class="post-template-default single single-post postid-869 single-format-standard wp-custom-logo wp-embed-responsive viral-right-sidebar">
Thursday, September 16Sosial Media

Terkait Pengabaian Pembatalan SHM No : 22798/2019  Mangunjaya   (bag 2)

811

Ketum MAPHP : Menteri ATR/BPN dan Inspektorat  Pilih Kasih

lensaperistiwa.com – Bekasi

“Pengabaian permohonan pembatalan SHM No: 22798/2019 Mangunjaya yang berlarut – larut di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kab Bekasi maupun dari Kantor BPN Wilayah Provinsi Jawa Barat mengindikasikan Menteri ATR/BPN RI dan Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian ATR/BPN RI pilih kasih.”

Pernyataan tersebut disampiakan Ketua Umum Masyarakat Peduli Hukum dan Pemerintahan (MAPHP) John W Sijabat kepada awak media di kantornya  di Bekasi Senin (15/3/2021) lalu saat ditanya terkait tindaklanjut pemberitaan di media cetak dan online  perihal dilaporkannya Kepala Kantor BPN Kab Bekasi ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan  dalam penerbitan SHM No : 22798/2019 Desa Mangunjaya atas nama Nurdin, dan tindakan sewenang – wenang dalam penanganan proses permohonan pemblokiran dan pembatalan SHM tersebut yang telah diajukan sebanyak tiga kali sejak Januari 2020 lalu yang hingga saat ini tidak jelas penanganannya.

Menurut John, surat laporan pengaduan kepada Ombudsman tersebut juga ditembuskan  kepada Menteri ATR/BPN RI dan Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian ATR/BPN RI, maka seyogianya, dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam penerbitan SHM No : 22798/2019 Desa Mangunjaya serta dugaan tindakan sewenang – wenang atas pengabaian Surat Permohonan Pembatalan SHM No : 22798/2019 Desa Mangunjaya yang diadukannya melalui Kepala Ombudsman tertanggal 25 Januari 2021 lalu, seharusnya juga menjadi perhatian Menteri ATR/BPN RI khusunya Inspektorat Bidang Investigasi yang dibentuk secara khusus untuk memperkuat penegakkan peraturan sistem audit di lingkungan Inspektorat sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri ATR/BPN 16/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN.

 “Inspektorat Bidang Investigasi mempunyai tugas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal, audit investigasi dan kegiatan pendukungnya terhadap kasus-kasus pertanahan dan tata ruang, kasus pelanggaran administratif dan disiplin pegawai dan pengaduan pada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, yang juga berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Kementerian ATR/BPN, serta melakukan penyusunan laporan hasil investigasi dan kegiatan pendukungnya.

Sementara itu terhadap kasus ini, perlu diketahui dan diperhatikan bahwa dalam perkara gugatan terhadap objek (lahan fisik) yang diterbitkannya SHM 22798/ 2019 Desa Mangunjaya, yang semula  disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan putusan nomor : 123/Pdt.G/2009/PN, Bks, tanggal 03 November 2009,   Majelis Hakim dalam putusanya mengenai Pokok Perkara pada poin (3) menyatakan  “Tergugat I, II, III, IV dan V melakukan perbuatan melawan Hukum terhadap tanah milik penggugat (objek fisik-)”.  Dimana Kepala Kantor BPN Kab Bekasi menjadi tergugat III telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan Hukum dalam penerbitan SHM 81/68 atas nama Reih bin Tobor di atas tanah milik Omyah binti Tobor yang juga merupakan lahan yang sama secara fisik atas SHM 22798/2019 Desa Mangunjaya.

Selain itu, Nurdin selaku pemohon juga pernah menggugat objek (tanah-red) sengketa dan dikalahkan hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan No. 203/PDT.G/2015/PN.BKS tanggal 17 Desember 2015 Jo Putusan Hakim PT Bandung Nomor : 262/PDT/2016/PT.BDG tanggal 04 Agustus 2016 Jo Putusan Hakim Mahkamah Agung RI Nomor : 2307 K/Pdt/2017 tanggal 05 Maret 2018.

Salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Nurdin adalah bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara aquo juga telah pernah diperiksa dan diputus di PengadilanNegeri Bekasi yaitu dalam perkara perdata nomor : 123/Pdt.G/2009/PN.Bks yang sekarang ini dalam tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI, walaupun pihak – pihak dalam perkara perdata nomor : 123/Pdt.G/2009/PN.Bks tidak sama dengan pihak – pihak dalam perkara aquo perkara nomor : 203/Pdt.G/2015/PN.Bks, tetapi karena objek perkara dalam permasalahannya sama, sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan atau overlapping sehingga pantas dan patut pula perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).     

