lensaperistiwa.com – JAKARTA
Topik mengenai digitalisasi dan tata kelola data yang kerap diusung Indonesia dalam forum Internasional kini menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), lembaga PBB yang membidangi sektor perdagangan.
Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengapresiasi inisiatif untuk membahas ide untuk pembangunan ekonomi sosial ini dan mengajak dunia untuk menumbuhkan kesadaran global terkait tata kelola data global.
“Kami berharap pembahasan ini dapat membawa dampak positif seperti perdagangan internasional yang pesat dan pertumbuhan ekonomi sosial,” ujar Menkominfo Johnny G Plate dalam sesi High Level Dialogue: Towards Digital and Data Governance for All UNCTAD e-Commerce Week secara virtual pada Senin (25/4/2022).
Forum ini turut dihadiri UNCTAD Secretary-General, Rebeca Grynspan; 76th Session of the United Nations General Assembly President, H.E. Abdulla Shahid; Barbados Prime Minister, H.E. Mia Amor Mottley; African Union (AU) Commissioner for Infrastructure and Energy, H.E. Amani Mohamed Naguib Abouzeid; Author, World Wide Waste & Consultant, Customer Carewords, Gerry McGovern; Google Vice President and Chief Internet Evangelist, Vintont Cerf; CEO Proton AG, Andy Yen; CEO Rogrand, Xiaofei Yao; serta BBC Senior Broadcast Journalist, Peter Okwoche.
Diakui Menteri Johnny, kemajuan dan implementasi transformasi digital di seluruh dunia masih mengalami sejumlah tantangan sehingga masih terjadi banyak kesenjangan.
Kondisi ini dinilai memprihatinkan karena transformasi digital memiliki banyak dampak positif, khususnya mempercepat pertumbuhan di banyak sektor.
“Hal (kesenjangan) ini dapat memberikan dampak berupa pemerataan akses konektivitas, lamanya konsensus global tentang regulasi data, serta sumber keterampilan digital dan literasi digital yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab, dan produktif,” jelasnya.
Pembahasan mengenai konektivitas jaringan fisik dan interkonektivitas sosial, serta keamanan digital menurutnya perlu menjadi perhatian Bersama.
Tujuannya untuk menemukan pendekatan tata kelola inovatif guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta mengurangi risiko fragmentasi lebih lanjut akibat teknologi internet.
“Dengan membahas berbagai pandangan pada pertemuan ini, Indonesia berharap para anggota dapat berdiskusi lebih lanjut dan dapat mengidentifikasi bidang-bidang baru yang dapat disepakati oleh negara-negara tersebut,” katanya.
Dalam hal ini mitra akademik global (global knowledge partners), termasuk UNCTAD, diajak untuk mengembangkan kerangka kerja komprehensif yang memfasilitasi dialog multistakeholders, termasuk tentang tata kelola data global.
Indonesia juga dipastikan telah berkomitmen secara konstruktif untuk berkontribusi dalam pembahasan arus data lintas batas (data free-flow with trust dan cross-border data flow) sebagai katalisator dalam berbagai pertemuan organisasi internasional.
“Dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, terutama dalam pertemuan Digital Economy Working Group dan Digital Economy Minister Meeting, pembahasan itu akan didorong lebih intensif. Saya berharap diskusi pada hari ini dapat bermanfaat dan memperkaya pembahasan,”
