lensaperistiwa.com – jakarta
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong pembangunan bidang LHK untuk mempercepat pertumbuhan dan transformasi wilayah Papua.
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua, Edward Sembiring, menjelaskan sebelum melakukan pembangunan LHK di Papua, KLHK melakukan rapat koordinasi untuk menginternalisasi program itu dalam Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP).
“Rapat itu juga bertujuan agar data dan informasi perencanaan pembangunan LHK dapat terintegrasi dengan baik untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan tranformasi Pembangunan di wilayah Ekoregion Papua,” kata Edward dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik terkait Rapat Koordinasi dalam rangka inventarisasi dan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan LHK, di Ekoregion Papua pada Jumat (11/3/2022).
Rapat itu, melibatkan Pemda Provinsi Papua cq. Bappeda, Dinas LH dan Pertanahan, Dinas Kehutanan; Pemda Provinsi Papua cq. Bappeda, Dinas KLH; serta UPT KLHK Lingkup Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Narasumber rapat itu yaitu Kepala Biro Perencanaan KLHK, Kepala P3E Papua, Kepala UPT Lingkup KLHK di Papua dan Kepala Bappeda Provinsi Papua, Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Kepala DKLH Provinsi Papua serta Kepala DLHP Papua Barat.
Lebih lanjut Edward menjelaskan, arah pengembangan wilayah Papua akan difokuskan pada percepatan pembangunan kesejahteraan dengan pendekatan berbasis tujuh wilayah adat, yaitu La Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay.
Pengembangan itu dilakukan melalui kerja sama dan memperkuat kemitraan antardaerah untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan dan kehutanan di sana.
Kepala Biro Perencanaan KLHK, Apik Karyana, menambahkan skema pembiayaan LHK untuk pembangunan Papua diperoleh melalui dua sumber, yakni Dana Alokasi Khusus Bidang LHK dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR).
“Itu sesuai PMK No 216 Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan SE (Surat Edaran) MenLHK No 2 tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaaan DBH DR,” imbuhnya.
Apik juga mengatakan program tersebut juga terkait dengan tiga semangat perubahan pembangunan LHK, yaitu perubahan paradigma dari timber management menjadi landscape management; Aktualisasi Potensi sumber daya hutan (SDH) dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui Multi Usaha Kehutanan; dan sirkular ekonomi untuk mengurangi beban lingkungan.
Pada rapat tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan UPT LHK Lingkup Papua juga menjelaskan berbagai aspek Rencana Kerja dan Program dalam mendukung pembangunan LHK yang berkelanjutan untuk Tahun Anggaran 2022.