Ironisnya, meskipun Kepala Kantor BPN Kab Bekasi sebagai tergugat III telah diputus bersama tergugat I, II, IV dan V melakukan perbuatan melawan Hukum atas penerbitan SHM 81/68, dan selama proses persidangan terhadap tanah sengketa telah dilakukan Sita Jaminan oleh Hakim PN Bekasi, serta diketahui pulah bahwa gugatan pemohon SHM (Nurdin-red) ditolak oleh Majelis Hakim, dan perkaranya dimenangkan oleh klient kami Sdr Nasir bin Asim selaku ahli waris hingga  tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, terhadat objek tersebut, Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi kembali menerbitan SHM atas nama Nurdin selaku pihak yang telah dikalahkan dengan Nomo 22798/2019 Desa Mangunjaya.

Maka patut diduga Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi telah melakukan perbuatan melawan Hukum untuk kedua kalinya dengan cara kembali menerbitkan SHM atas tanah yang berstatus Sita Jaminan yakni SHM No. 22798/2019 Desa Mangunjaya atas nama Nurdin selaku pihak yang telah dikalahkan.

Oleh Karenanya, dilaporkan atau tidak dilaporkan,  dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam penerbitan SHM No : 2278/2019 Desa Mangunjaya serta dugaan tindakan sewenang – wenang merupakan domain kerja Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian ATR/BPN RI yang personilnya digaji dari uang rakyat dan bertugas untuk memberikan kepastian hukum kepada rakyat Indonesia dalam bidang pertahanan, ” jelas John. 

Ironisnya, lanjut John, perlakuan berbeda diberikan kementerian ATR/BPN RI dalam penanganan permasalahan tanah milik Ibunda dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal, dimana Kemetrian ATR/BPN RI cepat tanggap dan secepatnya menggelar konfrensi pers.

Sebagaimana dikutip dari kompas.com, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil secepatnya memberikan respond an tanggapan dengan menjelaskan proses pemindahan nama pemilik sertifikat tanah milik ibu Dino di BPN telah dilakukan sesuai dengan prosedur.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Agus Widjayanto juga turut menanggapi dan menyarankan agar perkara tersebut dibawa keranah hukum pidana melalui Kepolisian RI, dengan mengatakan, “dari sisi materiil apakah jual beli terjadi oleh Bu Yulmisnawati ini perlu dilakukan penyelidikan dengan pendekatan secara materiil. Menurut Dino Patti Djalal, Ibu Yul tidak pernah menandatangani akta jual beli, tidak ada transaksi dalam hal ini Freddy Kusnadi, maka ATR/BPN mendukung Dino Patti Djalal untuk mengadukan ini ke Polri karena ini murni pemalsuan. Kementerian ATR/BPN tidak ada kapasitas untuk melakukan penyelidikan kasus pidana seperti ini,”  kata Agus. (sumber kompas.com 11/2/21)

Sementara laporan pengduan DPP MAPHP ke Ombudsman yang tembusannya disampaikan kepada Menteri ATR/BPN RI dan Inpekstorat Bidang Investigas sejak tanggal 25 Januari 2021 lalu, hingga kini tidak mendapatkan tanggapan. Bahkan permohonan pembatalan SHM No. 2278/2019 Desa Mangunjaya yang diajukan berdasarkan Putusan Pengadialan dan Pentapan Eksekusi sebanyak tiga kali sejak tanggal 20 Januari 2020, hingga kini juga belum jelas.

Padahal menurut John, sejak dilaksanakannya eksekusi terhadap objek sengketa pada tanggal 26 November 2019, pembatalan SHM No. 2278/2019 Desa Mangunjaya mutlak menjadi tanggungjawab BPN RI, ujar John.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi melalui staf Bidang Penanganan Sengketa Tanah menyatakan bahwa wewenang pembatalan SHM No 22798/2019 Desa Mangunjaya ada di Kantor BPN Wilayah Jawa Barat.

“Kami telah memproses dan telah mengirimkan  berkas – berkas permohonan pembatalan SHM No. 22798/2019 Desa Mangunjaya ke Kantor BPN Wilayah Prov Jawa Barat sejak bulan Agustus 2020. Terkait kapan SK pembatalannya dikeluarkan, kami tidak dapat menginterpensi karena pembatalan SHM tersebut mutlak merupakan wewenang Kantor BPN Wilayah Jabar,” pungkasnya.

@ TIMBUL/EBETH /Bersambung

Share and Enjoy !

Shares
811
686 views

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *