Warga Desa Bangkaloa ilir Tolak  Pemilihan Kuwu Antar Waktu

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

lensaperistiwa.com – Indramayu

Jalannya proses tahapan pelaksanaan Pemilihan kuwu antar waktu di Desa Bangkaloa ilir Kec, Widasari sejak tertanggal 15 Oktober 2019. terpantau dalam situasi dan kondisinya akan memanas, meskipun meski masih tahap penjaringan bakal calon dan peserta pemilih. Pasalnya, muncul penolakan warga terkait adanya pemilihan kuwu antar waktu dengan berbagai alasan.

Seperti yang diutarakan Nanang Cs dan masyarakat lainnya. ” Kami sedang menggalang tanda tangan warga yang notabennya tidak setuju, karena ada alasan yang kami catat dan akan kami lontarkan kepada Bupati, Camat, Kuwu Pj serta BPD dan Panitia,” Ujarnya

Menurut Nanang CS, penolakan tersebut dilakukan semata mata untuk menyelamatkan anggaran APBDesa.

“Melihat dan kami pelajari di Aturan permendagri, perda, berbunyi biaya pelaksanaan PAW kuwu, dianggarkan dari APBDesa, sedangkan diaturan tersebut tidak ada kata dana talangan, maka disinilah kami beralasan yang pertama bahwa dana ABPDesa tahun 2019 sudah dialokasikan ke sektor lain, namun bila panitia memaksakan pemilihan dari Dana talangan dan disepakati anggarannya berarti BPD, Pantia dan Pj Kuwu hanya menghamburkan uang APBDesa. Info yang kami terima, rancangan untuk kepanitian dan pelaksanaan ditaksir menyerap anggaran Rp.58 Juta. Mending di buat sektor pembangunan fisik, kami menolak ada nya Pemilihan Kuwu Antar Waktu, dan tegas gugurkan atau tunda pelaksanaan kuwu PAW.” Tegasnya

Ditanya bagaimana dengan masyarakat yang setuju yang menginginkan adanya Pemilihan Kuwu Antar Waktu, dan Apakah nantinya tidak akan berbenturan, namun Ia menjawab

“Itu hak mereka, tetapi alasan mereka yang setuju hanya terpaku dengan alasan amanat peraturan, padahal kalau dipelajari diaturan itu ada hak masyarakat bersuara melalui musyawarah, sedangkan untuk kekhawatiran terjadi nya benturan, itu mah hal biasa tetapi benturannya jangan adu fisik ya, tapi adu argumen ya,”  ujarnya

 

Berbeda dengan tokoh masyarakat lain yang sama sama tidak setuju dengan adanya Pelaksanaan Pemilhan Kuwu Antar waktu, mereka beralasan bahwa sejak adanya Pembentukan Panitia PAW hingga Berjalannya tahapan, mereka anggap dan nilai tidak profesinal dan ada terkesan setingan.

“Awalnya kami setuju karena mengikuti aturan dan amanat permendagri tetapi kebelakangnya ko Panitia yang sudah terbentuk,  justru kami nilai tidak professional.  Contohnya diaturan Permendagri atau Perda harus dimatangkan dulu terkait biaya pelaksanaan selambatnya 30 hari, nah ini…ko waktu 30 hari untuk pembahasan biaya justru dibuat tahapan penjaringan pendaftaran bakal calon, dan penjaringan peserta pemilih, begitu juga ada masyarakat lain yang tidak setuju dengan biaya biaya yang dibebankan dari APDes. Imbas nya, kami khawatir akan terjadi keos di masyarakat.” Pungkasnya

Akan tetapi penolakan dari sebagaian masyarakat tersebut baik Kuwu Pj maupun Muspika Widasari masih belum bisa langsung memutuskan aspirasi itu, karena mereka juga ada landasan Berdasarkan Surat edaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab,Indramayu kepada Empat (4) Kepala Desa (Pj) Di Kab,Indramayu Diantaranya Desa Cikedung, Desa Mundakjaya, Desa Singajaya Serta Desa Bangkaloa Ilir Kec,Widasari. untuk segara melakukan proses pemilihan kuwu antar waktu.

