Menguak Misteri Dibalik Video Viral Penembakan Dua Begal Oleh Tim Rajawali (bag 1)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
656

Diduga Lakukan Praktek Peradilan Sesat, Hakim PN Jaktim Terancam Dilaporkan Ke KY dan Bawas MA

 

lensaperistiwa.com  – Jakarta

Video kejar – kejaran yang diwarnai penembakan oleh Unit Reaksi Cepat Tim Rajawali Polres Metro Jakarta Timur terhadap dua terduga pelaku begal yang sempat viral di media sosial Nasional dan Manca Negara, bahkan menjadi topik pembahasan dalam acara bincang – bincang dan tolk show di beberapa stasiun televisi nasional nyaris tanpa informasi lanjutan baik dari aparat penegak hukum maupun media massa. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian karena ada pihak yang diuntungkan karena di pandang sebagai heroik atas tindakannya, sementara dilain pihak ada yang terstigmatisasi sebagai penjahat (begal) padahal dalam video singkat yang viral tersebut tidak di temukan jawaban apakah kedua remaja yang tertembak tersebut adalah benar – benar pelaku tindak pidana yang pantas diperlakukan sedemikian rupa.

Hal tersebut disampikan Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum dan Pemerintahan (MAPHP) John W Sijabat kepada LENSA PERISTIWA di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (9/6) lalu usai menerima Copy Salinan Putusan kedua remaja ABH I WDF (17) dan ABH II MSA (17) yang di Vonis hakim dengan hukuman 7 bulan Penjara di LPKA Kelas 2 Jakarta di Cinere.

Lihah dalam bentuk pdf

Menurut John, ada misteri dibalik Video yang beradar dan menjadi Viral tersebut yang perlu diungkapkan ke publik, karena selain tidak adanya konfrensi pers lanjutan, penanganan perkara keduanya dianggap John tidak sesuai dengan Sistem Peradilan Anak yang wajib mengutamakan pedekatan Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, dengan cara melibatkan semua pihak dalam penyelesainnya.

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyele­saian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tapi nyatanya, sejak tertembaknya WDF hingga proses persidangan, keluarga WDF tidak dilibatkan bahkan orang tua tidak diperbolehkan bertemu secara langsung dengan WDF.

Proses pemeriksaan WDF di Kepolisan tidak didampingi orangtua/wali, bahkan penunjukan Penasehat Hukum yang diperuntukkan bagi WDF tidak pernah di koordinasikan dengan keluarga, dan Sang Penasehat Hukum pilihan penyidik tersebut tidak pernah mau bertemu dengan keluarga selama masa penyidikan di Polres Metro Jakarta Timur,” terang John.

John menambahkan, setelah membaca dan mempelajari copy Salinan Putusan Nomor : 09/PID. Sus-Anak/2020/PN. Jkt-Tim yang diterimanya, John menduga telah terjadi Praktek Peradilan Sesat dalam menangani perkara tersebut, untuk itu, mewakili orang tua WDF pihaknya berencana akan melaporkan hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

Masih menurut John, dari copy Salinan Putusan Nomor : 09/PID. Sus-Anak/2020/PN. Jkt-Tim, tanggal 20 Mei 2020, yang ditandatangi oleh Hakim Anak NOVIAN SAPUTRA, SH, M.Hum dan LUKMAN HAKIM, SH sebagai Panitera Pengganti, terdapat banyak kejanggalan diantaranya;

Selama masa persidangan, ABH tidak pernah diberikan Copy salinan Dakwaan, Tuntutan maupun petikan putusannya. Demikian juga Salinan putusan tidak pernah diberikan meski telah lewat lima hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diwajibkan oleh undang – undang. Copy Salinan Putusan baru diberikan setelah diajukannya Surat Permohonan pada tanggal 2 Juli 2020, yang diaju­kan DPP MAPHP mewakili orang tua.

Selain itu, keterangan yang diberikan tentang Penasehat Hukum inkonsisten, sebab pada halaman dua putusan Nomor : 09/PID. Sus-Anak/2020/PN. Jkt-Tim dinyatakan bahwa “Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya” hal tersebut bertentangan dengan keterangan yang di berikan pada baris ke (7) alinea terakhir putusan dimana tertulis “serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Terdakwa”.

Ironisnya, selain inkonsisten terkait keberadaan Penasehat Hukum, dalam persidangan Hakim mengijinkan seseorang yang seakan – akan bertindak sebagai Penasehat Hukum hadir dan men­dampingi para terdakwa ABH I dan ABH II.

Kejanggalan lainnya adalah dimunculkannya empat nama lainnya yang selama persidangan tidak pernah disebutkan keberadaanya, demikian juga perannya dalam perkara yang sedang diperiksa yakni, YUS APRIAN, M. IRFAN alias LALOY, RIKI KURNIAWAN dan ADE FLAMBOYAN yang dinyatakan dalam berkas terpisah, kecuali YUS APRIAN yang berperan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y53 milik saksi SAYLENDRA, dan dalam berkas perkara tidak dijadikan sebagai barang bukti.

Demikian juga pada sidang pembacaan putusan yang seharusnya dilakukan secara terbuka untuk umum, dilakukan secara tertutup.

“Masih banyak kejanggalan lainnya yang mengindikasikan bahwa proses peradilan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga patut diduga sebagai praktek peradilan sesat/sesat hukum,” ujar John.

Terpisah, orangtua WDF kepada LENSA PERISTIWA mengaku kecewa atas tindakan penembakan yang dilakukan secara brutal oleh Tim Rajawali terhadap anaknya, terlebih lagi putusan yang diberikan hakim dirasa kurang adil, karena menurutnya WDF tidak melakukan tindak pidana sebagaimana di tuduhkan.

“Jangankan diajak rundingan, bertemu saja tidak diperbolehkan oleh penyidik, saya hanya bertemu satu kali saja sama anak saya di PN Jakarta Timur sewaktu penyidik lengah, dan anak saya mengaku kepada saya bahwa dia sesunggunya tidak pernah mengacungkan clurit kepada korban, namun Dia harus mengakuinya karena diancam oleh penyidik, bahwa hukumannya akan diperberat jika tidak bersedia mengakuinya,” ujar dengan nada sedih.

Ketika hal tersebut coba dikonfirmasikan ke Pengadilam Negeri Jakarta Timur Jumat (12/6), Hakim Anak yang mengadili perkara tersebut tidak berada di tempat, pihak PN Jakarta Timur men­yarakan agar dating pada hari Selasa mendatang. @ ARIFUL ZA/bersambung

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
656