Penempatan Kompol Boby Sebagai Saksi Dinilai Diskriminatif, Propam Polda Metro Jaya Akan Dilaporkan ke Kompolnas

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
116

lensaperistiwa.com – Jakarta

Dijadikannya Mantan Kapolsek Tambun Kompol Bobby Kusumawardhana, SH, SIK., M.Si.,   sebagai saksi dalam SIdang KKEP Polri Perkara pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri atas nama Iptu Hotma Napitupulu dinilai tidak adil oleh John W Sijabat selaku pelapor. Untuk itu, pihaknya berencana akan melaporkan Kabid Propam Polda Metro jaya ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) karena dinilai tindakan tersebut merupakan tindakan diskriminatif dan pilih kasih dalam menangani laporan tersebut.

Pernyataan tersebut disampikan John W Sijabat kepada awak media WANTARA Group di Gedung Parkir Polda Metro Jaya usai memberikan keterangan sebagai saksi  pada Sidang KKEP Polri dalam Perkara pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri atas nama Iptu Hotma Napitupulu di Ruang SIdang KKEP Bidpropam Polda Metro Jaya Sabtu (14/04/20) lalu.

Menurut John, dalam Surat Laporan Pengaduan yang disampaikan Ke Propam Mabes Polri dengan Tanda Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor : SPSP2 /573/II/2018/BAGYANDUAN, tanggal 23 Pebruari 2018 silam, Kompol Boby yang kala itu masih berpangkat AKP, berada diurutan ke dua sebagai terlapor atas penerbitan tiga Surat panggilan saksi yang tidak berkaitan dengan perkara yang dilaporkan atas nama Jelita Maryani Als Mona selaku karyawati CV. VIONA ANGEL MANDIRI dengan lamat jl. Raya Setu RT 001/009 Desa Telajung, Kec Setu, Kab Bekasi dengan Surat Panggilan I nomor : SP. Panggil/919/X/2016/Serse, tanggal 18 Oktober 2016 dan Surat Panggilan II Nomor : SP.Panggil/919a/XI/2016/Serse, tanggal 19 November 2016, dan Surat Panggilan I Nomor : SP.Panggil/920/X/2016/Serse, tanggal 18 Oktober 2016, ats nama Marta Simatupang,  yang ketiganya  ditandatangani oleh  AKP Bobby Kusumawardhana, SH, SIK., M.Si.,  padahal ke dua karyawan CV. VIONA ANGEL MANDIRI tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara yang dilporkan.

Ironisnya, meski Surat Panggilan Dalam Rangka Penyidikan atas nama Saksi  Jelita Maryani Als Mona yang memilki konsekwensi hukum  pasal 216 KUHP telah diterbitkannya, namun hingga Berkas Perkaranya P21, Saksi atas nama Jelita Maryani tersebut tidak pernah diperiksa dan dalam Berkas Perkara yang sampai ke Persidangan, tidak sekali pun nama saksi Jelita disebutkan, ujar John.

Masih menurut John, selaku Kapolsek sekaligus bertindak selaku Pengawas Penyidikan, Kompol Boby sudah seharusnya lebih teliti dalam menangani perkara tersebut, serta tidak dengan semberono menerbitkan Surat Panggilan, apalagi perkara tersebut merupakan warisan dari seniornya Kompol Puji Hardi, SH, MH., selaku Kapolsek yang digantikannya, yang berada diperingkat pertama sebagai terlapor.

“Surat Panggilan yang diterbitkan saja sudah bermasalah, sebab dalam Surat Panggilan untuk Penyidikan tersebut, tidak mencantumkan nama tersangkanya. Bagaimana bisa dalam kesaksiannya Kompol Boby menyatakan semuahnya dilakukan sudah sesuai prosedur. Dan karena saat itu Kompol Boby hanya sebagai saksi, ya .. permasalahan tersebut tidak dibahas. Ini yang membuat kami kecewa, jangan – jangan kedua penyidik berkerja di bawah tekanan atasan dalam menangani perkara tersebut.

Dijadikannya Kompol Boby hanya sebagai saksi kami nilai tidak adil dan diskriminatif, sehingga patut untuk ditindaklanjuti ke Kompolnas,” tegas John.

Lanjut John, Perkap Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Pasal 46 poin (3) dinyatakan bahwa dalam hal penanganan Laporan Polisi tentang perkara pidana yang diperkirakan juga bermuatan perkara perdata, gelar perkara yang diselenggarakan pada awai penyidikan dapat menghadirkan kedua pihak yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan.

“Mengapa selaku Pengawas Penyidikan, kedua Mantan Kapolsek tersebut mengabaikan Gelar Perkara dimaksud ? Jika Gelar Perkara dilakukan, pasti perkara hutang – piutang dan pembayaran bunga akan terungkap sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut merupakan Perkara Pidana atau Perkara Perdata. Atau setidak –tidaknya, dalam Berkas Perkara tercatat keterangan –keterangan terkait hubungan hutang piutang serta proses pembayarannya.

Itupun jika kita berasumsi bahwa para penyidik tidak dengan sengaja mengabaikannya untuk mengaburkan perkara perdata  yang lebih dominan agar sersuai dengan  pesanan Fernando Panjaitan sebagai pelapor, yakni Perkara Pidana Penipuan dan atau Penggelapan,” pungkas John.

Ketika hal terbut coba dikonfirmasikan kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya Jumat (17/4/20) lalu, beliau sedang tidak berada di tempat. Menurut salah seorang stafnya, sedang giat penangan Covid – 19 bersama anggota dilapangan. (bersambung/tim)

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
116
Avatar
Author: lensaperistiwa

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *