FIKASA GROUP KEMBALI DILAPORKAN PARA KORBAN, JOKOWI DIMINTA BERANTAS MAFIA KEUANGAN YANG MERUGIKAN MASYARAKAT

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
45

lensaperistiwa.com Jakarta 

Hari jumat, 7 Agustus 2020, LQ Indonesia Lawfirm kembali melaporkan Fikasa Group dengan terduga terlapor Agung Salim, Elly Salim, Bhakti Salim, Dewi Salim dan Tjandra Widjaja atas dugaan penipuan, pidana perbankan, dan penipuan pasar modal dengan kerugian sekitar 18Milyar dari 11 orang korban dengan LP # TBL 4672/VIII/YAN 2.5/2020/ SPKT PMJ Tanggal 7 Agustus 2020.
Pelapor Advokat Bryan Roberto Mahulae, menjelaskan bahwa LQ Indonesia Lawfirm dipercaya oleh masyarakat khususnya para korban untuk menjadi kuasa hukum untuk mengawal Kasus dugaan penipuan, UU Perbankan dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh para Terlapor. Bryan selaku kuasa hukum mengatakan bahwa ini adalah Laporan Polisi ke 3 yang ditangani oleh LQ Indonesia Lawfirm untuk Fikasa Group.
Modus pidana yang dilakukan adalah dengan menerbitkan surat hutang dan Repo melalui anak perusahaannya PT Wahana Bersama Nusantara dan Tiara Global Propertindo yang berujung hilangnya dana nasabah yang disetorkan. Advokat Bryan Roberto Mahulae, SH mengatakan kepada media agar para korban lainnya jangan takut untuk melaporkan dugaan pidana agar bisa di usut oleh pihak kepolisian. Telah dibuka Posko Korban Investasi Fiktif di 0818899800 untuk para korban masyarakat yang terkena kerugian investasi bodong.

JOKOWI DIMINTA PEDULI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TERUTAMA MAFIA INVESTASI BODONG

Lebih lanjut Advokat Alvin Lim, SH, MSc ,CFP sebagai founder LQ Indonesia Lawfirm menyampaikan keprihatinan karena maraknya perusahaan investasi bodong yang memakan korban masyarakat. Timbulnya korban dimasyarakat tentunya tidak lepas dari kurangnya pengawasan dan pencegahan dari regulator perusahaan keuangan. Apakah OJK sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, apabila laju korban investasi bodong terus bertambah? Lebih lanjut Alvin Lim, meminta agar Presiden Jokowi sebagai kepala negara untuk mau perduli terhadap penegakan hukum terutama memberantas investasi bodong. Sebagai mantan Vice President, Bank of Amerika, Alvin Lim menyatakan bahwa turunnya ekonomi 5% di kuartal 2, 2020 tidak terlepas dari lemahnya kontrol penegakan hukum di bidang keuangan. Uang masyarakat yang ditipu para mafia investasi bodong ini dilarikan ke luar negeri sehingga tidak heran ekonomi Indonesia akan terus menurun selain teekena wabah Covid. Masyarakat yang uangnya ditipu mencapai ratusan ribu orang dengan sekitar 30an perusahaan investasi yang gagal bayar dan memakai modus PKPU untuk menghindari tanggung jawab. Presiden sebagai kepala negara diminta untuk bisa tegas memberikan perintah kepada aparat penegak hukum untuk berani menindak oknum Perusahaan investasi bodong karena tugas advokat hanya mampu mengawal kasus pidana. Untuk penyidikan adalah wewenang penyidik POLRI untuk memproses aduan.

Advokat Alvin Lim, meminta agar bapak Joko Widodo selaku Presiden dan Kepala Negara mau peduli dengan kasus yang menimpa masyarakat, karena hukum masih “tajam ke bawah dan tumpul keatas”. Kasihani masyarakat dan rakyatmu, bapak Presiden, ucap Advokat Alvin Lim. Sudah berkali-kali dalam menegakkan hukum, kami para advokat melihat adanya oknum, namun ketika melapor dan mengadu tidak ditindaklanjuti maksimal ketika terlapor adalah oknum Mafia “Berkantong tebal”. Kami sebagai Advokat tidak dapat merubah cara penegakkan hukum yang kotor TANPA bantuan dan campur tangan pemerintah. Indonesia butuh Bapak Presiden yang berani menegakkan keadilan, butuh pemimpin yang berani kotor tangan membenahi masalah hukum yang makin kotor. Indonesia butuh kepala negara yang perduli kepada masyarakat terutama yang sedang ditindas para oknum Taipan “Skema Ponzi” yang merugikan ribuan korban. Ditengah pandemik Corona, kami tahu bapak kepala negara sedang memikirkan ekonomi, kesehatan masyarakat, namun kerusakan ekonomi terjadi karena bobroknya penegakkan hukum, dan apabila sebagai kepala Negara, bapak Presiden tidak mau membantu advokat yang sedang membela korban masyarakat, maka tidak akan mungkin perubahan positif terjadi. Minimal Bapak Presiden bisa memanggil Kapolri atau Kapolda untuk menelaah kasus-kasus hukum yang mandek, terutama apabila si terduga pelaku kejahatan adalah oknum tokoh nasional atau pengusaha berkantong tebal. Kami berharap bahwa bapak Presiden bisa menjadi kepala negara yang membawa perubahan hukum untuk menjadi lebih baik. Bukan hanya blusukan ketika mencalonkan sebagai Presiden, namun setelah menjadi Presiden, saya berharapkan Bapak Presiden dapat beraudiensi dengan masyarakat terutama ribuan korban Investasi bodong yang kasus nya sedang di tangani LQ Indonesia Lawfirm. Mereka menangis dan memerlukan perhatian bapak Presiden jadi tolong dibantu. Kami masih memiliki kepercayaan bahwa Bapak Presiden mampu membenahi Oknum Mafia Keuangan, melalui aparatur penegakan hukum agar ada perubahan positive di bidang hukum yang nantinya akan menaikkan sektor ekonomi. Pemerhati hukum seorang dosen universitas Bhayangkara. Dr Dwi Seno Wijanarko. Berpendapat bahwa langkah hukum ke ranah pidana sangat tepat. Sejatinya due proses of law. Adanya kepastian dan terangnya peristiwa hukum.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
45

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *