lensaperistiwa.com － Indramayu
Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2022, yang diterima oleh para siswa-siwi di SMPN I Lelea Kab, Indramayu menuai sorotan.
Pasalnya, dalam Bantuan PIP tercium aroma terjadinya kesewenang wenangan, lantaran adanya penyunatan dana yang dilakukan oknum Kepala Sekolah.
Bantuan yang mestinya diterima 750 Ribu ke siswa, ternyata hanya diterima 600 Ribu.
Gilanya lagi, uang bantuan PIP yang sudah disunat terpaksa dipotong langsung untuk kegiatan Study Tour pada sekolah tersebut.
Sedangkan Bantuan PIP yang diterima para siswa – siswi, sejatinya dimanfaatkan untuk mambantu biaya personal pendidikan peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetisi, bukan untuk biaya study tour.
Ini jelas membuktikan adanya KKN dan terjadinya kongkalikong bantuan Program Indonesia Pintar di salah satu sekolah tersebut.
Informasi yang diterima media ini terungkap, selain disunat dan dipotong langsung untuk kegiatan study tour.
para siswa yang menerima bantuan PIP juga, akui ada potongan fee untuk pihak sekolah sekedar Rp 50 ribu.
Salah satu orang tua siswa kelas 8 berinisial K yang tak kuasa atas kebijakan yang diberlakukan oleh pihak sekolah mengungkapkan, bahwa bantuan itu senilai Rp 600 ribu rupiah, diberikan dengan cara dikoordinir oleh pihak sekolah melalui metode pengambilan secara langsung ke sekolah dan diminta seiklasnya oleh pihak sekolah penerima bantuan program tersebut, “Karena saya merasa nggak enak pada guru atau pihak sekolah maka saya terpaksa memberi Rp 50 ribu” ujar K.
Kepala SMPN 1 Lelea, Komara Subekti ketika diminta keterangan oleh awak media seperti membuka aib sendiri tentang bantuan tersebut.
Dijelaskannya, bantuan tersebut sebuah program Indonesia Pintar yang dikawal oleh aspirasi dari salah anggota wakil rakyat (legislatif) yang telah digagas sejak tahun lalu.
“Itu bantuan dari program aspirasi anggota dewan, tapi saya belum bisa nyebutin dari partai apanya,” kata dia, Kamis (31/03/2022) diruangan kerjanya.
Komara mengungkapkan, terdapat sosok atas nama ” Drn” pengawal program tersebut dengan mencairkan dana bantuan kurang lebih kepada 300 dari total 861 siswa.
“Mereka menerima dana secara bervariasi. Untuk siswa kelas 7 sebesar Rp350 ribu, sedangkan siswa kelas 8 dan 9 menerima bantuan senilai Rp750.000. Angka itu, bervariasi untuk kelas 7 karena siswa baru maka hanya dapat bantuan segitu,” jelas Komara .
Bahkan, Komara pun mengakui bahwa para siswa yang menerima bantuan tersebut diminta untuk membayar biaya study tour sebesar 750.000. untuk kekurangannya, diambil dari tabungan.
Perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh Kepala SMPN 1 Lelea yang sunat bantuan Program Indonesia Pintar Untuk peserta didik menuai kecaman keras dari Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) .
Wakadiv Saber Pungli KANNI Kabupaten Indramayu, Junedi mengaku prihatin dengan adanya pemotongan bantuan PIP. Pihaknya mengecam dan mengaku jengkel karena ini sudah masuk tindakan Pungli. “Kami prihatin karena orang tua atau wali murid yang terkena dampak pendemi covid ditambah berat penyamaran banruan PIP, dan semestinya pihak sekolah memiliki hati nurani bukan melakukan penyunatan bantuan itu,”kritik Junedi
Semestinya, tambah Junedi, bantuan itu diberikan secara utuh, tanpa ada alasan apapun. Apalagi setelah saya kroscek, alasannya pemotongan karena banyak anak yang nunggak. itu sangatlah tidak logis, karena masalah biaya itu sudah dianggarkan dari bantuan operasional sekolah,” ujar Junedi, Minggu (03/04/2022) dikantornya.
Ditambahkan, kepala sekolah diduga berbohong kepada awak media tentang pencairan program itu yang menyebut dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
” Terkecuali, sekolah itu tidak pernah menerima program tersebut baru dewan memperjuangkan, kalau mengatakan bahwa itu adalah dana aspirasi bukan dari pemerintah maka, sangatlah fatal. Karena, yang berhak atas pencairan itu adalah eksekutif bukan legislatif,” jelasnya
“Agar semuanya tahu, program itu diberikan secara serentak pada bulan Maret lalu, baik itu dari Kementrian Pendidikan (SD,SMP , SMA/SMK) maupun Kementrian Agama untuk Madrasah ,” imbuhnya.(Bd /Tim)
