class="post-template-default single single-post postid-925 single-format-standard wp-custom-logo wp-embed-responsive viral-right-sidebar">
Thursday, September 16Sosial Media

Terjadi di Era Jokowi, BPN Sahkan Jual Beli Tanah Bagi Orang Yang Belum Lahir Untuk Penerbitan SHM

13421

 

“Pertanyaan saya kepada pak Menteri Sofyan Djalil dan Presiden Jokowi, kalau si pembelinya belum lahir, lalu cap jempol siapa yang tertera di Surat Jual Beli” John W Sijabat

lensaperistiwa.com – Bekasi

Dukungan terhadap Program Sejuta Sertifikat Tanah untuk masyarakata Indonesia yang merupakan program andalan Presiden Jokowi dari para pembantunya nampaknya begitu besar khusunya dukungan dari Kementerian ATR/BPN RI yang dinahkodai oleh Dr. Sofyan Djalil S.H., M.A., M.ALD. Banyak keringanan yang diberikan oleh jajaran Kantor BPN kepada masyarakat dalam kepengurusan surat – surat tanah baik terkait kelengkapan berkas maupun terkait fisik tanah yang dipohonkan untuk penerbitan sertifikat.

Salah satu tindakan nyata dalam mendukung Progran Sejuta Sertifikat Tanah adalan Jokowi tersebut dapat dilihat dalam penerbitan SHM No. 22798/2019 Desa Mangunjaya oleh Kantor BPN Kabupaten Bekasi dimana proses Jual Belinya dilakukan saat pemohon belum lahir dan data fisiknya (tanah-red) dalam status Sita Jaminan oleh Hakim PN Bekasi.      

Namun meski proses Jual Beli yang dilakukan oleh orang yang belum lahir terkesan janggal, dimana proses Jual Beli sebagaimana tetulis dalam dokumen Surat Jual Beli dilakukan pada tanggal 06 Juni 1960 sedangkan pembeli baru lahir ke dunia pada tanggal 12 April 1963, Pejabat Kantor BPN Kab Bekasi mengklaim bahwa penerbitan SHM  sudah sesuai prosedur dan lolos verifikasi data yuridis dan data fisik.

Penerbitan SHM mengunakan data Yuridis berupa Surat Jual Beli yang dilakukan oleh orang yang belum lahir dan data fisik dalam status Sita Jaminan di Kantor BPN Kab Bekasi mendapat tanggapan serius dari aktivis pengiat sosial dan kemasyarakatan salah satunya Ketua Umum Masyarakata Peduli Hukum dan Pemerintahan (MAPHP) John W Sijabat.

Kepada lensaperistiwa.com Senin (22/3/2021) lalu John mengatakan bahwa sepengetahuannya, hanya di era pemerintaha Jokowi saja pernah terjadi bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh orang yang belum lahir dianggap sah secara hukum dan dapat dijadikan sebagai dokumen yuridis dalam penerbitan SHM, terlebih lagi data fisiknya dalam status Sita Jaminan. Padahal berdasarkan Hukum dan Peraturan perundang undangan yang belaku di NKRI ini, ada batasan usia bagi  warga Negara Indonesia yang dapat melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum, termasuk didalamnya cakap dalam melakukan perjanjian jual beli tanah, apalagi lahannya masi dalam status Sita Jaminan maka tidak dapat diterbitkan SHM karena masih berstatus sengketa dan dalam buku tanah nama pemiliknya masih dikosongkan.

“Bagaimana mungkin orang belum lahir dapat melakukan jual beli tanah, yang sudah lahir saja ada batasan usianya. Pertanyaan saya kepada pak Menteri Sofyan Djalil dan Presiden Jokowi, kalau si pembelinya belum lahir, lalu cap jempol siapa yang tertera di Surat Jual Beli yang diajukan ke Kantor BPN Kabupaten Bekasi untuk di proses dan di verifikasi tersebut. Lalu jika data fisiknya berstatus Sita Jaminan, bukankah dalam buku tanah nama yang berhak seharusnya dikosongkan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dilakukan eksekusi penyerahan lahan kepada yang ber hak” ?? Ujar John penuh tandatanya.  

Tidak Profesional Atau Unsur Kesengajaan

Menurut John, ada dua hal yang harus dikaji dalam penerbitan SHM mengunakan dokumen yuridis Surat Jual Beli yang dilakukan oleh orang yang belum lahir tersebut, yakni ketidakprofesinalan petugas Kantor BPN Kabupaten Bekasi, atau adanya unsur kesengajaan yang menjurus pada tidak pidana Kejahatan Jabatan oleh oknum ASN Kantor BPN Kabupaten Bekasi.  

“Jika memang permasalahan tersebut terjadi akibat ketidakprofesionalan petugas atau pejabat Kantor BPN Kab Bekasi dalam proses verifikasi data yuridis dan fisik yang diajukan pemohon SHM, mengapa pembatalan SHM tersebut tidak segera dilakukan oleh BPN padahal permohonan pembatalannya telah lama diajukan pasca proses eksekusi, juga telah dilaporkan ke Ombusdman dan Menteri ATR/BPN serta Inpektorat Bidang Investigasi Kementerian ATR/BPN RI” ?? Tanya John.  

Masih menurut John, mengingat objek fisik permasalahan merupakan objek fisik yang sama dengan SHM 81/68 atas nama Reih bin Tobor, dimana Majelis Hakim PN Bekasi dalam putusan nomor : 123/Pdt.G/2009/PN, Bks, tanggal 03 November 2009,   menyatakan bahwa “Tergugat I, II, III, IV dan V melakukan perbuatan melawan Hukum terhadap tanah milik penggugat (objek fisik-)”, dan Kepala Kantor BPN Kab Bekasi menjadi tergugat III.

“Maka penerbitan SHM No. 22798/2019 pada objek yang sama merupakan pengulangan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kepala Kantor BPN Kab Bekasi yang menjurus kepada tindak pidana Kejahatan Jabatan,” tegas John.

Diterangkan John, kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya serta kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kejahatan jabatan diatur dalam :

1. Bab XXVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya ;

d) Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

e) Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.31 25 Pasal 429 ayat (1) KUHP 26 Pasal 429 ayat (2) KUHP 27 Pasal 430 ayat (1) KUHP 28 Pasal 430 ayat (2) KUHP 29 Pasal 436 ayat (1) KUHP 30 Pasal 436 ayat (2) KUHP 31 Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tulisan Hukum/BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Dari apa yang saya uraikan serta terhadap segala upaya yang telah kami lakukan, baik berupa permohonan pembatalan SHM No. 22798/2019, yang telah kami ajukan sebanyak tiga kali dalam satu tahun sejak 25 Januari 2020, serta laporan pengaduan kepada Kepala Ombusdman Prov Jabar yang ditembuskan Kepada Menteri ATR/BPN dan Inspektorat Bidang Investigasi Kementrian ATR/BPN RI yang hingga kini tidak mendapat tanggapan menyiratkan bahwa kepastian hukum bagi masyarakat bawah di era Pemerintah Jokowi patut dipertanyakan,” pungkas John. @ EBET/WS/bersambung

Share and Enjoy !

Shares
13421
1,846 views

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *