KJPP MBPRU Dianggap Keliru dan Merugikan Pengusaha, Konsorsium PT. THK Tuntut Rasa Keadilan

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Lensaperistiwa.com – Karawang

Dalam mendukung pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung merupaka proyek Strategis Nasonal untuk meningkatkan tranportasi dan perlu lahan atau tanah untuk pembangunan demi kepentingan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini mengacu kepada UU No.2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, berdasarkan asas keadilan.

Timbul permasalahan di kawasan industri Karawang yang terkena dampak pembebasan lahan industri oieh pemerintah, yaitu konsorsium PT Trans Heksa Karawang (THK) yang terdiri dari PT Pertiwi Lestari, PT Karawang cipta Persada, PT Batuah Bauntung karawang Primaland, PT Ceres, PT Gajah Tunggal dan PT Buana makmur Indah.

Pada awalnya untuk pembebasan tanah oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia(PSBI) dengan tim pelaksana dari kantor Pentanahan Karawang (BPN), sebelum dibebaskan PSBI menunjuk kantor jasa Penilai Publik Muttaqin Bangbang Purwanto Rojak dan rekan (KJPP MBPRU) dan BPN Karawang mengeluarkan surat Tugas tanggal 19 desember 2017.

Dari tim penilaian harga oleh KJPP MBPRU timbul berbagai masalah dilapangan secara langsung, konsorsium THK menemukan hal yang tidak wajar dan tidak asas keadilan.

Chris Santo Sinaga bersama Riky Napitupulu Kuasa Hukum dari PT. Batuah Bauntung Karawang dan PT. Perusahaan Industri Ceres serta perwakilan dari konsorsium THK Sdr UJANG mengatakan saat berlangsungnya eksekusi lahan oleh Pengadila Negeri Karawang(PN) yang kena pembebasan lahan kereta cepat yang dilaksanakan pada, Kamis (31/10) lalu sangat menyesalkan dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga menciderai proses pengadaan tanah untuk kegiatan proyek strategis nasional dan merugikan citra pemerintah di mata masyarakat dan para pengusaha.

Chris Sinaga mengatakan dalam proses ganti rugi oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun (KJPP MBRU) dilakukan secara terburu-buru, tanpa disertai data lengkap dan tidak melakukan verifikasi yang memadai sehingga terjadi kekeliruan . Atas hasil penilaian tersebut tibul dampak besar, kerugian penurunan harga serta kerugian pembangunan kawasan industri dan permasalahan ini harus ditindaklanjuti,  karena pihak KJPP MBPRU mengakui adanya kekeliruan dalam penilaian akibat data yang kurang lengkap, tegasnya.

Dalam kejadian ini konsorsium perusahaanTHK yang terkena dampakn pembangunan kereta cepat telah mengajukan permohonan keberatan atas penetapan nilai ganti kerugian ke PN, hasilnya keberatan ditolak, dan THK mengajukan Kasasi ke Mahkama Agung(MA), hasil putusan tersebut tetap ditolak oleh Mahkamah Agung.

”Kami sangat kecewa dengan keputusan tersebut dan tidak memenuhi rasa keadilan”, ucap Chriss sinaga dan eksekusi lahan yang dilakukan PN Karawang adalah menjalankan putusan Mahkama Agung untuk pelaksanaan proyek pembangunan PT Kereta Cepat Indonesia China (“KCIC”).

Kaveling industri yang di beli oleh Perusahaan pada tahun 2014 sebelum adanya proyek kereta cepat sebesar Rp.1.744.009/M2 tetapi oleh KJPP MBPRU dinilai sebesar Rp.960.000/m2 tahun 2018,hanya 55% dari transaksi ,dalam pemberikan ganti rugi KJPP MBPRU tidak menghitung tanah yang terdampak dan tersisa yang tidak dapat lagi di fungsikan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam standar penilaian Indonesia 306(SPI 306) tentang penilaian terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.Mengutip pernyataan Presiden Jokowi Lanjut Chris. (SN/EBET S)

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Facebook comments:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*