SP3 Polda Banten Dinilai Janggal dan Tidak Transparan, MAPHP Ajukan Gelar Perkara Khusus

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
454

lensaperistiwa.com – Jakarta

“Penghentian Penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHPidana dan atau pasal 263 KUHPidana dan atau pasal pasal 266 KUHPidana berdasarkan laporan Dewi Hakim yang dilakukan Direskrimum Polda Banten, terkesan janggal dan tidak transparan. Untuk itu, kami telah mengajukan surat keberatan sekaligus permohonan untuk dilakukan Gelar Perkara Khusus kepada Kepala Biro Pengawasan Penyidikan (Karo Wassidik) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Keberatan dan permohonan telah kami ajukan melalui surat bernomor : 09.001/Keb-Permoh/DPP-MAPHP/IX/2020, tanggal 01 September 2020, sebagaimana yang rekan – rekan media terima dari kami sebagai tembusan.”

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum (ketum) Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum dan Pemerintahan (MAPHP) John W Sijabat di Jakarta, Senin (07/09/20) lalu dalam acara bincang –bincang soreh bersama awak media WANTARA Group (media cetak : kora WANTARA, Koran POTENSI, Tabloid LENSA PERISTIWA, Media LENSA PENDIDIKAN dan media online : wantaranews.com, koranpotensi.com, lensaperistiwa.com dan lensapendidikan.com – red).

Menurut John, tindakan tersebut dilakukan setelah menganalisa penjelasan yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Provinsi Banten melalui surat nomor : B-1942/M.6.4/Es/08/2020, tanggal 10 Agustus 2020, perihal : Klarifikasi terkait SP3 Kepolisian Daera Banten, dan penjelasan Direskrimum Polda Banten melalui surat nomor : B/126/VIII/RES.7.5/2020, perihal : pemberitahuan perkembangan hasil pengawasan penyidikan, yang terkesan janggal dan tidak transparan.

“Dari penjelasan kedua instansi tersebut tidak ditemukan penjelasan terkait dasar hukum dan pertimbangan – pertimbangan yang dijadikan alasan untuk menghentikan penyidikan serta penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) nomor : SPPP/107.b/RES. 1.9./2020/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2020, Karena Tidak Cukup Bukti,” ujar John.

Masih menurut John,  Kejaksaan Tinggi Negeri Provinsi Banten melalui surat nomor : B-1942/M.6.4/Es/08/2020, tanggal 10 Agustus 2020, menjelaskan bahwa terkait perkara tersebut setelah menerima SPDP dari Ditreskrimum Polda Banten tanggal 20 Desember 2019, pada tanggal 27 Desember 2019. diterbitkan P.16 Nomor : PRINT-892/M. 6.4.2/Eku.2/12/2019, memerintahkan Jaksa ARDI WIBOWO, SH., MH dan Jaksa IRFAN NATAKUSUMA, SH., MH, untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud.

Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2020, pihaknya menerima surat pemberitahuan dari Polda Banten nomor : A.3/114.a/I/Res.1.9/2020/Ditreskrimum, tanggal 21 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Atjeng Raharja telah ditetpkan sebagai tersangka.

Namun pada tanggal 8 Juni 2020, pihaknya menerima surat nomor : A.3/114.c/XII/Res.1.9/2020/Ditreskrimum tertanggal 18 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/388/XI/Res.1.9/2019/Banten/SPKT III tanggal 5 November 2019, karena tidak cukup bukti.

Bahwa terkait dasar hukum yang dijadikan saran dan pertimbangan dalam menyetujui Penerbitan SP3 sebagaimana dimaksud, Jaksa ARDI WIBOWO, SH., MH dan Jaksa IRFAN NATAKUSUMA, SH., MH, tidak dapat memberikan penjelasan dengan alasan bahwa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang dikirimkan Dirkrimsus Polda Banten tidak disertai dengan lampiran “resume hasil penyidikan”  sehingga kedua Jaksa yang ditunjuk tersebut tidak dapat meneliti/menelaah dasar hukum penyidik Polda Banten menghentikan penyidikan perkara dimaksud

Sementara itu pada tanggal 27 Agustus 2020,  Ditreskrimum Polda Banten memberikan penjelasan melalui surat nomor : B/126/VIII/RES.7.5/2020, perihal : pemberitahuan perkembangan hasil pengawasan penyidikan menyatakan bahwa Proses penghentian penyidikan telah memenuhi aturan baik KUHAP maupun Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

Dimana proses penghentian perkara dilakukan melalui gelar perkara yang di hadiri oleh perwakilan dari Bagwassidik Ditreskrimum Polda Banten, Bagbinopsnal Ditreskrimum Polda Banten, Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Banten, Subdit II Harda Banglah Ditreskrimum Polda Banten, Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Banten, Subdit IV Renaka Ditreskrimum Polda Banten.

Namun dalam surat tersebut tidak dijelaskan tahapan apa saja yang telah ditempuh dalam proses penghentian penyidikan tersebut, juga tidak dijelaskan kapan gelar perkara dimaksud diselenggarakan dan mengapa gelar perkara tersebut tidak dihadiri Irwasum dan Bidkum serta atasan penyidik selaku Perwira Pengawas Penyidikan di Polda Banten. Tidak dijelaskan juga apa isi risalah atau Berita Acara gelar perkara tersebut.

Ditambahkan John, dari penjelasan kedua instansi terkait yang disampaikan melalui surat tersebut, Proses gelar perkara dan penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Ditreskrimum Polda Banten terkesan janggal dan tidak transparan. Janggal karena pada tanggal 5 Mei 2020, Dir Reskrimum Polda Banten Kombes Pol. Novri Turangga yang menangni perkara tersebut dimutasi dan digantikan oleh AKBP Martri Sonni yang sebelumnya menjabat Kabag Dal Ops Biro Ops Polda Jabar, dan penerbitan SP3 yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2020 bersamaan dengan acara Setijab Wakapolda beserta beberapa PJU dilingkungan Polda Banten.

“Ini kan aneh, penerbitan SP3 bersamaan dengan sertijab, dan dilakukan oleh Dir Reskrimum yang baru menjabat, sedangkan dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangkanya dan dilakukan penahanan, bahkan hasil Labkrimnya dinyatakan non indentik (tidak ada kesamaan). Artinya, telah terbukti adanya pemalsuan.

Lantas mengapa dikatakan tidak cukup bukti, dan bukti apa yang kurang yang mungkin dapat ditambahkan oleh korban/pelapor. Mengapa tidak dijelaskan ? “ ucap John penuh tanda tanya.

“Atas kejanggalan dan ketidak transparanan tersebut, kami mengajukan keberatab dab memohon agar dilakukan gelar perkara khusus kepada Karo Wassidik Bareskrim Polri selaku atasan Ditrekrimum Polda Banten. Kami juga berharap, jika gelar perkara khusus tersebut dikabulkan, pihak Kompolnas turut dihadirkan, dan kami juga telah mengajukan surat permohonan bantuan kepada Ketua Kompolnas melalui surat nomor : 09.002/Permoh-Bantuan/DPP-MAPHP/IX/2020, yang kami kirimkan pada tanggal 01 September 2020,” pungkas John.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikan, penyidik Direskrimum Polda Banten yang menangni perkara tersebut enggan berkomentar, “kami telah memberikan menjawaban dan penjelasan melalui surat, silahkan ditanyakan kepada MAPHP saja bang,” ujarnya.  @ Arieful, ZA

Baca dalam Bentuk ELEKTRONIK

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
454

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *