28 Oktober 2022, adalah tidak tepat karena faktanya saat kami melapor sedang terjadi dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang sebagaimana diatur dalam pasal 333 KUHPidana dan hal tersebut telah terjadi tindqak pidana perampasan kemerdekaan orang di wilayah hukum Polsek Cilengsi selama 12 hari dan korban bernama Sanukri tengah sekarat karena kurang makan.

Selain itu jikalau pun korban tidak berani membuat laporan pengaduan dan menurut penyidik kami tidak memilki Legal Standing  untuk membuat laporan pengaduan, dengan kewenangan yang berikan undang – undang, penyidik dapat lansung memeriksa korban dan saksi – saksi yang berada di TKP termasuk para petugas keamanan yang bertugas menjaga korban malam itu.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang menyatakan “Dalam keadaan tertentu atau sangat mendesak termasuk kejadian tertangkap tangan sehingga dibutuhkan kecepatan kegiatan penyelidikan, petugas dapat melakukan penyelidikan secara langsung, dengan meminta persetujuan atasannya secara lisan, atau dengan segera melaporkan kepada atasannya sesaat setelah melaksanakan tindakan penyelidikan. Jadi langsung di BAP saja la ngak perlu nunggu besok atau lusa sebab dialpor atau pun tidak, tindak pidana penyanderaan bukan delik aduan jadi harus diproses secara hukum” tegas John.

Menutup tanggapannya, John berharap Kapolsek Cilengsi lebih mendalami permasalahan yang terjadi malam tanggal 28 Oktober 2022 lalu di Polsek Cilengsi yang dipimpinnya sebab pada malam tersebut penyidik juga menolak laporan pengaduan dari seorang ibu bernama Hartati yang menjadi korban  trafficking  (perdagangan manusia) karena anaknya bernama Lidia malam itu sedang menangis di Pelabuhan Tanjung Periuk karena akan dibawa ke Pulau Batam menuju Malaysia tanpa mengguanakan Paspor ole agen penyalur tenaga kerja illegal.

Meski sang ibu menangis memohon bantuan, petugas piket Polsek Cilengsi malam itu tidak bersedia menerima laporan pengaduannya melainkan menyarakan sang ibu tersebut untuk melapor ke RT dan RW setempat.

“Beruntung anak tersebut masih bisa diselamatkan oleh anggota Marinir yang kami hubungi di Pelabuhan Tanjung Periuk sehingga dapat pulang dengan selamat berkumpul Kembali dengan keluarganya. Kejadian tersebut sempat menjadi buah bibir di lingkungan tempat tinggal ibu Hartati yang menyatakan ‘Lapornya ke Polisi kok yang ngantar pulang Marinir sama wartawan’”, pungkas John.        

 

369 views

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *