class="post-template-default single single-post postid-277 single-format-standard wp-custom-logo wp-embed-responsive viral-right-sidebar">
Thursday, September 16Sosial Media

Terkait Pengabain Pembatalan SHM No : 22798/2019 Mangunjaya

16

Ketum MAPHP : Konsfirasi Jahat Dalam Praktek Mafia Tanah di BPN Kab Bekasi

lensaperistiwa.com – Bekasi

“Pengabaian permohonan pembatalan (Sertifikat Hak Milik)  SHM No: 22798/2019 Mangunjaya atas nama Nurdin yang berlarut – larut di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Bekasi mengindikasikan adanya konsfirasi  jahat dalam praktek  mafia tanah di Kabupaten Kab Bekasi.”

Pernyataan tersebut disampiakan Ketua Umum Masyarakat Peduli Hukum dan Pemerintahan (MAPHP) John W Sijabat kepada awak media di kantornya  di Bekasi Rabu (02/2/2021) saat ditanya terkait adanya pemberitaan di media cetak dan online  perihal dilaporkannya Kepala Kantor BPN Kab Bekasi ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan  dalam penerbitan SHM No : 22798/2019 Desa Mangunjaya atas nama Nurdin, dan tindakan sewenang – wenang dalam penanganan proses permohonan pemblokiran dan pembatalan SHM yang telah diajukan sebanyak tiga kali sejak Januari 2020 lalu.

Menurut John, dikatakan konsfirasi jahat  karena adanya perbuatan melawan hokum yang melibatkan berbagai pihak baik secara perorangan selaku pemohon, PPAT, juga melibatkan beberapa oknum pejabat dari berbagai kelembangaan yang memeliki keterkaitan dan  kewenangan dalam proses penerbitan SHM diantaranya, oknum pejabat pada tingakat Desa Mangunjaya dan oknum pejabat di tingkat Kecamatan Tambun Selatan, beberapa oknum pejabat di Kantor BPN Kab Bekasi yang bertugas melakukan pengukuran, verifikasi dan validasi data fisik dan data yuridis serta Kepala Kantor BPN yang bertanggungjawab menerbitan SHM.

Konsfirasi jahat dalam praktek mafia tanah dalam penerbitan SHM di Kantor BPN Kab Bekasi pada tanah Nasir bin Asim sejak awal tergambar jelas dari amar putusan Majelis Hakim dalam salinan putusan Nomor : 123/Pdt.G/2009/PN,Bks, tanggal 03 November 2009 Jo Putusan Nomor : 364/PDT/2010/PT.BDG, tanggal 01 Pebruari 2011 Jo Putusan Nomor : 1331 K/Pdt/2013 tanggal 24 Juli 2014, yang diantaranya menyatakan bahwa  Tergugat I (para ahli waris) telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat objek SHM No. 81 Tahun 1968 ke tanah milik Penggugat tanpa hak sesuai bukti yang ada.

Majelis Hakim juga menatakan bahwa Tergugat I  yakni para ahli waris Reih bin Tobor, Tergugat II  H. Rimun bin Ajong, Tergugat III Kepala Kantor BPN RI Kab Bekasi, Tergugat IV Camat Tambun Selatan dan Tergugat V Kepala Desa Mangunjaya melakukan  perbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat.

Dalam amar putusan tersebut majelis hakim dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V untuk melaksanakan dan mentaati putusan tersebut.

“Jadi penerbitan SHM Nomor : 22798/2019 Mangunjaya serta pengabaian permohonan pembatalan SHM tersebut merupakan pembangkangan terhadap putusan pengadilan, serta merupakan bentuk perlawan terhadap Perkaban RI Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan  pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya,” ujar John.

  • Cacat Prosedur dan Hukum Administrasi

Masih menurut John, penerbitan SHM No : 22798/2019 Mangunjaya atas nama Nurdin oleh Kantor BPN Kabupaten Bekasi,  mengandung cacat prosedur dan hukum Admintrasi karena selain melawan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada saat SHM diterbitkan lahannya masih dalam status Sita Jamin, juga diduga kuat menggunakan data fisik dan data yuridis yang tidak sebenarnya.

Ketidak benaran data Fisik dan data yuridis SHM 22798/2019 Mangunjaya atas nama Nurdin dapat ditemukan dalam salinan putusan No : 203/PDT.G/2015/PN.BKS tanggal 17 Desember 2015 Jo Putusan No : 262/PDT/2016/PT.BDG  tanggal 04 Agustus 2016 Jo Putusan No : 2307 K/Pdt/2017 tanggal 05 Maret 2018, yang menyatakan bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara aquo telah pernah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Bekasi yaitu dalam perkara perdata nomor : 123/Pdt.G/2009/PN.Bks. Walaupun pihak – pihak dalam perkara perdata nomor : 123/Pdt.G/2009/PN.Bks tidak sama dengan pihak – pihak dalam perkara aquo perkara nomor : 203/Pdt.G/2015/PN.Bks, tetapi karena objek perkara dalam permasalahannya sama, sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan atau overlapping  sehingga pantas dan patut pula perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard), sebagaimana dituangkan pada alinea ke (4) halaman 44-45 Putusan No. 203/PDT.G/2015/PN.BKS

Artinya data fisik dari SHM 22798/2019 Mangunjaya atas nama Nurdin sama dengan data fisik tanah Nasir bin Asim dan atas fisik tersebut telah terbit SHM Nomor : 81/1968 atas nama Reih bin Tobor . Dengan demikian terjadi tumpang tindih terhadap alas hak atas fisik tersebut seharusnya dilakukan penyelesain tentang status hak kepemilikan tanahnya terlebih dahulu. 

Sementara tentang ketidak bernaran data yuridis dinyatakan pada nomor 2 halaman 2 Salinan Putusan No. 203/PDT.G/2015/PN.BKS, yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa diperoleh penggugat (Nurdin-red) dari Reih bin Tobor pada tahun 1960 sebagaimana surat jual beli tertanggal 8 Juni 1960. Sejak beralih hak kepemilikan sampai dengan gugatan diajukan penggugat menguasai atau mengelola objek sengketa.

Artinya data yuridis hak kepenilikan tanah mengandung cacat hukum karena Nurdin selaku pemohon SHM lahir di Bekasi tanggal 12 April 1963, sementara surat jual beli tertanggal 8 Juni 1960. Praktek jual beli dilakukan tidak sebagaimana mestinya karena saat proses jual beli dilakukan, pembeli belum lahir.

Kemudian terhadap tanah yang telah dibeli oleh Nurdin berdasarkan surat jual beli tertanggal 8 Juni 1960 tersebut diterbitkan SHN Nomor : 81 tahun 1968 atas nama Reih bin Tobor, maka secara otomatis Surat jual beli tertanggal 8 Juni 1960 batal demi hukum.

Berdasarkan pasal 62 ayat (1) Perkaban RI Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dinyatakan bahwa Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan.

“Dengan demikian, pengabaian proses permohonan pembatalan SHM SHM 22798/2019 Mangunjaya atas nama Nurdin yang dilakukan oleh Kantor BPN Kab Bekasi, patut diselidiki secara objektif  apakah ada unsur perbuatan melawan hukum yang menjurus kepada tindak  pidana kejahatan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 416 KUHP dan atau pasal 418 KUHP,”  kata John  (TIMBUL/PRESTON)

Share and Enjoy !

Shares
16
263 views

Facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *