lensaperistiwa.com – jakarta
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan Hot Backup Satellite (HBS) Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 dengan biaya mencapai Rp 5,2 triliun.
Direktur Utama BAKTI, Kominfo Anang, Latief menjelaskan HBS satelit diperlukan untuk mitigasi risiko jika satelit SATRIA -1 mengalami gangguan pada pembangunan maupun operasionalnya nanti.
“SATRIA-1 menggunakan teknologi High-Throughput Satellite (HTS) yang baru, rumit dan kompleks sehingga risiko kemungkinan munculnya masalah dalam pembangunan maupun operasional cukup tinggi. Sehubungan dengan hal itu, maka untuk memitigasi segala risiko SATRA-1, BAKTI Kominfo berencana untuk menyediakan HBS,” jelas Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo dalam Konferensi Pers Penunjukan Pemenang Proyek Hot Backup Satellite, yang berlangsung secara virtual pada Jumat (11/3/2022).
Dalam konferensi pers Dirut BAKTI Kementerian Kominfo didampingi Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, dan Kepala Divisi Satelit BAKTI Kementerian Kominfo, Aradea.
Lebih lanjut Anang menjelaskan, HBS itu akan dibuat oleh perusahaan dirgantar Boeing di Perancis dan menggunakan peluncur roket dari Space-X, yaitu Falcon 9. Sedangkan untuk slot orbit menggunakan administrator Indonesia pada slot 113 E.
Pengadaan Infrastruktur penyediaan HBS ini diproyeksi membutuhkan biaya investasi sebesar Rp5.208.984.690.000 (Rp5,2 triliun), termasuk pajak.
“Sedangkan biaya jasa pengoperasian dan pemeliharaan Infrastruktur HBS senilai Rp475.204.320.000, termasuk PPN per tahun selama masa operasi 15 tahun,” ungkapnya.
HBS direncanakan memiliki kapasitas 80 gigabyte per second (Gbps), yang menggunakan teknologi HTS dengan frekuensi Ka-Band/
Keberadaan Proyek HBS, katanya, dapat memberikan empat manfaat utama, yakni mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah (mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, dan pesantren), mendukung layanan kesehatan di 3.700 titik (Puskesmas, Rumah Sakit, dan layanan kesehatan lain), mendukung layanan internet cepat bagi kebutuhan administrasi keamanan (TNI dan Polri), dan menghubungkan 47.900 titik kantor desa dan kelurahan serta kecamatan di Indonesia.
“Selain itu HBS juga dapat membantu Kementerian Keuangan untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro, guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesi,” imbuhnya..
Menurutnya, HBS akan memiliki tujuh stasiun bumi yang tersebar di beberapa kota di wilayah Indonesia, yakni Banda Aceh, Bengkulu, Cikarang, Gresik, Banjarmasin, Tarakan dan Kupang.
Proyek HBS itu, juga akan memiliki dua set Satellite Control Center (SCC) primer dan backup.
“Untuk SCC primer terletak di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat di mana antenna dan RF subsystem-nya terletak di Banda Aceh. Lalu, SCC backup terletak di Banjarmasin dengan antenna dan RF Subsytem-nya berada di Kupang,” kataya.
Konstruksi proyek HBS rencananya akan dimulai pada kuartal pertama (Q1) 2022 dan akan diluncurkan pada Q1 2023 agar pada Q4 2023 sudah beroperasi dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
“Penyediaan HBS itu, juga sejalan dengan Peta Jalan Indonesia Digital yang pertama yaitu percepatan infrastruktur untuk memperluas akses masyarakat terhadap internet dalam rangka akselerasi transformasi digital,”
