lensaperistiwa.com – jakarta
Reforma Agraria merupakan sebuah solusi bagi penyelesaian masalah pertanahan di beberapa negara, tak terkecuali Indonesia dan Kolombia.
Di Indonesia sendiri, Reforma Agraria dijalankan melalui penataan aset dan penataan akses, yakni masyarakat bisa langsung mendapatkan pendampingan dalam program pemberdayaan.
Hal itu menjadi latar belakang Duta Besar Kolombia untuk Indonesia, Juan Camilo Valencia Gonzales, melakukan audiensi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil.
Duta Besar Kolombia untuk Indonesia mengungkapkan ketertarikannya atas proses yang dilakukan Indonesia pada wilayah pedesaan terkait dengan penataan akses. Soal bagaimana masyarakat memiliki peranan penuh dalam memanfaatkan tanahnya menjadi aset yang bermanfaat dan menghasilkan, kemudian berproduksi, dan mereka juga yang memasarkan produk.
“Kami tertarik bagaimana kalian mengkoneksikan produksi dengan konsesi serta membantu masyarakat untuk mendapatkan pasarnya, membantu mereka meningkatkan berbagai hal, tak hanya memberikan peraturan namun juga memberikan mereka kesempatan untuk bekerja dan memproduksi di area pedesaan, kami ingin mempelajari itu dari Indonesia,” kata Juan Camilo Valencia Gonzales.
Dalam siaran resminya, yang diterima InfoPublik, Selasa (22/2/2022), Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa terkait Reforma Agraria, pemerintah Indonesia memiliki program strategis dalam hal penataan aset yaitu dalam memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat. Dalam hal itu, Kementerian ATR/BPN terus berupaya mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia yang berada di luar kawasan hutan.
“Di Indonesia ada dua kepemilikan tanah, lease hold and free hold, Kebanyakan tanah sebenarnya free hold, kita akan berikan sertifikat tanah. Kita sudah daftarkan mungkin sekitar 33 juta bidang tanah, milik masyarakat, tugas kami hanya menyertifikatkan dan memberikan sertifikat,” tutur Sofyan A. Djalil.
Dengan adanya sertifikat tanah, menurut Menteri ATR/Kepala BPN masyarakat bisa pergi ke lembaga keuangan formal untuk mendapatkan pinjaman agar bisa mengembangkan usahanya.
“Jadi kami mendorong mereka untuk memiliki sertifikat, sekarang banyak orang ingin memiliki sertifikat karena mereka bisa berpartisipasi ke dalam sistem keuangan formal, jadi kita bisa sekaligus mencegah orang dimanfaatkan lintah darat,” jelas Sofyan A. Djalil.
Di samping melakukan pendaftaran tanah, Sofyan A. Djalil menuturkan bahwa di Indonesia juga dilakukan redistribusi tanah yang tanahnya bersumber dari lease hold, yang sudah tidak dimanfaatkan lagi atau ditelantarkan. “Jadi jika ada lease hold yang sudah tidak bisa lagi untuk perkebunan besar, kita ambil beberapa part atau semuanya kita redistribusi kepada masyarakat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