Hal itu, dikarenakan ada amanat pasal 43 Perda Kab,Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa.  Demikian juga Pj Kuwu Bangkaloa ilir, Sarka, ia mengakui sudah nerima surat tersebut.

” Iya mas, surat itu sudah saya terima dari DPMD.” Ujarnya

Lebih lanjut Sarka mengutarakan, belum ada langkah kebijakan seperti apa nantinya, karena situasi nya masih pro dan kontra. Tetapi ia akui bahwa tahapan pembentukan panitia Pemilihan Kuwu Antar Waktu sudah terbentuk dan berjalan.  ” Panitia sudah terbentuk melalui musyawarah desa yang dipimpim BPD, dan langsung dibuat SK Panitia ditanda tangani Ketua BPD tidak salah tertanggal 15 Oktober 2019, dan sudah berjalan tahapannya.” Katanya

Menurut Sarka (Pj) Kuwu di Desa Bangkaloa ilir, bahwa Desa Banglaloa ilir masuk dalam zona pemilihan kuwu antar waktu disebabkan Kuwu yang lama Sudina (alm) berhenti dikarenakan Meninggal Dunia pada bulan September 2019 lalu.

Ditempat terpisah, Didi selaku Pejabat Kasi Tapem dari Kecamatan Widasari menjelaskan bahwa kekosongan Jabatan Kuwu di Desa Bangkaloa ilir, harus diisi dengan (PJ), dan jabatan (Pj) itu sebenarnya sudah diisi oleh (PJ) dari PNS yang ada di kecamatan sejak berhentinya Kuwu, tetapi karena masa jabatan kuwu masih 1 Tahun sejak diberhentikan atau berhenti, maka harus ada pemilihan PJ kuwu PAW.

” Kuwu Sudina (alm) ini, SK nya Sampe Januari 2020, beliau berhenti karena meninggal dunia di bulan September 2019.” Ujarnya

“Setelah dihitung, ternyata masa jabatannya masih 1 tahun lebih, maka dari itu, Dasar hukumnya ada di Permendagri Nomer 57 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa dan Perda Kabupaten Indramayu Nomer 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa, dusitu berbunyi Kepala Desa yang berhenti dan /atau diberhentikannya denfan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati/Wali kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat kepala desa sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa.” Ujarnya, Selasa (04/11/2019) saat audensi dengan masyarakat pemerhati di ruamg aula rapat kecamatan Widasari

Sementara itu, Didi saat dimintai pendapatnya terkait ada warga masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pelaksanaan pj kuwu paw di Desa Bangkaloa ilir dengan alasan alasan tersebut, namun ia menyarankan untuk audensi dengan BPD, Panita dan PJ kuwu.

” Karena alasannya anggaran, maka itu sudah rana BPD, Panitia dan Kuwu PJ,. Maka sarannya mangga untuk dimusyawarahkan dengan ketiganya (BPD,Panitia,dan Kuwu).” Katanya

Namun didesak apakah ada sanksi pidana bagi desa yang tidak melaksanakan PAW. Didi belum bisa menjawabnya.

“nanti kami kordinasikan ke atasan saya (Camat), tetapi seandainya banyak masyarakat yang tidak menghendaki adanya pelaksanaan PAW dan ada tanda tangan masyarakat, maka bisa jadi pelaksanaan PAW gugur, tetapi itu nanti nya, tandatangan masyarakat sebagai acuan BPD dan Panitia, kemudian akan buat Berita Acara untuk pembatalan, dan itulah nanti  Dasar hukumnya buat Rujukan Ke Bupati.” Pungkasnya. (bd)

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Facebook comments:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*